Tawuran Antar Pemuda Terjadi Di Cirebon

BERITA METRO, CIREBON – Tidak Kapok, Ratusan pemuda yang ada di desa Purwawinangun dan desa Sirnabaya Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Melakukan Tawuran, sehingga sejumlah rumah diperbatasan dua desa tersebut rusak terkena lemparan batu dari kedua kelompok yang bentrok

Belasan pemuda mengalami luka-luka. Dua orang, dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi anak panah masih menancap di badan. Penyebab terjadinya tawuran masal tersebut, diakibatkan rebutan lahan parkir di pasar Celancang, menurut beberapa warga disekitar Pasar

Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan secara intensif. Sejumlah warga dari desa yang bertikai sudah diamankan untuk dimintai keterangan

“Kami masih melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi. Dari hasil pemeriksaa, nanti akan bisa ditemukan siapa-siapa pelakunya,” kata Kapolres Cirebon AKBP Sufian Syarif, melalui Kasat Reskrim AKP Ferry Irawan

Bentrokan antara pemuda Desa Sirnabaya, Kecamatan Gunungjati, dengan pemuda Desa Purwawinangun, Kecamatan Suranenggeala, Kabupaten Cirebon tersebut, terjadi pada Minggu dinihari sekitar pukul 02.00 wib

Dalam bentrokan tersebut tidak hanya saling lempar batu, sehingga mengakibatkan puluhan rumah mengalami rusak, terutama bagian atap dan jendela. Tapi juga menggunakan berbagai senjata tajam seperti golok, pedang, bahkan ada juga yang menggunakan panah, dan senapan angin

Perang antar pemuda secara tiba-tiba dikegelapan malam itu, membuat suasana menjadi mencekam. Terutama warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi kejadian. Warga yang dicekam ketakutan, berlarian menyelamatkan diri

aksi bentrokan hingga menjelang subuh itu mengakibatkan sejumlah rumah rusak, serta belasan warga mengalami luka-luka. Bahkan sampai ada korban yang terpaksa dirujuk ke rumah sakit Gunungjati karena mengalami luka parah

Tiga korban, Kuswandi, 20, dan Kardaya, 31, warga Desa Purwawinangun Kecamatan Suranenggala, enderita luka panah, sedangkan satu korban lagi bernama Ronadi, 30, menderita luka bacok

Hingga sore kemarin aparat kepolisian masih melakukan pengamanan dilokasi kejadian untuk mencegah kemungkinan terjadinya bentrokan susulan@ moch mansur
Selengkapnya...

Warga Kelayan Dihebokan Penemuan Granat Aktif

BERITA METRO, CIREBON - Seorang kuli panggul (bongkar muat) gudang semen di jalan Raya Gunung Jati Desa Klayan, Kecamatan Gunung Jati Kab. Cirebon Jawa Barat, dihebohkan penemuan Granat aktif berusia puluhan tahun oleh Janudi (53)

Granat tersebut ditemukan oleh Janudi di dekat sumur ketika sedang membersihkan dan mengontrol sawah miliknya yang berada di belakang gudang semen tempatnya bekerja. Pagi itu seperti biasa Janudi berniat mengontrol sawah miliknya

Saat sedang melintas di antara sawah dan sumur, Janudi melihat benda aneh yang sebagian tertanam di tanah. Janudi kemudian mengambil dan mencuci benda tersebut karena penasaran

Setelah Granat dicuci agak bersih dari timbunan tanah, benda yang telah berkarat itu terlihat menyerupai granat. Karena merasa takut, Janudi kemudian meletakkan benda tersebut dan segera memberitahukan temuannya itu kepada teman-temannya sesama kuli panggul yang kebetulan pada saat itu tidak ada bongkaran

Dana (35) adik Janudi yang juga bekerja di tempat yang sama kemudian mengambil dan memainkan benda tersebut sambil digoyang-goyangkan dan dibawa ke tempatnya bekerja. Setelah diingatkan oleh beberapa pekerja yang lain granat tersebut lalu diletakkan dibawah pohon dekat pintu masuk gudang. Sementara staff gudang segera melaporkan temuan ini kepada aparat Desa dan Polsek setempat

Sementara Kapolsek Gunung Jati AKP. H. Supena yang langsung tiba di lokasi setelah mendapat laporan ketika MR lakukan konfirmasi mengatakan pihaknya belum bisa memastikan tahun dan buatan Negara mana granat tersebut, karena pihaknya masih menunggu Tim Gegana Brimob Cirebon yang masih dalam perjalanan menuju lokasi..

Temuan itu sontak mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar. Dilokasi terlihat warga yang antusias ingin mengetahui jenis bom yang ditemukan karena sebelumnya beredar kabar bahwa telah ditemukan bom di gudang semen. Bahkan karena lokasi yang berada dipinggir jalan raya banyak masyrakat pengguna jalan yang mampir sekedar untuk ikut menonton.

Tim Gegana yang ditunggu kemudian baru tiba dilokasi sekitar pukul 11.30 WIB dan langsung mengamankan benda berbentuk granat yang sudah karatan. Bahkan dari keterangan seorang polisi yang sedang berpatroli dan menjaga sampai dengan Tim Gegana datang

Dilokasi dikatakan jika pengaman granat tersebut sudah dimakan karat dan yang bersisa tinggal kurang dari satu cm. Selain mengamankan barang bukti Tim gegana juga melalkukan penyisiran dilokasi penemuan karena dihawatirkan masih ada granat aktif lainnya. Tapi setelah dilakukan penyisiran benda yang dicari tidak diketemukan. @ Agus Arifin
Selengkapnya...

Masyarakat Tuding Kinerja Pemerintah Subang Tidak Becus, Pengangkatan PNS

BERITA METRO, SUBANG – Masyarakat Kabupaten Subang Jawa Barat, mengharapkan pemkab Subang melakukan keterbukaan dalam pengangkatan pegawai negeri (PNS) dan tidak membebani calon pegawai negeri (CPNS) untuk mengeluarkan uang (grapitasi)

Pasalnya selain hal tersebut merusak tatanan calon pegawai negeri juga sangat memberatkan bagi calon pegawai negeri yang kurang mampu tapi berpotensi menjadi pegawai negeri yang baik. Hal tersebut banyak diungkapkan oleh keluarga pegawai negeri yang saat ini telah mengemban tugas menjadi PNS di wilayah Kabupaten Subang

”Bagaimana mungkin seorang pegawai negeri akan lurus-lurus saja dalam mengemban tugasnya apabila uang yang telah dikeluarkannya pada saat mencalonkan PNS belum kembali,”ucap Uci S (65) yang mengaku warga Subang saat dikonfirmasi wartawan di kediamannya, Jum’at (26/2)

Dilanjutkan Uci, selain calon PNS yang telah menjadi PNS. juga terjadi kekecewaan dari sejumlah orang yang mencalonkan PNS mengeluarkan uang akan tetapi keinginannya tidak tercapai dan uangnya tidak kembali, sayangnya, dijelaskan Uci, orang yang gagal tidak jadi PNS tidak mau diarahkan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak hukum, kemunginan, kira Uci, apabila seseorang yang dirugikan oleh oknum atau calo PNS tidak mau melaporkan kepada yang berwajib, ditakutkan yang bersangkutan akan terkait dan tergusur dengan kasus suap menyuap

“Yang pastinya mah Bupati Subang dapat membuang dan menindaj tegas para oknum atau para calo PNS yang keluyuran didaerah yang menjanjikan PNS dan diminta uang jasa bagi pengusung PNS tertentu,”ucap Uci

Hal senada diungkapkan Uci-Uci lainnya disejumlah wilayaj Kabupaten Subang, sayangnya sebagian besar yang komplain dan kecewa atas usungan PNS pakai uang tapi tidak bukti dan kehilangan uangnya yang jumlahnya tidak sedikit yang mencapai puluhan dan bahkan ratusan juta rupiah uang melayang karena sogok agar jadi PNS yang pada kenyataannya hanya dibohongi

“Sebenarnya kami sangat menyesal telah melakukan sogok menyogok calon PNS agar dapat diakomodir, namun begitu tidak dapat berbuat apa-apa dan yang bisa dilakukan hanyalah penyesalan dan sumpah serapah,”ucapnya

Maka dari itu pada kesempatan selanjutnya, baik dari pihak BKD dan meminta ketegasan dan tindakan Bupati Subang agar dalam pesting calon PNS benar-benar transparansi dan tidak ada permainan duit. Agar kedepannya calon PNS yang berhasil testing dan tidak mengeluarkan duit sogok dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan janji seorang PNS@ (PIRDAUS)
Selengkapnya...

Pejabat PJKA DAOP III Cirebon, Dimasukan Ke Hotel Prodeo

BERITA MERTO, CIREBON - Kejaksaan Negeri (kejari) Sumber menahan tersangka Pejabat PJKA yang juga Ketua Koperasi Wanayatra Daop III Cirebon, Toton Robiantoni (46) warga Jalan Lingpang Rt 05/08 Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Jawa Barat, pada Selasa (23/2), penahanan terhadap tersangka sekitar Pukul 23.00 Wib

Tersangka Toton Robiantoni atas dugaan penggelapan dan korupsi dana anggota dan pengurus Koperasi Wanayatra Daop III Cirebon, senilai hampir Rp 1,2 milyar, yang bersumber dari dana Bank Bukopin dan Bank Muamalat

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Sumber, Happy Hadiastuti SH CN didampingi Ketua Tim Penyidik Samsul Arif SH dan Kasi Pidsus Pieter Sahanaya SH, Rabu (24/2) penahanan terhadap tersangka Toton Robiantoni, karena dari hasil penyidikan diketahui tersangka telah terbukti menggelapkan dana anggota dan pengurus koperasi Wanayatra Daop III Cirebon

“Kami melakukan penahanan berdasarkan penyidikan, yang kami anggap sudah cukup bukti, tersangka telah menggelapkan dana koperasi, bukti yang kita miliki diantaranya keterangan semua saksi yang tidak sesuai dan bukti surat-surat yang dipalsukan, makanya kasus ini kita lanjutkan ke penyidikan dan menahan tersangkanya,”jelas Kajari Kepada Wartawan

Ditambahkannya Kajari, Alasan lain penahanan tersangka Toton Robiantoni yang merupakan pegawai PJKA Daop III Cirebon, didasarkan pada aturan KUHAP bahwa Penyidik punya kewenangan melakukan penahanan, dengan alasan.”Dikahawatirkan tersangka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, itu alasan penyidik menahan tersangka,”ungkapnya

Kejari menyatakan bahwa penahanan tersangka Toton Robiantoni, pada proses penyidikan 20 hari.”Terhitung sejak tanggal 23 Februari hingga 14 Maret 2010 ini, kita tahan tersangka Toton, sekarang tersangka Toton kita titpkan di rutan Cirebon,”katanya

Adapun modus dari kasus penggelapan dan korupsi dana Koperasi Wanayatra Daop III Cirebon dari hasil penyidikan, mengajukan kredit koperasi untuk simpan pinjam ke Bank, ternyata dananya sebagian tidak disalurkan kepada anggota dan pengurus kopersi yang menajukan kredit.”Dana yang tidak disalurkan dari Bank Bukopin Rp 800 juta dan dari Bank Muamalat Rp 400 juta, total dana yang disalhgunakan dan digelapkan sekitar Rp 1,2 milyar,”jelasnya

Selain itu dalam pengajuan kredit di bank, tersangka Toton Robiantoni diduga telah memainkan data.”Anggota ada yang datanya fiktif dan dipalsukan, sehingga pengajuan kredit tidak sesuai dengan penerimaan,”katanya

Maka dari itu tersangka Toton Robiantoni dalam kasus ini, dijerat dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pidana korupsi Pasal 8 berbunyi”PEgawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau unutk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpankarena jabatannya, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta

Diakuinya bahwa saat ini Tim masih melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi dana koperasi, karena tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain .”Kita memang baru menetapkan satu tersangka, tapi tidak menutup ada tersangka lain, maknya kita masih sidik kasus ini dengna memeriksa saksi-saksi dan tersangka,”tegasnya @ MOCH MANSUR
Selengkapnya...

