Disdik dan Konsultan Saling Tuding Menyangkut USB

BERITA METRO, SUMBER – Nampak saling tuding antara Dinas Pendidikan dengan Konsultan Pendamping USB di Kab. Cirebon, dari 8 Sekolah USB rata-rata ditemukan banyak ganjalan (kesalahan tekhnis-red) pembangunan di lapangan. Baik dari cara pembangunannya sampai bahan material yang digunakannya

Seperti halnya terjadi di SMPN II Klangenan, yang kini banyak disorot oleh berbagai pihak seperti dari LSM, Media Nasional maupun Media Lokal, Pasalnya dalam melaksanakan Pembangunan terkesan asal-asalan tidak sesuai dengan juklak dan juknis

Pembangunannya tersebut sudah mencapai pondasi dan rancangan betton terpaksa harus di bongkar (pembangunan mencapai 20 prsen), tandas Iman, seraya menambahkan pondasi yang tidak diketahui berapa kedalamannya itu dilihat dari realita. Begitu juga batu yang digunakan adalah batu putih (batu apung) sedangkan batu yang sebenarnya adalah batu kali yang kekuatan dan mutunya lebih baik

Hal tersebut juga terjadi di SMPN II Depok, penggunaan pasirnya adalah pasir putih dan kedalaman pondasi juga kurang dalam. Kesalahan dalam pembangunan USB ini bukan kesalahan yang kecil tapi kesakahan sedikit yang bisa berakibat fatal untuk kedepannya, menyangkut keselamatan bagi para murid di sekolah terkait dan juga sebagai genersi penerus harapan bangsa juga pihak yang terkait

Ketika Berita Metro konfirmasi hal tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab Cirebon Drs. H. Dudung Mulyana M.Si tidak ada di ruang kerjanya dengan alasan bapak sedang rapat, ungkap salah seorang stafnya, sama halnya dengan Kabid Dikmendas Drs. H. Hartono MM tidak ada di ruangan

Ditempat terpisah Berita Metro menemui Drs. H. Iman Sukiman MM selaku sekertasris TTK USB mengatakan,”Pihak disdik hanya mengusulkan sekolah-sekolah untuk dibangunnya USB kepada pemerintah Pusat dalam hal ini Depdiknas. Namun, di kab. Cirebon hanya mendapatkan 8 USB yang ada di Kab Cirebon, Disdik hanya melakukan monitoring. Menyangkut tentang, pertanggung jawaban itu semua adalah konsultan.”Tandas Iman

Mengenai banyaknya kesalahan yang ditemukan dilapangan lanjut Iman, tentu saja yang lebih bertanggung jawab adalah konsultan, adapun laporan yang masuk kepada kami, maka kami akan cepat tanggap dan membantu melaporkannya pada konsultan

Ditempat terpisah BM konfirmasi kepada Konsultan yang mengaku bernama Teguh melaui telephon cellulernya, teguh mengatakan, kami tidak bias berkomentarm, silahkan bapak konfirmasi ke pihak Disdik, dan bila ada kesalahan maka Disdik akan memanggil saya sbgai konsultan, semua masalah tersebut tanggung jawab Disdik, tuturnya singkat

Dari peninjauan BM untuk kesalahan-kesalahan yang ditemui di lapangan antara Disdik dan konsultan saling tuding, terbukti saat dimintai konfirmasi Disdik mengarahkan tanggung jawab pembangunan kepada konsultan serta sebaliknya konsultan mengarahkan kepada Disdik

Masih dikatakan Iman, dalam pelaksanaan di lapangan komite sokolah memang tidak dipungsikan, namun pihak sekolah sendiri membentuk Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KPUSB), yang di ketuai oleh seorang guru PNS dari hasil musyawarah di sekolah, Musyawarah tersebut melibatkan unsure Komite sekolah, Guru, Kepala Desa, Masyarakat, Disdik, dan lainnya, ungkap Iman

Dana Sharring APBD Kab. Cirebon

Pemerintah Kab.Cirebon Jawa Barat menyediakan anggaran Sharring 3 Milyar lebih dari APBD II yang diperuntukan bagi sewa Tanah bagi USB, namun dana Sharring apa yang diugkapkan Iman adalah tidak ada padahal Pemda sendiri sudah menyediakan anggaran hingga milyaran rupiah

Tetapi pada kenyataanya tanah untuk bangunan yang lokasinya diperuntukan bagi USB 90 persen bermasalah, sehingga Disdik terkesan tidak bertanggung jawab, pasalnya masalah tersebut timbul dari tanah yang dibangun untuk USB itu adalah tanah desa

Sehingga pemerintah daerah berupaya untuk mengadakan sosialisasi yang diikuti oleh Kepala Desa, BPD, BPM, Pemdess Kab Cirebon, Disdik dan masyarakat hingga kini belum ada hasil yang pasti tentang pembebasan tanah namun, hasil musyawarah tersebut hanya menghasilkan kesepakatan sewa tanah@ team berita metro