Pembangunan Doking Kapal dan Kantor DI Duga Proyek Siluman

BERITA METRO, SUBANG - Proyek siluman muncul di Blanakan yakni pengerjaan pembangunan Doking kapal dan pembangunan Kantor. Dikatakan proyek siluman karena dikerjakan oleh kontraktor yang tidak jelas identitasnya sedangkan dikatakan Arogan pihak pelaksana tidak ada kordinasi dengan instansi terkait terkesan semaunya sendiri

Padahal, Proyek yang dianggarakan Pemerintah itu harus dipertanggung jawabkan dan transfaransi, namun di lokasi tidak terpasangnya papan kegiatan dan inpormasi membuat pungsi kontrol dan monitoring masyarakat tidak berjalan maksimal

Secara teknis, tentang pengadaan barang dan Jasa yang diatur dalam Kepres Nomor: 80 tahun 2003 dan mengacu pada keputusan Presiden (KEPRES) Nomor: 18 Tahun 2000 Tentang, Pengadaan dan Pelaksanaan jasa kontruksi” karena dalam Kepres tersebut telah dicantumkan bahwa setiap pekerjaan diwajibkan memasang papan proyek, dan diumumkan secara terbuka

Padahal papan nama proyek harus dipasang dilokasi karena merupakan syarat dasar pengerjaan proyek yang bersipat transparan kepada masyarakat sekitar. Pembangunan pengerjaan doking kapal beberapa hari namun sejumlah warga tidak mengetahui pembangunan proyek tersebut

Padahal masyarakat berhak mengetahui proyek pembangunan yang sedang dikerjakan apalagi berkaitan dengan sarana nelayan terutama ada hubunganya dengan dana yang dianggarkan. Hal ini juga yang dikeluhkan masyarakat dan instansi dikecamatan blanakan karena tidak melalui prosedur membangun Dok kapal

Saat Berita Metro mendatangi proyek beberapa waktu yang lalu disana tidak ada papan proyek bahkan saat akan konpirmasi sang mandor maupun yang mengawasi proyek tidak ada ditempat, yang ada hanya sejumlah pekerja yang mengaku berasal dari majalengka yang sedang mengerjakan proyek tersebut

Drs Abbas kepala BP4 KUD Mina Bahari, ketika dikompirmasi Berita Metro tidak bisa menguraikan alokasi dana yang digunakan dalam proyek pembangunan doking kapal tahap lanjutan dan ketika ditanya tidak ada papan proyek dan direksikit serta nama kontraktor, abas tidak bisa mengatakan karena datanya ada dibandung kemudian saat ditanya proyek tersebut tidak ada papan proyek abas menjawab tidak ada dalam bestek

Dengan jawaban yang diberikan abas dengan memberikan sedikit inpormasi terkait proyek tersebut disinyalir anggaran proyek yang sedang dilaksanakan diduga tidak tranparan seputar proyek tersebut padahaal dia( Abas ) merupakan kuasa pengguna anggaran dan ini patut dipertanyakan

Pihak pelaksana (penaggung jawab) proyek terkesan arogan

Sementara itu dengan adanya proyek pembangunan doking kapal dan pembangunan kantor yang dilaksanakan wilayah Desa Muara yang oleh instansi tertentu berbagai pihak tidak pernah ada kordinasi dengan pihak pemerintah Desa dan Pemerintahan Kecamatan sehingga instansi dan masyarakat tidak mengetahui besaran anggaran yang telah dikucurkan diwilayahnya sehingga menimbulkan reaksi anggaran proyek disinyalir tidak tranparan dan hanya menghamburkan uang negara yang nota bene uang rakyat

Kepala Desa Muara M Risman kepada sinar indonesia mengatakan “ semenjak adanya proyek mulai dari tahap pertama hingga kini pihaknya tidak ada kordinasi antara pihak BP 4, kontraktor dengan pemerintahan Desa Muara

Bahkan pihaknya merasa dirugikan akibat adanya proyek didesanya karena telah terjadinya kerusakan jalan didusun Sindanglaut sepanjang 200 meter hingga kini tidak ada perbaikan jalan oleh pihak kontraktor dan ini yang akan kami pertanyakan namun hingga kini pihaknya sudah berkali kali untuk menemui pihak kontraktor namun selalu tidak ada dilokasi

Deny Setiawan Camat Blanakan mengatakan pihaknya merasa kecewa kepada pihak kontraktor dan penaggung jawab proyek mulai awal pengerjaan hingga kini tidak ada kordinasi bahkan dirinya berkali kali datang kelokasi proyek untuk meminta penjelasan (konpirmasi ) tentang kegiatan dan pengerjaan pembangunan proyek tersebut karena dipasangnya papan proyek

Dengan tidak dipasangnya papan proyek membuat pungsi kontrol dan monitoring masyarakat tidak berjalan dan masyarakat berhak mengetahui proyek yang sedang dilaksanakan tersebut mulai soal anggaran,nama perusahan pelaksana kegiatan hingga waktu selesainya kegiatan proyek namun ini tidak dilaksanakan oleh pihak pelaksana atau penanggung jawab proyek

Selain itu lanjut camat pihak pelaksana tidak ada kordinasi dengan pihak kecamatan sehingga ada kesan camat yang nota bene kepala wilayah sudah tidak dihargai lagi oleh pihak pelaksana dan penaggung jawab proyek itu yang kami sesalkan “tegas Deny

Hal senada dikatakan Asper BKPH Ciasem pamanukan Kusnadhi menurutnya pembangunan Doking kapal dan pembangunan kantor padahal itu masuk kawasan hutan negara yang dikelola oleh pihak perum perhutani tentunya pihak Balai pelabuhan periakanan pantai harus berkoordinasi dengan pihak perhutani (asper )

Sebagai bahan laporan kepada pimpinan perhutani KPH Purwakarta dan itu tidak dilakukan oleh pihak pelaksana atau penaggung jawab sehingga kami pihak perhutani tidak bertaggung jawab bila ada teguran atau tindakan dari pihak perhutani pusat

Dengan adanya pembangunan dua proyek yang ada diDesa Muara yang hingga kini terkesan alokasi anggran yang diduga tidak transparan serta hasil pekerjaan patut dipertanyakan dan parahnya lagi tidak adanya kordinasi dengan pihak pemerintahan Desa, Kecamatan, dan perum Perhutani berbagai pihak (public) mempertanyakan ada apa dengan pihak pelaksana proyek tersebut?

“ kok proyek tidak ada papan proyek dan tidak ada kondinasi dengan instansi yang ada diwilayah kecamatan blanakan minta tranparan jangan ada dusta diantara kita “

Pembangunan lanjutan pengerjaan proyek Dok kapal di balai pelabuhan perikanan pantai (BP4) KUD Mina Bahari Desa Muara kec Blanakan Subang jawabarat dengan alokasi anggaran yang sangat prestisius disinyalir tidak tranparan penggunaanya sehingga menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat

Pasalnya mulai pengerjaan tahap pertama tahun 2008 dengan alokasi anggaran 400 juta dan pengerjaan tahap kedua tahun 2009 yang merupakan proyek lanjutan dengan alokasi anggaran 800 juta pihak terkait mulai dari kepala desa ,camat hingga pihak perhutani BKPH asper ciasem –pamanukan tidak tahu menahu bahkan tidak ada koordinasi dengan instansi terkait@ Hidayat