Leher Pengantin Baru Terputus, Akibat Gas Balon Karbit Meledak

BERITA METRO, CIREBON – Pengantin baru Kailani (25) yang kesehariannya berjualan balon gas, tewas menggenaskan dengan kondisi leher putus, akibat terhantam serpihan tabung karbit yang meledak, Sementara istrinya, Ratnawati (20), yang baru dua bulan dinikahi dalam kondiri kritis dengan luka parah dibagian paha, Senin (22/2)

Informasi yang didapat dilokasi kejadian Kampung Dukuhsemar Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti, Kota Crebon Jawa Barat ini, suara ledakan dari tabung karbit milik korban tersebut bisa terdengar hingga radius ratusan meter

“Seperti suara bom meledak, saya dan keluarga kaget sekali,”kata seorang tetangga korban yang lokasi rumahnya berada di bantaran sungai

Saat kejadian, korban bersama istrinya, Ratnawati, tengah memperbaiki (menambal) balon-balon dagangan yang rusak dengan menggunakan sebuah lilin. Tanpa diduga tabung karbit yang berada di luar rumah (lebih menyerupai gubug, red) meledak dengan menimbulkan suara sangat keras

Ledakan itu membuat serpihan tabung berhamburan, dan ada bagian serpihan tabung yang terlempar dan langsung mengenai tubuh korban. Melihat kondisi korban, serpihan itu menghantam mulai dari bagian lengan kiri hingga menembus leher. Takayal, korban pun tewas seketika

Menurut Ratnawati, suara ledakan tersebut dibarengi dengan mengepulnya asap putih (kemungkinan berasal dari karbit) yang memenuhi ruangan. Ratnawati pun hanya merasakan matanya perih dan tidak bisa melihat apa-apa. Bahkan dia juga tidak mendengar suara suaminya. “Kaki saya seperti kesemutan dan akhirnya berlari keluar,” tegasnya

Dia baru mengetahui jika lelaki yang baru dua bulan menikahinya itu tewas, setelah beberapa warga masuk ke dalam rumah dan menemukan korban berada dengan posisi bersandar diranjang kayu dengan kondisi leher putus

Sedangkan Riayadi (24), tukang galon air yang berada hanya dua meter dari tabung yang meledak, justru tidak mengalami luka. “Saya tuh sangat dekat dengan tabung, tapi saya tidak apa-apa mas, karena saya langsung menunduk ke lantai,” kata Riayadi yang saat itu tengah menuggu pembayaraan pembelian air galon ke korban

Petugas yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban ke Kamar mayat Rumah Sakit Gunungjati (RSGJ) Cirebon . Sedangkan korban yang luka parah, Ratnawati dan Aldi, dilarikan ke UGD untuk diberikan penanganan medis

Kapolresta Cirebon AKBP Ary Laksmana Wijaya yang ditemui dilokasi mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan apakah kejadian itu benar-benar murni kelalaian atau sebab lain

“Keterangan awal dari saksi, saat kejadian jika suami istri ini tengah mereparasi balon dagangan yang rusak dengan menggunakan lilin. Nanti akan kita dalami lagi,” ujar kapolresta

Terkait dengan kejadian meledaknya tabung karbit yang menewaskan satu orang ini, pihaknya sudah meminta beberapa orang saksi untuk dimintai keterangan. “ Ada dua warga yang kita bawa untuk dimintai penjelasannya,” ujarnya@ moch mansur
Selengkapnya...

Masyarakat Subang Pertanyakan, Dana Aspirasi DPRD Jawa Barat

BERITA METRO SUBANG - Alokasi dana aspirasi DPRD Propinsi yang dialokasikan kesejumlah kegiatan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Subang perlu dipertanyakan, pasalnya dari beberapa bantuan program berupa bantuan keuangan dibeberapa daerah di Kabupaten Subang

Disinyalir diselewengkan dan bahkan ada yang tidak diterapkan sesuai fungsinya.Sementara itu sesuai dengan surat Bupati Subang nomor 910.01/1554/B2pp/XII/2009 perihal usulan dan rekomendasi kehiatan tahun anggaran 2009 yang dialokasikan kesejumlah program pendidikan formal, program keagamaan berupa bantuan keuangan jelas peruntukannya

Akan tetapi dari hasil penelusuran RAKA kesejumlah penerima bantuan dana aspirasi tersebut ada yang diterapkan pun ada pula yang diselewengkan dan ada pula yang sama sekali tidak diterapkan pada visik bangunan maupun visik kegiatan.

Yakni bantuan dana spirasi yang diterimakan oleh sejumlah pengusul berupa bantuan keuangan operasional, pembangunan, dan rehabilitasi sejumlah bangunan sekolah, madrasah, lembaga pendidikan, perkantoran dan kegiatan lainnya perlu ditinjau ulang.
Sebab dana bantuan yang diterimakan disejumlah programbantuan keuangan yang nilainya mulai dari Rp.5 juta hingga ratusan juta rupiah yang diterima oleh pengusul baik oleh Ketua Yayasan, Kepala LPK, Kepala Sekolah, Kepala TPA, Panitia, pengurus,

Ketua kelompok, Ketua KUD, Kepala UPTD, Kepala Desa/Lurah dan para Camat terkesan tidak ada pengawasan dari pemkab Subang.Akibatnya dana bantuan yang semula dapat mengoptimalkan kegiatan pendidikan, lembaga pendidikan, ekonomi, peningkatan visik kantor dan sarana lainnya terkesan asal jadi dan bahkan ada yang tidak diterapkan sama sekali namun hingga sampai saat ini belum ada tindakan atau mungkin karena tidak adanya pengawasan penyeleweng bantuan tersebut adem-adem saja.

Seperti yang terjadi diwilayah Pantura, terdapat di LPK Indosatu Ciasem yang menerima dan keuangan sebesar Rp.100 juta bentuk kegiatannya tidak jelas dan perlu dipertanyakan semua pihak, bahkan pada saat wartawan koran ini akan mengkonfirmasi Ketua yayasan, dokter Didi Setiadi, yang bersangkutan sulit ditemui, dan bahkan pada saat mendatangi langsung kantor LPK pun yang bersangkutan tidak muncul juga

Selain LPK tersebut masih ada lagi beberapa titik pengusul penerima bantuan yang belum dapat dikonfirmasi, karena yang bersangkutan tidak ada ditempat, demikain pula dari berbagai informasi masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan, menginformasikan adanya sejumlah lembaga yang memperoleh dana bantuan tersebut tapidiselewengkan@PIRDAUS/AGUSHIDAYAT
Selengkapnya...

Petani Tuntut Janji, PT. ASJK Di Demo

BERITA METRO,SUBANG - Kesal tuntutannya tidak kunjung direalisasikan, puluhan warga Kecamatan Pabuaran melakukan aksi demo, Minggu (21/2) kekandang peternakan sapi milik PT.Agri Satwa Jaya Kencana Desa Kadawung Kecamatan Pabuaran, Kab. Subang

Puluhan pendemo yang terdiri dari warga Dusun Sadang, Dusun Poponcol, dan Dusun Bangkuang Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran dipimpin langsung oleh tokoh masyarakat, Amil Edi, dalam orasinya masyarakat menuntut janji PT Agri Satwa Jaya Kencana yang menjanjikan akan memberikan konfensasi atas kematian tanaman padinya beberapa waktu lalu yang diakibatkan oleh limbah kotoran sapi milik perusahaan tersebut
 
Pasalnya, dilanjutkan warga pada tanggal (26/2) pihak perusahaan menjanjikan selam 3 minggu akan merealisasikan penggantian tanaman yang mati, dan apabila dihitung-hitung perusahaan telah lewat sekitar 4 hari belum juga menepati janjinya. Karena kesal tuntutannya tidak ada jawaban dari pihak perusahaan ahirnya puluhan warga menutup saluran pembuangan air limbah kotoran sapi yang mengarah kelokasi persawahannya

“Kami tidak akan mengijinkan perusahaan menggelontorkan air limbah sebelum menormalkan air limbah dan memberikan konfensasi kepada kami,”ucapnya.

Sementara itu, coordinator aksi demo spontan, Amil Edi senada dengan keinginan masyarakat dan menurutnya demo tersebut merupakan demo spontanitas warga dan dirinya pun mengkaper secara pontanitas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Juga dirinya orang yang dituakan oleh masyarakat sempat bernegosiasi dengan pihak perusahaan, namun karena pimpinan perusahaan tidak ada hanya

berhadapan dengan bagian marketing “Karena masyarakat tidak dapat jawaban dari perusahaan mereka kecewa dan membendung saluran, maka, sebelum perusahaan memberikan konfensassi yang dijanjikan kiranya masayrakat tidak akan mengijinkan perusahaan menggelontorkan air kesaluran persawahan mereka, dan bahkan apabila air limbah belum normal masyarakat akan tetap membendung saluran, karena tidak mau menanggung resiko tanaman padinya mati lagi karena air limbah,”terang Edi.

Sementara itu bagian Marketing PT.Agri Satwa Jaya Kencana,Yosi pada saat dikonfirmasi dan memberikan jawaban kepada masyarakat, bahwa dirinya tidak dapat menjawab keinginan warga, karena dirinya hanya sebagai bawahan dan sebaiknya menunggu pimpinannya yang saat ini sedang ada urusan keluarga.“Sebenarnya pimpinan saya sudah menyiapkan dana konfensasi,namun karena beliau masih ada urusan keluarga

tidak dapat hadir disini, adapunwaktunya pinpinan saya kesini akan dikonfirmasikan lagi,”ucap Yosi.Meski kecewa, namun masyarakat membubarkan diri setelah mendapatkan jawaban yang tidak jelas dari perusahaan dan langsung membendung 3 saluran utama pembuangan air limbah kotoran sapi. Sementara itu aksi demo dapat berlangsung tertib dan damai karena didampingi anggota Mapolsek Pabuaran dan sejumlah Pembina TNI Pabuaran yang stanby dilokasi kejadian@PIRDAUS/AGUS HIDAYAT
Selengkapnya...

Pembangunan USB SMPN 3 Plered, Diduga Molor

BERITA METRO, CIREBON – Pembangunan Sekolah Baru melalui program Upaya peningkatan Indek Pembanguan Manusia (IPM) bidang pendidikan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kini mendapat sorotan yang sangat tajam dari berbagai pihak

Program tersebut memang salah satu untuk peningkatan sarana dan prasarana dibidang pendidikan termasuk gedung sekolah yang memadai dan dapat di akses oleh seluruh masyarakat, demi meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang sangat memadai

Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang kian mengingkat, maka penambahan gedung Unit Sekolah Baru adalah sebuah keniscayaan. Pasalnya pada tahun 2009 yang lalu pemerintah Kabupaten Cirebon memprioritaskan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang didanai bersumber dari APBN 2009

Sayangnya tidak semua proses pembanguan USB itu berjalan sesuai dengan aturan dan selseai tepat waktu. Seperti halnya yang terjadi pada Pembangunan USB SMPN 3 Plered Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. Pembanguan USB yang menelan anggran Rp. 1.254.868.000 ini tampak terkesan asal-asalan dan dalam pekerjaannya tidak sesuai wakatu hari kerja

Perwakilan dari PT. Griksa Cipta Contruction Development Consultant sebagai perusahaan konsultan yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembanguan ini ketika dikonfirmasi BERITA METRO, selalu tidak ada dilokasi

Demikian juga dengan Penanggung Jawab Pelaksana Teknik Kerja (PPTK) dalam hal ini Kepala Pembangunan Unit Sekolah Baru yang bernama Nasma, SAg salah seorang guru SMPN 2 Plered sangat sulit ditemukan di lokasi pembangunan


Sehingga “Pimpro (Nasma) dan pihak konsultan jarang berada ditempat, kalau ada juga kadang di sore hari menjelang magrib “demikian seperti yang dituturkan oleh Mang Er salah seorang pekerja pada proyek di lokasi

Hasil pantauan MR dilapangan, kondisi bangunan hingga kini masih belum terselesaikan padahal batas waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam kontrak pada tanggal 15 Pebruari 2010, tetapi bentuk bangunan hingga kini masih belum terselesaikan, seperti pemasangan plafon, tahap pinishing, dan masih banyak yang lain belum terselesaikan

Melihat kondisi fisik bangunan yang terlihat sangat rendah kualitasnya bila dibandingkan dengan Pembangunan USB di tempat lain, sangat jauh sekali. Bahkan dari lapangan halaman tengah sekolah sendiri tampak jelas jika ketinggian lantai teras dan kelas kurang dari 30 cm dari halaman lapangan tengah dan lapangan sekolah

Penggunaan kayu bukan kwalitas satu (melengkung dan lunak) terlihat jelas dari bawah banguan yang belum tertutupi plafon. Pengecatan yang kasar dan tidak merata terlihat sangat jelas oleh mata menjadikan kesan sekolah dengan bangunan yang baru selesai dibangun menjadi tampak seperti bukan banguan sekolah baru.

Dari sisi waktu pelaksanaan pembangunan, USB ini seharusnya sudah rampung dan dapat diserahterimakan pada tanggal 15 Februari 2010 karena pihak SMPN Plered 3 berencana menggunakan sekolah ini pada tanggal 1 Maret 2010 nanti, tetapi berdasarkan pantauan MR dilapangan hingga hari ini 16 Februari 2010 masih terlihat di sana sini bangunan yang belum rampung dikerjakan.

Kuwu Desa Pangkalan Kecewa, Lapangan Bola Di Bangun Sekolah

Seperti diungkapkan Sutarjo Kepala Desa (Kuwu) Pangkalan Kec. Plered Kab. Cirebon, bahwa Pembangunan USB SMPN Plered 3 ini menggunakan tanah yang disewa dari Desa Pangkalan Kecamatan Plered. Sebelumnya tanah tersebut adalah lapangan sepak bola tempat pemuda berkatifitas, khususnya sepak bola. Dengan dipergunakannya lanpang sepak bola tetrsebut otomatis kegiatan olah raga yang banyak diminati kaum muda itu menjadi terhenti selamanya

“Pada intinya,”kami, menyambut gembira pembangunan USB di desa kami, tetapi kami kecewa jika pemabngunan sarana olah raga sampai terabaikan, sehingga, Bibit rumput yang belum ditanam, tiang gawang yang belum dipindahkan serta sarana jalan menuju lapangan yang belum diberi besi beton dan belum diurug

Salah satu PR bagi pemindahan lapangan dan itu menjadi kewenangan pihak pembangun USB untuk melaksanakannya, ditambahkannya, Tarjo. “Jangan sampai saya yang nanti di grudug pemuda karena mereka mau main sepak bola lapangannya blum siap

Ditempat yang sama Her mengungkapkan “Pada waktu kami dikumpulkan di balai desa setempat pihak Disdik mengatakan jika pembangunan lapangan akan menjadi prioritas karena olah raga juga penting, “kata Her salah seorang tokoh pemuda yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Pertemuan yang dihadiri oleh seluruh stake holder Desa Pangkalan baik tokoh Ulama, Masyarakat, BPD, tokoh pemuda dan aparatur desa itu menyepakti bahwa pembangunan lapangan sepak bola tidak boleh dilupakan dan menjadi bagian dari pembangunan USB@ Agus Arifin
Selengkapnya...

PLS UPTD Pendidikan Cipeundeuy, Sangat Memuaskan

BERITA METRO, SUBANG - Gebyar pusat kegiatan belajar masyarakat yang dilaksanakan oleh pihak penilik pendidikan luar sekolah (PLS) Unit Pelaksana Tehnis Dinas Cipeundeuy (UPTD) yang dimulai dari tanggal 11 januari hingga 10 pebruari 2010 dilaksanakan dimasing masing Desa Sekecamatan Cipeundeuy dirasakan cukup memuaskan

Walaupun dalam kegiatan tersebut diselenggarakan ditempat yang sederhana, jauh dari sarana dan prasarana yang memadai, “namun, warga antusias dalam belajar walaupun mereka melaksanakan kegiatan belajar yang sederhana dengan memakai seperti ruang sekolah dan juga balai RW namun tidak mengurungkan warga untuk menuntut ilmu bahkan respon kegiatan tersebut bukan saja dari warga belajar binaan saja namun mereka yang sudah bisa baca tulispun terkadang ingin melihat sepeti apa kegiatan gebyar tersebut

Menurut sejumlah warga belajar Keaksaraan Fungsional kepada wartawan Koran ini yang sedang melaksanakan gebyar kegiatan yang bertempat madrasah MI AN Nazah desa lengkong mengatakan merasa bangga dan senang dengan kegiatan ini karena kini mereka bias menulis dan membaca “ senang pak karena sekarang kami tidak buta aksara lagi,“ujar warga belajar

Penilik pendidikan luar sekolah (PLS) UPTD Cipeundeuy Momo Spd ketika dikompirmasi terkait maksud dan tujuan gebyar kegiatan raga belajar mengatakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihaknya bertujuan agar warga belajar mempunyai skill (keahlian ) baca tulis dan juga keahlian lainya

Selama ini telah diajarkan oleh para tutor sehingga warga belajar bisa meningkat mulai Surat keaksaraan melek aksara (Sukma ) 1 yaitu pemberantasan melek aksara dan sukma 2 yaitu pembinaan dan Sukma 3 yaitu pelestarian karena warga belajar yang ada diwilayahnya targetnya adalah Sukma 2 dan 3

Selain itu lanjut momo Karena dengan pendidikan bisa mencerdaskan kehidupan bangsa pun demikian dengan keberhasilan pendidikan tentunya akan meningkatkan indeks pembangunan manusia “katanya

Sementara itu menurut Darlan Suhaendana ketua pelaksana kegiatan tersebut belajar dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak PLS diwilayah kerja UPTD Cipeundeuy dari tahun ketahun mengalami peningkatan baik itu dari kwantitas (jumlah) warga belajar terus mengalami peningkatan

Dilihat dari segi kwalitas mengalami perkembangan yang berarti sehingga berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dirasakan cukup berhasil walaupun terkadang masih ada kendala terutama soal anggaran dari pemerintah juga sarana dan prasarana yang masih belum memadai namun semua itu masih dapat diatasi oleh pihaknya dan berkoordinasi dengan pihak PLS karena kami berpedoman pendidikan luar sekolah dilaksanakan dari, oleh, untuk masyarakat@ Hidayat
Selengkapnya...

Warga Mekar Galih Berkeluh Kesah ke Wabup

BERITA METRO,PURWAKARTA - Kunjungan Wakil Bupati Purwakarta Dudung B Supardi ke Kp.Pasir Ipis Desa Mekar Galih Kec.Jatiluhur, Kamis (11/02) dijadikan kesempatan warga untuk berkeluh kesah. Mereka mengeluhkan tidak adanya trayek transportasi angkutan umum yang sampai ke wilayah tersebut. Selain warga masyarakat, para kelompok usaha di wilayah itu pun turut mengeluh.

“Pak seharusnya ada trayek angkutan sampai ke desa ini. Sampai saat ini belum ada”, kata salah seorang warga sesaat mengikuti rombongan kunjungan wakil Bupati ke salah satu kelompok usaha pengerajin kripik di wilayah tersebut.

Dalam Kunjungan kali ini, wabup diikuti oleh kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Purwakarta Heri Heryawan, Staf ahli Bid Pembangunan Yosi Sukmayasa, serta sejumlah pejabat Dinas Pertanian Kab Purwakarta dan pejabat pemerintah desa/kecamatan setempat. Wabup pun menerima keluhan dari para Kelompok UKM di wilayah itu tentang berbagai permasalahan yang tengah di hadapi. Rata - rata mereka mengeluhkan sulitnya mendapatkan benih hingga pengembangan usaha/pemasaran.

Salah seorang kelompok Usaha Usep, mengungkapkan selama ini ia mengaku kesulitan dalam mendapatkan benih ikan lele dari usahanya. Bahkan ia mengaku bingung jika membuka pemasaran. "Ini yang sering dialami oleh kami pak? Secara teoritis kami telah menemukan petunjuk tentang budi daya lele, tapi secara riil kami masih butuh bimbingan", jelasnya.

Diakui Wabup, kab Purwakarta yang memiliki limpahan sumber daya alam terutama dari hasil pertanian serta sumber daya lainnya nyatanya belum bisa di manfaatkan secara maksimal. Padahal, jika dimanfaatkan dan dikelola dengan baik bukan hanya akan menciptakan masyarakat yang mandiri dari segi ekonomi, melainkan dapat menciptakan lapangan kerja.

Maka jelasnya, kunjungannya itu bermaksud mencari akar permasalahan yang kerap dihadapi sekaligus mensosialisasikan adanya bantuan Pemrov Jabar bagi setiap kelompok usaha. “Kebetulan saya mengikuti rapat di Jawa Barat tentang adanya program ini. Pak Gubernur pun meminta agar bantuan bagi kelompok usaha bisa dimanfaatkan dengan baik serta bermanfaat”, katanya.

Menurut Wabup ada tiga area utama yang perlu mendapat perhatian serius dalam pengembangan kelompok usaha. Yaitu akses pasar, informasi teknis serta pelatihan dan permodalan. "Sehingga nantinya, selain ikut menjaga stabilitas ekonomi.
Diharapkan kelompok usaha ini juga akan berdampak postif bagi masyarakat, salah satunya mengentaskan pengangguran", ujarnya.

Kepala Dinas peternakan dan perikanan Kab Purwakarta Heri Heryawan menambahkan persoalan yang dihadapi kelompok usaha kecil dalam pemasaran serta sulitnya mencari
benih merupakan persoalan klasik yang sering dihadapi. Tentunya, pihaknya juga
meminta kemandirian satu kelompok usaha sangat diperlukan karena hal ini merupakan
modal utama dalam berusaha.

Selain itu, ujar Heri terus mencari informasi seluas-luasnya dalam pengembangan
usaha merupakan hal lain yang harus dilakukan. “Pada dasarnya, setiap usaha pasti
ada kendala tetapi kemandirian dan usaha yang kuat adalah modal terpenting. Namun,
pintu dinas kami pun akan terbuka luas, sehingga akan membentuk komunikasi yang baik antara pemerintah dan kelompok usaha terutama dalam pengembangan usaha kecil”, tutupnya. (TOM)
Selengkapnya...

Belum Lama di Resmikan Presiden SBY, Jalan Tol Kanci Pejagan Didemo Warga

BERITA METRO, CIREBON - Ratusan Warga Masyarakat Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kab. Cirebon Jawa Barat, menuai protes tentang infrastruktur jalan dan saluran rusak pasca pembangunan Jalan Tol Kanci-Pejagan, gang belum lama ini diresmikan oleh Presiden SBY, Kamis (11/02)

Aksi Demontrasi terjadi di KM 236, sejak pagi hari warga datang sambil membentangkan spanduk yang berisi tuntutan perbaikan lingkungan seperti jalan saluran yang kini kondisinya masih rusak. Kondisi terparah terjadi terutama saat di musim hujan

Kordinator aksi demo Qorib, mengungkapkan kepada beberapa wartawan, bahwa jalan desa sepanjang 700 meter yang selama ini digunakan warga, kondisinya sangat memprihatinkan alias rusak dan belum diperbaiki oleh PT Semesta Marga Raya (PT SMR) selaku kontraktor pembangunan jalan tol Kanci-Pejagan

“Namun, kondisi saluran air yang belum dibetulkan oleh PT SMR jelas mengakibatkan keresahan warga, terutama jika terjadi hujan deras dimana saluran air mampet karena tertutup oleh tanah sehingga akan mengganggu rumah warga yang berada di lokasi

Terkait dengan persoalan yang dialami itu, warga kemudian menuntut PT SMR untuk bertanggungjawab. Bahkan warga mengancam akan menduduki dan memblokir jalan tol yang menghubungan Jawa Barat dengan Jawa Tengah itu

“Kami tidak akan pergi dan akan terus berdemo bila perlu memblokir tol jika tuntutan wraga tidak dipenuhi oleh PT SMR,” kata Qorib

Tak lama berselang, perwakilan PT SMR sempat menemui warga yang pada intinya akan menyanggupi merealiasasikan tuntutan warga masyarakat tersebut. PT SMR kabarnya sudah melakukan langkah perbaikan, hanya saja pekerjaan itu tertunda menjelang kedatangan presiden@ MOCH MANSUR
Selengkapnya...

Rumah Aliran Sesat di Cirebon Ambruk, Beberapa Wartawan Terluka

BERITA METRO, CIREBON - Rumah Ahmad Tantowi pemimpin aliran sesat di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menelan “korban”, setelah lantai rumah yang terbuat dari bambu itu amruk, tak urung belasan orang yang terdiri dari kalangan wartawan, Komisi Fatwa MUI Jabar, anggota Polda Jabar serta dua anak Ahmad Tantowi itu, masuk ke dalam kolam yang berada di bawahnya

Insiden ini berawal ketika Komisi Fatwa MUI Jabar, Salim Umar bersama tim Polda Jabar mendatangi rumah utama Ahmad tantowi di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Sejumlah wartawan yang sejjak siang hari sudah menunggu pun langsung mengikuti tim dari MUI ini

Usai mencari data dan memeriksa isi di rumah utama, pengecekan kemudian mengarah ke rumah kedua milik Tantowi yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah utama. Rumah kedua ini konon disebutkan sebagai rumah penyucian bagi para pengikutnya. Kondisi mendukung katena disekitar rumah itu memang terdapat beberapa kolam yang rata-rata berbentuk “hati”

Insiden ambruknya lantai rumah pemimpin aliran sesat inipun berawal ketika tim dari MUI dan Polda hendak memasuki salah satu sudut ruangan rumah tersebut. Untuk memasuki ruangan itu rombongan harus melewati sebuah ruangan lain yang lantainya terbuat dari bambu (yang terlihat sudah rapuh)

Beberapa menit sebelum lantai ambruk, salah seorang anggota Polda sempat meminta kalangan wartawan untuk menunggu di luar dulu. Hanya saja, belum sempat sejumlah wartawan beranjak, tiba-tiba terdengar suara kraaaak, hanya hitungan detik lantai rumah itu ambruk. Semua yang berada diatasnya terperosok ke dalam air. Karena kebetulan di bawah lantai itu memang terbuat seperti kolam

Takayal, peralatan elektronik para wartawan rusak tercebur air kolam. Bukan saja kamera, sejumlah hanphone, tape recorder dan semua yang berada di abadan pun masah semua. Rekan wartawan dan anggota polisi bahu-membahu mengevakuasi para “korban” ke atas

Berdasar data, merekayang tercebur diantaranya Salim Umar (Komis Fatwa MUI Jabar), Masyuri Wahid (Indosiar), Miftahudin (Global TV), Khaerudin Imawan (Trans 7), Jerry Komara (Tarns TV), Adib Hasani (ANTV), Yus Firdaus (Radio Elshinta), Fadly (TVRI), Faisal (Metro TV), Walik (Radio Crebon FM), empat anggota Polda jabar, serta dua anak Ahmad Tantowi masing-masing Agus dan Ayu

Akibat insiden itu, Salim Umar mengalami memar di bagian betis kanannya, sedangkan dikalangan wartawan terdapat Masyuri wahid dan Yus Elshinta yang mengalami luka dan memar cukup parah. Masyuri Wahid bahkan lebih parah karena sempat tertindih dan mengalami muntah-muntah saat dievakuasi@ MOCH MANSUR
Selengkapnya...

" Mamin" Hak Angket DPRD Purwakarta hingga Kejenjang Interpelasi

BERITA METRO, PURWAKARTA - Hak Angket DPRD Kab. Purwakarta untuk kasus korupsi jamuan makan minum (mamin) sebesar Rp 12,84 milyar di Pemkab Purwakarta, Jawa Barat, meminta maaf kepada masyarakat Purwakarta karena mengalihkan arah perjuangan dari yang semula mengagas hak angket menjadi interpelasi

Hal tersebut guna menjaga kondusifitas pemerintah Kab Purwakarta dan komunikasi politik dengan sejumlah parpol di DPRD agar tetap searah. “ Kami bersama 24 anggota DPRD berasal dari lintas fraksi, saat ini tak lagi mengusung hak angket tetapi menjadi hak interpelasi ke Bupati Purwakarta

Terkait korupsi jamuan mamin. Ternyata, dalam penggunaan hak bertanya legislator sebelumnya harus menempuh interpelasi kemudian diteruskan ke hak angket. Begitulah tahapannya,” ujar Alwi, usai menyerahkan draft hak interpelasi yang ditandatangani 24 anggota DPRD kepada Ketua DPRD Purwakarta, Ujang Wardi

Sekalipun kini arah perjuangannya berubah menjadi hak interpelasi, politisi berasal dari gambar bintag itu menampik, menyangkut timnya menjadi tak bergigi alias jadi macan ompong. “Kami akan tetap kritis, terutama menyangkut penggunaan APBD oleh eksekutif. Salah satu tujuan digulirkan interpelasi, supaya lebih berhati hati atau memperketat penggunaan APBD agar peristiwa kebocoran APBD pada pos jamuan mamin tak terulang lagi, dikemudian hari” tegasnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Purwakarta Ujang Wardi menyatakan, setelah diterimanya naskah interpelasi dari 24 anggotanya, pihaknya akan segera membawa permasalahan tersebut kedalam rapat pimpinan (Rapim) untuk meneliti dan mengkaji ke tahapan selanjutnya, Tutur Ujang

Ditambahkanya Ujang setelah dirapimkan, kemudian pihak DPRD akam membawanya ke jenjang Paripurna dengan mengundang eksekutif dalam hal ini Bupati Purwakarta. “Interpelasi ini merupakan hak bertanya bagi para anggota DPRD sebagaimana diamanatkan di dalam UU 14 tahun 2009 Pasal 28 tentang penggunaan hak interpelasi dewan minimal diusung oleh lebih dari 1 fraksi

Sementara pengusung interpelasi mamin ini DPRD Purwakarta sudah memenuhi secara admisnitratif, sehingga dianggap sudah dapat digulirkan, sebelumnya gencar sejumlah anggota DPRD diprakarsai oleh Fraksi Demokrat yang memiliki 8 kursi di DPRD Purwakarta menggalang dukungan untuk mengangkat persoalan korupsi jamuan mamin kedalam angket

Hingga akhirnya terhimpun 24 anggota DPRD mendukung digelar hak angket, dukungan tersebut terutama dari F. Demokrat, PDIP, Hanura, Gerindra, PPP dan PKB. Hanya dua fraksi tak ikut mengusung interpelasi, yakni F.Golkar dan PKS

Dalam penggalangan hak angket di tengah perjalanan menuai kecaman yang sangat dratis di internal DPRD Purwakarta yang dianggap sebagai ‘pahlawan kesiangan’. “Jangan lantas malah nanti pansus angket ini ditertawai masyarakat karena persoalan korupsi mamin sudah masuk ranah hukum bahkan tengah disidangkan. Jadi buat apa lagi dibentuk pansus angket dan harus jelas motivasinya apa?,” ujar H Dimyati, kepada para pemburu tinta@ Tomy
Selengkapnya...

Dua Pemkab Jalin Kerjasama, Bangun Jembatan

BERITA METRO, SUBANG – Dalam waktu dekat Dinas Bina Marga Kabupaten Subang kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Purwakarta akan menuntaskan pembangunan jembatan Cihambulu, Desa Cihambulu Kecamatan Pabuaran

Roswati, didamping Kepala Seksi Perencanaan, H.Wakijo, pada saat dikonfirmasi RAKA diruang kerjanya, Rabu (3/2). Kata Dedeh, semula tersedianya jembatan gantung sebagai penghubung transportasi masyarakat Kabupaten Subang menuju Kabupaten Purwakarta maupun sebaliknya tersendat

Akibat tersendatnya transportasi, maka terhambat pula peningkatan pengembangan sector ekonomi maupun sector lainnya yang selama ini dapat terjalin dengan baik dan saling menguntungkan. Seperti halnya sector ekonomi dari pertanian, buah-buahan, palawija kurang maksimal akibat jembatan yang tidak memadadi

“Mudah-mudahan saja pada tahun ini pemkab Subang dan Pemkab Purwakarta dapat menyelesaikan segera pembangunan jembatan Cihambulu tersebut, yang sekaligus akan menuntaskan kesulitan masyarakat mengenai jembatan penyeberangan,”ungkap Dedeh

Selanjutnya, komentar Dedeh dilemparkan kepada Kepala Seksi Perencanaan, H. Wakijo, hususnya mengenai kelanjutan pelaksanaan pembangunan jembatan Cihambulu telah direncanakan pemasangan kepala jembatan atau aboutment yang akan dipasang ditengah sungai Cihambulu, adapun untuk penyelesaiannya akan dilakukan oleh pemkab Purwakarta

Adapun pekerjaan pemasangan aboutment tersebut dilaksanakan kali kedua, yang mana pada tahun 2009 pemkab Subang telah menyelesaikan aboutment pertama, dan pemasangan aboutment kedua akan dilaksanakan pada anggaran pembangunan tahun ini

“Mudah-mudahan saja perhatian pemkab Subang dan pemkab Purwakarta ini untuk membangun jembatan permanent sebagai pengganti jembatan gantung akan menjadi solusi terbaik sebagai penunjang peningkatan sector ekonomi rakyat dan sector kegiatan lainnya,”ucap Wakijo@ Firdaus
Selengkapnya...

Komisi B DPRD Subang Lakukan Sidak di Pasar Sukamandi

BERITA METRO, SUBANG – Komisi B DPRD melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke pasar Sukamandi Kecamatan Ciasem, Kab. Subang Jawa Barat, pada hari Rabu (3/1) lalu, hasil sidak sendiri ahirnya diselesaikan di kantor Dinas Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Subang, Kamis (4/2)

Adapun sidak Komisi B, yang dipimpin langsung oleh Drs. Sarmita Ketua komisi B, yang didampingi anggota Komisi, Sidak tersebut mengambil tempat di dikantor Dishub Sukamandi, hadir pula Camat Ciasem dan Kepala Satpol PP Kecamatan Ciasem, anggota Mapolsek, anggota Dishub wilayah IV Ciasem, BP 3 Sukamandi, Ketua Karang Taruna dan aparat Desa Ciasemgirang dan sejumlah tokoh serta warga masyarakat yang ada di pasar Sukamandi

Agenda tersebut di buka sekitar pukul 14.20 wib, oleh salah seorang anggota komisi B dari partai PAN, Haerul Anwar, S. Ip, yang memberikan kesempatan waktu kepada Badan Perwakilan Pedagang Pasar (BP3) Sukamandi, Asep Sutrisno, S.Pd. M.MPd sekaligus mewarnai keinginan warga pasar atas legalitas sepak terjang pengembang pasar PT. Larasindo Jaya Kontruksi (LJK) yang tidak jelas kantornya

Asep, mengharapkan kepada komisi B dapat memberikan solusi atas sepak terjang PT.LJK yang terkesan semau gue, terutama atas rencananya yang akan membangun kios difasilitas umum (Fasum), yakni dilorong pasar yang merupakan sarana lalulintas pengunjung pasar yang berdalih perubahan site plan, dan terbitnya surat IMB yang dijadikan modal oleh PT. LJK akan merubah fasum dijadikan kios

Akhirnya komisi B dapat memberikan titik terang mengenai limit waktu kontraktual terhadap PT.LJK sebagai pengembang pasar Sukamandi, belum diselesaikannya belasan kios yang masih terlihat rangka bangunan, pemasangan Hidrant, pemasangan KWH dan sejumlah titik yang belum diselesaikannya

“Saya sebagai BP3, adalah bagian dari warga pasar yang independent perlu kejelasan PT.LJK yang selalu memanfaatkan lahan fasum untuk kepentingannya, saya percaya komisi B akan berpihak kepada rakyat untuk meluruskan permasalahan ini,”ucap Asep

Sementara itu, Camat Ciasem, Suwarna Samsudin, S.Sos saat diberi kesempatan untuk berkomentar, pihaknya akan tetap mendukung pada aturan yang ada, baik mengenai legalitas MoU PT.LJK sebagai pengembang dengan pemkab Subang, dan legalitas lainnya

Adapun titik terangnya akan digelar di kantor Dinas BPMP Subang, karena sesuai surat undangan yang dilayangkan Dinas BPMP tertanggal (3/2) nomor 503/58/Bid.Perijinan dalam pembahasan permasalahan yang berkembang dipasar Sukamandi, hususnya mengenai adanya pencabutan sementara surat IMB yang telah diterbitkan dinas BPMP atas surat permohonan PT.LJK

“Persoalan yang timbul dipasar ini akan ada titik terang hari besok (Kamis,4/1) setelah kita membahas bareng dikantor dinas BPMP Subang, agar masalah yang ada segera klier,”terang camat

Ungkapan lainnya diajukan oleh peserta rapat inspeksi komisi B, dan juga beberapa anggota komisi B pada dasarnya akan mendukung dan menuntaskan persoalan yang timbul agar kedepannya pasar Sukamandi bisa berkembang dengan tentram dan aman

Sementara Ketua Komisi B DPRD Subang, Drs Sarmita dalam pemaparannya yang juga sebagai penutup rapat dalam sidak menyimpulkan, beberapa permasalahan yang telah diungkapkan oleh sejumlah pihak telah dikantonginya, namun untuk menindak lanjutinya pihaknya akan mengirimkan anggota komisinya dalam temu rapat di dinas BPMP Subang

“Yang terpenting sidak komisi B ini dilakukan agar permasalahan yang timbul tidak menjadi permasalahan yang akan berdampak pada anarkis, insya Allah dengan kebersamaan kita akan dapat menemukan jalan keluarnya,”ucapnya
Sementara itu staf PG Rajawali bagian SDM, Djajuli pada saat dikonfirmasi tidak dapat memberikan keterangan adanya kegiatan kunker tersebut, karena kunker tertutup bagi umum

Agenda Lain Komisi B

Dalam sehari dua agenda yang berhubungan dengan kepentingan masayrakat telah dirampungkan oleh komisi B DPRD Subang, Rabu (3/2) melakukan kunjungan kerja (Kunker) kelokasi perusahaan gula putih PG.Rajawali Purwadadi Kecamatan Purwadadi dan melakukan inspeksi mendadak kelokasi pasar Sukamandi Kecamatan Ciasem

Menurut Ketua Komisi B DPRD Subang, Drs.Sarmita, bahwa kunker dan sidak tersebut keduanya guna kepentingan rakyat semata, hanya bedanya kunker itu mengenai kepantingan orang banyak dalam tenaga kerja, sementara sidak ke pasar Sukamandi demi kepentingan warga pedagang pasar yang didalamnya ada sejumlah kepentingan lainnya yang keduanya perlu disikapi secara optimal

“Kunker kelokasi PG.Rajawali Purwadadi selain mengenai ketenaga kerjaan juga mengenai konfensasi perusahaan ke PAD Subang, kepedulian perusahaan kelingkungan dan tata ruang fasilitas jalan dilingkungan perkebunan PG.Rajawali yang perlu ditingkatkan,”ucap Sarmita

Meski sempat disayangkan, dilanjutkan Sarmita, yakni mengenai PAD yang tidak ada pemasukan ke pemkab Subang, namun dibagian lain PG.Rajawali masih memberikan masukan ke pemkab Subang, baik dari pembayaran pajak bumi dan bangunan, serta pengelolaan CSAR yang dikeluarkan PG.Rajawali kepada masyarakat penyanggah perusahaan dialokasikan

Selain itu, meski keberadaan PG. Rajawali tidak sepenuhnya menyerap PAD pemkab Subang, namun dilain pihak ada kepeduliannya, yang paling pokok dengan adanya PG.Rajawali pemproduksi gula putih dapat menyerap ribuan tenaga kerja diwilayah lingkungan Purwadadi pada umumnya dapat menyerap tenaga kerja masyarakat Kabupaten Subang

“Menganai tata ruang diwilayah perkebunan PG.Rajawali diharapkan perusahaan tersebut dapat membuat leaning yang layak disepanjang jalan yang ada diwilayah perkebunan, karena apabila leaning yang ada tidak optimal akan berdampak pada percepatan kerusakan jalan disana,”jelas Sarmita

Sementara pada sidak yang digelar di ruang rapat Dishub wilayah IV Ciasem yang berada dilantai II pihaknya dapat menyerap aspirasi warga pasar secara menyeluruh dan akan dibahasnya di dewan dan juga akan mengirimkan anggotanya dalam pertemuan di kantor dinas BPMP Subang yang akan mempertemukan warga pasar, pengembang maupun pemerintahan Kecamatan

“Pada kunker dan sidak kali ini kita, komisi B sangat respon pada kepentingan rakyat, baik di PG maupun pada persoalan yang timbul di pasar Sukamandi,”tambahnya@ Pirdaus/Agus Hidayat
Selengkapnya...

DPRD Jabar Setujui Bentuk PANSUS Kinerja BUMD

BERITA METRO, BANDUNG - Pro-kontra pembentuk Panitia Khusus (Pansus) Kinerja BUMD berakhir sudah, setelah seluruh fraksi DPRD Jabar menyetujui penbentukan Pansus. Persetujuan Fraksi tersebut, disampaikan dalam sidang Paripurna DPRD Provinsi Jabar, Selasa (2/2)

Sidang paripurna pembentukan Pansus dipimpin langsung Ketua DPRD Jabar, Irfan Suryanegara(Demokrat) didampingi para Wakil Ketua, H. Rudy Harsatanaya (PDIP), H.Uu Rukmana (Golkar), Nur Supriyanto (PKS) dan Komaruddin Thaher (PPP). Dihadiri juga Wakil Gubenru Jabar H. Dede Yusuf dan para pimpinan OPD

Sidang sempat di skorsing selama 30 menit untuk menentukan pimpinan Pansus. Dari 36 anggota Pansus, akhirnya bersepakat memilih sebagai Ketua: Achdar Soedrajat (FP.Demokrat) Wakil Ketua Rusna Kosasih (FPGolkar)

Sedangkan Agus Julianto (FPDIP) sebagai Sekretaris, yang selanjutnya disahkan dalam sidang paripurna.Seusai sidang, Ketua DPRD Provinsi Jabar Irfan Suryanegara minta agar tim pansus BUMD bekerja keras karena hasil dari pansus ditunggu 44 juta orang warga Jawa Barat. Masa kerja Pansus terhitung sejak tanggal 3 Februari sampai dengan 4 Maret 2010
“Diharapkan hasil kerja Pansus sudah dapat dibawa ke sidang paripurna pada 5 Maret nanti, dan mudah-mudahan dapat hasil yang memuaskan serta bisa mengungkap masalah yang dihadapi BUMD,"harap Irfan

Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf yang hadir dalam sidang paripurna mengharapkan kepada Pansus bisa mencari solusi terbaik untuk BUMD milik Pempov Jabar. "Pansus diharapkan bisa mencari yang terbaik untuk BUMD, jangan sampai dibubarkan tapi semaksimal mungkin diefektifkan," harap Wagub

Lebih lanjut, Dede menjelaskan, maksud diefektifkan adalah disehatkan dengan cara pengganti personil yang profesional atau dikerjasamakan dengan pihak swasta. Sedangkan Bank Jabar agar para PNS merasa memiliki sahamnya bisa saja dijual ke PNS sehingga dengan rasa memiliki Bank Jabar akan lebih maju

Ditempat yang sama, Ketua Pansus Kinerja BUMD, Achdar Soedrajat mengatakan, adapun tujuan pembentukan Pansu adalah untuk mencari masalah yang ada di tubuh BUMD milik Pemprov Jabar yang terus merugi dan minta suntikan dana dari APBD

"Pansus akan mencari permasalahan yang dihadapi BUMD yang terus merugi, jika sudah ditemukan masalahnya diharapkan BUMD menjadi sehat dan bisa mendatangkan PAD," ujar AchdarDikatakan, Pansus dalam menggali permasalahan dan mencari solusi terbaik, Tim Pansus akan mengundang dari berbagai pakar, BPK dan KPK serta masyarakat sebagai bahan masukan untuk dibahas sebelum Pansus merekomendasikan hasilnya untuk dibawa ke sidang paripurna.kandasnya@ husein
Selengkapnya...

982 Fasilitator Siap Bantu Korban Gempa Jabar

BERITA METRO, BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat H. Dede Yusuf melantik dan sekaligus melepas sebanyak 982 fasilitator untuk membantu para korban gempa. Seluruh fasilitator akan disebar ke 14 Kabupaten/kota se Jawa Barat

Satu orang fasilitator akan mendampingi 200-250 kepala keluarga dalam rehab-rekon infrastruktur pasca gempa yang mengguncang Jabar pada September 2009 lalu.Satu orang fasilitator akan mendampingi 200-250 kepala keluarga atau 10 pokmas (kelompok masyarakat-red), ujar Wagub usai upacara pelepasan di halaman Gedung Sate, Selasa (2/2).Fasilitator diberikan waktu tiga bulan dalam pendampingan kepada masyarakat

"Tahap dua akan dilakukan bulan Mei nanti. Mereka yang sudah terjun di tahap pertama akan dievaluasi apakah nanti akan diperpanjang kontraknya atau tidak," jelas Dede.Rencananya fasilitator akan ditempatkan di 14 Kabupaten-Kota yang terkena bencana, masing-masing fasilitator diberikan uang saku sebesar Rp.1,5 juta per-bulannya yang berasal dari APBN, tandas Dede

Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga mengungkapkan, adanya keterlambatan pencairan dana korban bencana karena aturan yang mengatur demikian. Untuk itu, kehadiran Fasilitator di tengah masyarakat membawa harapan dalam proses rehab-rekon yang tertunda empat bulan sejak bencana melanda Juga diharapkan dapat memberi mereka harapan dan semangat baru," ujarnya

Selain itu, fasilitator diharapkan menjadi penghubung komunikasi antara masyarakat dan pejabat daerah selama massa pendampingan. Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jabar, Drs.Udjwalaprana Sigit, MM, MSi didampingi Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Drs.H.Dadang Ronda MSi, mengatakan, seluruh fasilitator sebelum dilepaskan ke daerah korban bencana, terlebih dahulu diharuskan mengisi biodata dan melengkapi admistrasi serta melampirkan Rekening Bank

Sebagaimana yang diamatkan Pak Wagub, kehadiran fasilitator di lokasi korban Gempa diharapkan sebagai jembatan penghubung antara korban gempa dengan pemerintah selain itu diharapkan juga mampu memberikan dorongan moril. Sehingga para korban gempa dapat bangkit kembali semangat hidup demi menatap masa depan, ujar Sigit

Ditambahkan Dadang Ronda, para fisilitator sebelum diterjunkan kelokasi bencana gempa, mereka terlebih dahulu mendapat pelatihan dan pendidikan tentang penanggulangan bencana. Hal ini, dilakukan agar mereka paham akan fungsi dan tugas yang harus dilakukan dilapangan, kandasnya @ husein
Selengkapnya...

Oknum Kepala Sekolah Teladan Tingkat Nasional, Cabuli Tiga Muridnya


BERITA METRO, SUBANG – Oknum Kepala Sekolah SDN Margamulya Pabuaran, berinisial H.IT, Warga Desa Rancabango Kecamatan Patokbeusi, Kab. Subang Jawa Barat, merupakan Figur seorang guru teladan nomor satu se Jawa Barat pada tahun 2005, dan guru teladan ke 5 tingkat Nasional

Tidak disangka, Oknum guru teladan tersebut tega-teganya mencabuli 3 muridnya. Akibatnya dia harus berurusan dengan pihak kepolisian dan mendekam hotel prodeo Mapolres Subang. Untuk mempertanggung jawabkan Perbuatannya

Kepala SDN. Margamulya yang mesti berurusan dengan polisi diduga telah mencabuli 3 muridnya, sebut saja Bunga (11), Melati (11), keduanya warga Poponcol Desa Salamjaya, Kecamatan Pabuaran, dan Mawar (11), warga Dusun/Desa Kadawung Pabuaran, ketiganya masih duduk dikelas VI. Menurut orang tua Bunga yang enggan disebutkan namanya, perbuatan pelaku diketahui setelah anaknya dalam waktu 1 minggu tidak mau masuk sekolah, setelah beberapa kali ditanya alasan tidak mau masuk sekolah ahirnya bunga membeberkan kejadian yang menimpanya.

“Anak saya mengaku sekitar seminggu yang lalu diperlakukan tidak senonoh oleh Kepala Sekolah, sesuai pengakuan anak saya, seluruh anggota badan dibagian terlarang dijamah-jamah oleh Kepala Sekolah,”bebernya

Dari sanalah, dilanjutkan ortu Bunga, pihaknya marah dan melaporkannya ke Mapolsek Pabuaran pada Minggu (31/1), dan hari Senin (1/2) yang bersangkutan dan sejumlah ortu lainnya mendesak Mapolsek Pabuaran untuk memproses Kepala Sekolah yang telah berbuat tidak senonoh pada anaknya dan dua teman anaknya

Menurut pengakuan Bunga saat ditanya orang tuanya, bahwa dirinya dan kedua temannya dipanggil oleh kepala sekolah kerumah dinas secara bergiliran, namun tidak dinyana kepsek bangor itu memperlakukan muridnya seperti halnya kepada orang dewasa. Untuk itu, Ortu Bunga kesal, dirinya dan sejumlah ortu lainnya mendesak Mapolsek Pabuaran untuk segera menangkap dan memproses pelaku hingga tuntas

“Terbongkarnya oknum Kepsek cabul tersebut, setelah saya terus mendesak anak saya yang selama seminggu tidak mau sekolah, ternyata dia trauma atas kejadian yang menimpanya,”ucap ortu Bunga. Menurut Kapolsek Pabuaran, AKP. A. Eka Wijaya, setelah menerima laporan dari orang tua korban pihaknya menurunkan tim reskrimnya menuju SDN. Marga Mulya untuk menjemput oknum Kepala Sekolah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan guna melengkapi BAP. Adapun perbuatan tersangka mengarah pada pencabulan yang akan dikenakan pasal 294 KUHAP dengan ancaman pidana kurungan badan maksimal 7 tahun

“Selain dikenakan pasal tersebut tersangka pun dikenakan undang-undang nomor 23 pasal 82 tentang undang-undang perlindungan anak dengan ancaman kurungan badan minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara,”ucapnya

Sementara itu, untuk menghindari amukan masa tersangka dititipkan di Mapolres Subang, adapun guna proses selanjutnya pihaknya sedang mengumpulkan data-data dan barang bukti yang ada di TKP @ PIRDAUS
Selengkapnya...

Bendahara UPT Pendidikan, Selewengkan Dana BOS

BERITA METRO, PANDEGLANG - Alokasi Biaya Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Jiput, Kab. Pandeglang Banten, realisasinya tidak tepat sasaran, Pasalnya diketahui anggaran BOS tersebut digunakan untuk melunasi hutang seorang staf bendahara UPT Pendidikan Kecamatan Jiput ke pihak Koperasi PKP-RI

Dana Bantuan BOS senilai Rp. 2 juta satu kali angsuran. Menurut informasi yang berhasil dihimpun BERITA METRO, terjadinya penggunaan dana BOS untuk melunasi hutan, akibat tindakan bendahara yang berambisi memperkaya diri sendiri dengan cara melipatgandakan uang, meski uang yang digunakan merupakan gaji guru

Tergiur dengan iming-iming besar seseorang yang mengaku bisa melipatgandakan uang, pada akhirnya oknum bendahara menjadi korban penipuan dan mengalami kerugian sebanyak Rp. 240 juta, sebagai bentuk pertanggung jawaban guna mengembalikan gaji guru se-kecamatan Jiput

Yang anehnya Korban adalah selaku anggota Koperasi Tunas PKP-RI (Pusat Koperasi Pegawai - Republik Indonesia), dalam hal ini mengutarakan kejadian ini ke Kadis Pendidikan Kabupaten Pandeglang, jalan keluarnya melakukan pinjaman ke Koperasi PKP-RI Kabupaten Pandeglang untuk dapat mengembalikan uang gaji guru se-kecamatan Jiput

Terungkap penggunaan dana BOS yang digunakan untuk pembayaran hutang oleh oknum bendahara UPT Jiput, mendorong Ketua Lembaga Peduli Rakyat Indonesia (LPRI), Anwar Nur angkat bicara bahwa, inisiatip oknum bendahara sangat bertentangan dengan hukum, karena alokasi dana BOS sudah tentu merupakan hak sekolah untuk kelancaran kegiatan operasional sekolah khususnya agi para siswa

“Namun, penggunaan dana BOS untuk bayar hutang pribadi yang nilainya ratusan juta rupiah merupakan tindakan yang tidak bisa ditoleransi, karena hal ini bisa menghambat kelancaran kegiatan di sekolah” terangnya

Anwar Menambahkan, pemotongan dana BOS untuk pembayaran hutang pribadi atas dasar persetujuan dinas pendidikan Pandeglang, sehingga apabila dibiarkan berlarut-larut maka tidak menutup kemungkinan segala macam bentuk bantuan dana yang dialokasikan bisa habis dikorup oleh oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Melalui kesempatan ini, ia meminta kepada aparat penegak hukum agar mau menindak tegas dan mengusut tuntas serta diproses secara hukum, pinta Anwar

Ketika BERITA METRO konfirmasikan hal tersebut kepada, H. Utang, Ketua Koperasi PKP-RI, pihaknya membenarkan adanya pinjaman dana Koperasi dari UPT Jiput sebanyak kurang lebih Rp. 240 juta, untuk penggantian uang gaji guru se-kecamatan Jiput. ”Kami meminjamkan dana kepada bendahara UPT Pendidikan Jiput, dikarenakan ia juga termasuk anggota Koperasi PKP-RI Pandeglang, dan itu sudah suatu kewajiban kami untuk membantu sebagai bentuk kemanusiaan” katanya

Menyinggung tentang pembayaran hutang dari hasil pemotongan dana BOS, Utang yang juga menjabat sebagai Sekertaris Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengatakan, selaku pihak Koperasi tidak perlu menanyakan sumber uang yang dibayarkan untuk melunasi pinjaman, yang penting dana Koperasi yang dipinjam bisa dikembalikan, ucapnya dengan nada enteng@ IAN
Selengkapnya...

TKI Asal Subang Hilang Kontak Dengan Keluarga

METRO CIREBON, SUBANG - Kasus-kasus yang dialami oleh keluarga TKI ternyata masih saja banyak terjadi, dan ceritanya membuat trenyuh, seperti kasus yang dialami oleh Dariyah binti Carban (28) TKI asal Desa pajagalan RT 14/04 Kec Pamanukan Subang, Jawa Barat yang dinyatakan hilang kontak setalah bekerja di Thaif Arab Saudi

Hal tersebut dikatakan oleh Feri Bin Nasar, salah seorang kakak ipar Dariyah. Karena persoalan tersebut keluarga menjadi cemas dan khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kata Feri bahwa pihaknya sudah mengadukan ke PPTKIS yang memproses keberangkatan Dariyah, namun hingga saat ini masih belum ada komunikasi dengan Dariyah.

Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun, diketahui bahwa Dariyah direkrut oleh Sponsor bernama Bubak dan diberangkatkan melalui PT TRITAMA MEGAH ABADI yang berkantor di Daerah Condet Jakarta Timur. Dan berdasarkan print out yang diterbitkan oleh PT tersebut diketahui bahwa ia bekerja pada Abdullah Ahmad Al Garni yang beralamat di Tahif Arab Saudi

Lebih dalam Feri menjelaskan bahwa proses pemberangkatannya sendiri tidak diketahui oleh orangtuanya, tau-tau Dariyah sudah ada di PT aja, akhirnya pihak orangtuapun dengan terpaksa mengizinkan, walaupun tidak secara tertulis. Ia juga sempat ia ditelpon oleh orang yang mengaku bekerja pada keluarga majikan Dariyah, berdasarkan keterangan itu ia mendapat informasi bahwa Dariyah sudah pindah majikan sejak bulan November 2009 karena tidak digaji, proses perpindahannya melalui Agen Asas Manpower

Bobi AM aktivis Camp Migrant yang menerima pengaduan tersebut berkomentar, bahwa ada beberapa catatan terkait dengan kasus yang menimpa keluarga Dariyah terebut.
Pertama, bahwa dari prosesnya saja sudah tidak benar, undang-undang mengamanatkan bahwa salah satu sarat proses perekrutan itu harus ada izin, dalam konteks Dariyah yang statusnya pernah kawin, maka ia harus dapat izin dari orangtuanya. Pelanggaran terhadap perekrutan tanpa izin itu sudah pidana

Kedua, kalau memang benar informasi yang diterima oleh keluarga Dariyah bahwa ia sudah dipindahkan oleh Agen disana, saya sangat menyayangkan penanganan seperti itu, karena persoalannya adalah tidak digaji upayanya kemudian memindahkan, bukan malah menuntut pertanggungjawaban majikan akan gajinya, kemudian pemindahan kerja
seperti itu jelas merugikan pihak TKI, karena ketika terjadi pembaruan majikan
Maka akan terjadi pembaruan perjanjian kerja, dan yang terpenting adalah bagaimana dengan gajinya yang tidak dibayarkan tersebut? Agen sering bermain diwilayah itu untuk mendapatkan keuntungan dari keringat TKI.

Ketiga, kami sudah mengupayakan tuntutan terhadap PPTKIS yang merekrut, dalam tiga s/d lima hari mereka berjanji akan ngasih informasi perkembangannya @ PIRDAUS/AGUS HIDAYAT
Selengkapnya...

Pengkondisian PJU Di Subang, Saling Tuding

BERITA METRO, SUBANG – Pelaksana CV. Hunika Subang. Andi R Agil, menampik apabila dirinya terlibat dalam pengkoordiniran biaya pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dibiayai Bantuan Khusus Untuk Desa (BKUD) 2009, pasalnya dirinya tidak pernah mengambil uang di Bank yang dipercaya pemkab untuk pencairan dana tersebut

Ditambahkannya Andi, pihaknya pun bukan sebagai prakarsa, karena pihaknya hanyalah sebagai pelaksana pemasangan PJU, dan mengambil uangnya juga tidak melalui Bank BPR maupun LPK, namun dirinya mengambil uang baiaya pemasangan dari Kepala Desa atau melalui Kepala Bagian Badan Perberdayaan Masyarakat Desa (Kabag BPMD) Kabupaten Subang, Jawa Barat

“Saya tidak pernah tahu apabila uang biaya PJU itu di dem (ditahan) oleh pihak Bank yang ditunjuk pemda Subang, saya pun tidak pernah tahu kalau ada uang yang di dem di Bank sengaja dikoordinir atau ada kerja sama dengan pihak pemda,”aku Andi

Sesuai perjalanan dalam pemasangan maupun biaya PJU yang dilaksanakan disebanyak 28 Kecamatan di Kabupaten Subang, sekitar 230 Desa yang saat ini telah selesai dipasang. Adapun pelaksanaan pemasangan PJU juga berdasarkan hasil penawaran dirinya dengan sejumlah Kepala Desa, juga atas ijin dari Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Kabupaten Subang

Disinggung soal harga 2 unit PJU yang harganya Rp.3,5 juta, Andi menjawab bahwa harga tersebut harga termurah selain itu pula harga tersebut telah sesuai dengan harga hasil penyesuaian dengan anggaran yang ada, kata dia, sesuai biaya yang dianggarkan dalam program BKUD sebesar Rp.3,5 juta untuk 2 unit PJU, termasuk harga yang cukup murah

Bahkan dari omset yang ada sekitar Rp.800 jutaan, uang yang baru masuk sekitar Rp.600 jutaan, dan sisanya masih ada di Kepala Desa, belum bisa ditariknya sisa uang pembayaran itu karena tersendat administrasi yang belum dilengkapinya. Sementara itu sekitar Rp.100 jutaan untuk biaya penyambungan aliran listrik kepada PLN

“Saya melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan RAB dan tidak ada mark up didalamnya, bahkan secara optimal saya dan tim pemasang PJU dilapangan berusaha semaksimal mungkin agar pemasangan PJU dapat berjalan sesuai rencana dan tidak ada masalah,”ucapnya

Namun pengakuan Andi, tidak sesuai dengan kenyataan, karena dari hasil investigasi RAKA kesejumlah Kepala Desa yang ada di Kabupaten Subang mengaku, bahwa kepala Desa tidak pernah menanda tangani surat penawaran pemasangan PJU dari CV Hunika Subang, baik penawaran secara tertulis maupun secara lisan. bahkan uang untuk biaya pemasangan 2 unit PJU pihaknya pun tidak pernah tahu apalagi menerima dan menyerahkan kepada pengusaha

“Soal uang untuk pembayaran PJU saya tidak pernah melihatnya, karena sejak awal uang tersebut diamankan di Bank tas permintaan oknum,”jelas sumber yang meminta namanya disembunyikan. Kepala BPMP Kabupaten Subang, Reni pada saat akan dikonfirmasi RAKA sedang tidak bisa diganggu karena yang bersangkutan sedang menerima, namun kata seorang pegawai yang enggan menyebutkan namanya, bahwa Kepala Dinas sedang tidak ada tamu reuangannya. “Ibu tidak bisa diganggu, atau sebaiknya anda hubungi ibu Kadis,”ucap pegawainya @ (PIRDAUS)
Selengkapnya...

Polisi Amankan Tiga Aksi Demo di Gedung Sate Bandung

BERITA METRO, BANDUNG - Aksi peringatan 100 hari pemerintahan SBY-Boediono yang berlangsung di depan Gedung Sate Bandung diwarnai aksi saling dorong sehingga terjadi keributan antara aksi demo dan aparat, sehingga para aksi ada yang ditangkap di dibawa ke Mapolwiltabes, pada Kamis 28/01

Penangkapan terhadap aksi demonstran tersebut, Wakapolwiltabes Bandung AKBP Purwolelono mengakui, ada 3 orang demonstran yang diamankan dan dibawa ke Mapolwiltabes Bandung

Ketiga orang yang ditangkap terdiri dari 2 mahasiswa yaitu Wicaksono mahasiswa STHB dan Nurholis Faturahman mahasiwa Unisba dan 1 lagi dari Dewan Tani bernama Sandi, ketiganya kini masih diperiksa di Mapolwiltabes tapi mereka bisa dibebaskan,"ujar Purwo kepada wartawan di lokasi

Terjadinya keributan, karena para demonstran memaksakan diri untuk menerobos barisan blockade aparat kepolisian. Sehingga terjadi bentrokan. Adapun kenapa ketiga pendomo kita amankan ke Mapolwiltabes, karena dianggap mempropokasi teman-temannya Tapi ke 3 orang tersebut akan kita lepas setelah kita mintai keterangan, ujar Wakapolwiltabes

Sementara itu, Kasatreskrim Polwiltabes Bandung AKBP Arman Achdiyat, saat terjadi saling dorong antara Demonstran dan Polisi, ada salah seorang pendemo melakukan pelemparan kayu kena anggota polisi

Sedangkan menurut salah seorang coordinator dari Konsorsium Mahasiswa Bandung Raya Prabu Ningrat menuturkan penangkapan 3 orang demostran dilakukan setelah adanya aksi saling dorong antara Konsorsium Mahasiswa Bandung Raya dan massa dari Dewan Tani Indonesia dengan polisi

Kedua rekan kita tersebut tidak berbuat anarkis, mereka akan merapikan barisan dan berusaha menenangkan. "Bahkan saya melihat lucky dibawa sambil rambutnya dijambak dan ditendang oleh polisi yang tidak berseragam itu,"ujar Parbu. Rekan demonstran yang ditangkap yang sebelumnya berniat akan bertahan sebelum temannya itu dibebaskan pun akhirnya membubarkan diri@ Husein
Selengkapnya...

Mahasiswa Cirebon Soroti Kinerja SBY-Budiono Seratus Hari

BERITA METRO, CIREBON – Menyoroti kinerja 100 hari Peresiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono, di Cirebon ratusan Mahasiswa lakukan aksi demontrasi dengan cara memblokir jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat, pada Kamis (28/1)
Tepatnya di depan Gedung RRI Kota Cirebon. Akibat pemblokiran yang dilakukan dengan cara tiduran di tengah jalan itu, terjadi kemacetan hingga puluhan km tujuan JawaTengah-Jakarta atau sebaliknya

Pantauan yang dilakukan BERITA METRO dilapangan, aksi mahasiswa tersebut sempat diwarnai kericuhan dengan aparat yang berjaga ketat di depan Gedung RRI, ketika para aksi demo hendak menyampaikan aspirasinya. Bahkan aparat kepolisian juga sempat menghalang-halangi wartawan yang hendak mengambil gambar untuk di abadikan kejadian tersebut

Kontan saja perlakuan oknum aparat kepolisiain itu memicu kemarahan para wartawan yang langsung mengajukan protes, dan meminta agar oknum polisi yang menghalang-halangi para pekerja tinta itu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

Permohonan Maaf

“Saya yang bertanggungjawab dalam hal ini, karenanya selaku lembaga saya meminta maaf. Tak ada keinginan kami untuk menghalangi kerja teman-teman wartawan,”kata Wakapolresta Cirebon Kompol Indarto yang menemui wartawan

Sementara itu, terkait dengan aksi pemblokiran jalur pantura itu, terjadi kemacetan hingga 2 km, baik kendaraan arah Jawa Tengah (Jateng) tujuan Jakarta atau sebaliknya. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kemacetan yang lebih parah lagi, polisi lalu mengalihkan kendaraan ke jalur-alternatif yang sempit

Pengalihan kendaraan itu juga dilakukan karena mahasiswa menolak permintaan aparat agar mahasiswa bergeser ke sisi jalan. Apalagi selain ppara mahasiswa berbaring ditengah-tengah jalan, mereka juga membakar ban bekas sehingga membuat suasana sedikit mencekam

Aksi tersebut baru terhenti setelah pihak kepolisian memberikan kesempatan kepada para aksi demo yang dilakukan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi melalui RRI yang disiarkan secara langsung @ MOCH MANSUR
Selengkapnya...

Bocah SD Tewas, Diduga “Dismackdown” Temannya Sendiri

BERITA METRO, CIREBON – Seorang anak yang masih duduk dibangku sekolah dasar kelas 2 di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tewas setelah dirawat selama satu minggu di rumah sakit

Dikarenakan sakit di bagian kepala. Dugaan kuat bocah ini mengalami sakit setelah “dismackdown” (kepalanya dibenturkan) ke tembok sekolah oleh temannya. Penyebab kematian terhadap Anang Hendra, warga Blok Gayam Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, yang diduga diakibatkan “dismackdown” temannya sekolah itu terendus pihak keluarganya setelah 3 hari kematiannya

“Sebelumnya kami tidak tahu karena diduga sakit biasa, tapi ada temannya yang bilang kalau sebelumnnya dia (hendra, red) sempat bermain-main an kepalanya dibenturkan ke dinding tembok sekolah. Tapi kami belum tahu siapa temannya itu,”kata Tariman (70), kakek Hendra saat ditemui di rumahnnya

Dituturkan Tariman, tak lama setelah kejadian itu, Hendra langsung dibawa ke puskesmas dan beri obat seadanya. Pasca mendapat pengobatan itu, Hendra mengaku kerap mengalami sakit kepala, bahkan dari telinganya sempat keluar nanah

“Puncaknya sekitar 10 hari lalu, Hendra kembali mengalami sakit di bagian kepalanya, badannya juga panas makanya dia kami bawa ke rumah sakit dan dirawat selama satu minggu. Namun karena tiidak punya biaya, Hendra akhirnya pulang paksa. Dan baru satu hari di rumah Hendra meninggal,” kata Tariman

Ditanya mengenai langkah lanjutan terkait dengan dugaan kejadian tersebut. Tariman hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. “Kami bingung mas, abis mau gimana lagi. Kejadian inikan baru kami ketahui, sehingga boro-boro melaporkan kejadian itu ke kantor polisi,” tutur Tariman sambil menunjukan hasil rongent dokter

Kasat Reskrim Polres Cirebon, AKP Ferry Irawan SIK ketika dikonfirmasi mengaku belum mengetahui mengenai kejadian tersebut. “Sejauh ini memang tidak ada laporan sehingga kami belum tahu. Namun jika ada laporan baru kami bisa bergerak,” kata Ferry yang dihubungi melalui telepon selularnya@ NASIMIN
Selengkapnya...

Bandung Selatan Terendan Banjir, Akibat DAS Citarum

BERITA METRO, BANDUNG - Setiap kali musim hujan tiba, khususnya di daerah Bandung Selatan, Jawa Barat selalu dilanda banjir, setelah dilakukan pengkajian dan pendataan ternyata sedikitnya 87.564 hektare hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Citarum saat ini dalam kondisi rusak

Berdasarkan data, luas lahan yang rusak rusak akibat banjir sebanyak 840 hektare di antaranya merupakan tanggung jawab Perum Perhutani. Sementara sisanya yang 86.724 hektare merupakan hutan rakyat, lahan PTPN Dinas Kehutanan Jabar

Demikian dikatakan Kepala Seksi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani Unit III Jabar, Isnin Soliban kepada wartawan saat mendampingi Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dalam kegiatan penanaman pohon di Gunung Wayang, Desa Cihawuk Kec. Kertasari Kab. Bandung

Lebih lanjut dikatakan Isnin, sekarang tinggal 840 hektare yang rusak dari total hutan Perhutani di Bandung Selatan 49.616 hektare. Pada tahun 2003 lahan hutan Perhutani di hulu DAS Citarum yang rusak mencapai 15 ribu hektare. Kerusakan lahan itu dipicu oleh ulah perambah yang masuk ke area hutan dan melakukan berbagai aktifitas

Namun saat ini lahan kritis tersebut telah menurun, tinggal 87 ribu hektare lagi. Sementara lahan hutan di luar milik Perhutani, masih menyisakan kerusakan 86.724 hektare dari total 154.864 hektare

Ditambahkannya Isnin, dalam kurun waktu satu hingga dua tahun ke depan, sisa lahan rusak yang dirambah itu akan dihijaukan. Pihaknya akan mengajak perambah hutan tersebut untuk menerapkan pola PHBM, yang memberikan nilai manfaat bagi masyarakat, perhutani, dan pemerintah

Pemulihan hutan rusak di Bandung selatan itu menjadi amanat dari surat edaran Gubernur no 522/1224/Binprod/2003 tentang Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan. Karena itu, katanya, pihaknya akan terus mengupayakan rehabilitasi tersebut
Perum Perhutani Unit III Jabar mengajak kepada para perambah hutan untuk menanam pohon keras di atas lahan yang dirambahnya. "Hasilnya akan menjadi keuntungan bersama. Saat ini ada 12 ribu mantan perambah yang sudah gabung di PHBM Bandung Selatan," ujarnya

Sementara itu, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan dalam acara tersebut mengatakan, musibah banjir yang terjadi di Bandung selatan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang rusak

Menurut dia, seluruh instansi terkait dan masyarakat harus sama-sama memperbaiki lingkungan. "Kerusakan lingkungan disebabkan oleh ulah manusia," ujar Heryawan
Terkait mengatasi banjir Bandung Selatan, Gubernur menginstruksikan kepada seluruh instansi terkait bekerja keras memulihkan lingkungan, maka banjir tidak akan terjadi lagi

Lebih lanjut Gubernur mengatakan, kegiatan rehabilitasi yang dilakukannya kali ini merupakan stimulus. Kata dia, dalam kegiatan ini hanya 50 hektare lahan hutan yang direboisasi dengan jumlah 160 ribu pohon

Selain reboisasi kali ini, pihaknya pun rutin mengalokasikan dana program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK). Setiap tahunnya, sambung dia, dialokasikan Rp 30 miliar untuk GRLK. "Masih banyak lahan lain yang perlu dihijaukan," tambahnya@ HUSEIN
Selengkapnya...

DPRD Jabar Minta Gubernur Segera Lakukan Revitalisasi BUMD

BERITA METRO, BANDUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Jabar, meminta pihak Pemerintah Provinsi agar melakukan langkah- angkah strategis dan mengoptimalkan kinerja BUMD untuk meningkatkan Pandapatan Asli Daerah (PAD)
Hal ini, berdasarkan hasil kajian DPRD Jabar melalui Komisi C, ternyata beberapa BUMD cukup minim dalam pemasukan PAD. Dari beberapa BUMD, hanya Bank Jabar Banten yang mampu meningkatkan PAD

Sedangkan yang lain seperti PT. Agronesia, PD. Jasa dan Kepariwisataan, PT Jasa Sarana, PDAP. Cukup minimnya setoran PAD dari BUMD tersebut, ternyata kendalanya dalam bidang manajemen yang kurang proefsinal. Sehingga kurang optimal dalam peningkatan PAD

Demikian dikatakan Ketua Komisaris C.M.Robby Suganda kepada wartawan saat ditemui diruang kerjanya, pekan lalu. Dikatakan, dari hasil rapat kerja Komisi C dengan pihak Manajemen beberapa BUMD, terungkap bahwa pada PT Agronesia, PDJK dan PDAP pada tahun 2009 terjadi penurunan PAD. Untuk itu, Dewan khususnya Komisi C meminta agar pihak Pemprov segera membenahi manajemen dan mengoptimalkan kinerjanya BUMD, agar tidak terjadi lagi adanya penurunan PAD Perombakan/ revitalisasi BUMD merupakan kebutuhan yang sudah mendesak dan harus dikelola oleh orang-orang yang propesional dalam bidangnya, ujar nya

Dikatakan Robby, berdasarkan hasil rapat dan tinjauan lapangan ke PT.Agronesia, prospek kedepan PT.Agronesia, terutama di unit kerja seperti Inkaba, Pabrik plastic, BMC, Saripatejo cukup bagus, apalagi bila dikelola secara propesional dan oftimal, saya sangat nyakin, akan mampu lebih besar lagi dalam pemasukan PAD bagi Jabar

Sedangkan terkait, PDJK, yang dua tahun ini mengalami penurunan PAD, hal ini disebabkan oleh cukup banyaknya asset-aset yang dimiliki maupun yang dikelola oleh PDJK tidak difungsikan secara oftimal seperti eks bangunan Palaguna, Hotel Hyatt, BIP, Hotel Preanger

Dalam rapat, juga terungkap ada beberapa asset PDJK yang sedang bermasalah, seperti Jln Ahmad Yani dan Komp Barangsiang dalam gugatan hukum, Jln Naripan dikuasai yayasan Pusat kebudayaan, jln Cikole digunakan Rindam III Siliwangi, Jln Braga No.15 Somasi oleh PLN, jalan Raya Cisaat-Sukabumi Proses penertiban kerjasama Bupati sukabumi, jalan Siliwangi-Sukabumi ditempati oleh penghuni liar. Gedung Palaguna, Miramar dan Percetakan pemutusan kerajasama dan proses pengadilan, ujarnya
Untuk itu kedepan, Komisi C meminta kepada pihak manajemen BUMD agar secepatnya melakukan inventarisir asset yang dimiliki, sehingga untuk tahun-tahun kedepan dapat mengingkatkan PAD, demi kemajuan Premprov Jabar. Kandasnya@ husein
Selengkapnya...

Presiden RI Resmikan Jalan TOL Kanci Pejagan di Cirebon

BERITA METRO, CIREBON - Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono, bersama rombongan telah meresmikan jalan Tol Kanci-Pejagan, di Kab. Cirebon Jawa Barat, pada Selasa (26/01)

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Ibu Ani Yudhoyono beserta didampingi Para mentri kabinet dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, sejumlah menteri kabinet tersebut diantaranya menteri PU Joko Kirmanto, Mendagri Gumawar Fauzi, Menkokesra Agung Laksono, Menpora Andi Mallarangeng dan di hadiri dari Fraksi Demokrat Ir Herman Khaeron

Presiden SBY meresmikan sekitar 10 Proyek di berbagai daerah diantaranya Proyek Jembatan Layang (AMPLAS), Proyek Pengendali Banjir dan Bendungan BENDEL Di Medan, Jembatan Layang (URIP SUMOHARJO) di Makasar, Jembatan CILAKSI Cs Jawa Barat

Dalam peresmiannya Presiden SBY dengan menggunakan teleconfrence berhubungan langsung dengan Gubernur Seindonesia diantaranya Gubernur Bali Imade Mangku Patika, Gubernur Sumatra Utara dan Gubernur Sumatra selatan. Setelah meresmikan Tol Kanci-Pejagan, Presiden SBY menuju lokasi penanaman pohon mendapat pengawalan sangat ketet oleh Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres), SBY menanam pohon Rembesi yang melambangkan kekuatan, seperti yang dilakukan oleh Presiden Pertama Ir Soekarno

Pohon Rembesi di lingkunan Istana Negara. Diikuti para Pejabat, Menteri dan instansi terkait, Sedangkan Ibu Ani Yudhoyono menanam pohon Sukun yang kaya manfaat dari bunganya bisa dijadiokan obat, daunnya bisa buat pakan ternak dan buahnya bisa dibikin tepung yang mengandung protein yang sangat tinggi

Setelah melakukan penanaman pohon presiden SBY beserta rombongan melakukan uji coba kelayakan Jalan Tol Kanci Pejagan dengan mengenakan mobil RI I memasuki pintu Tol Kanci-Pejagan. Yang disambut Ribuan Masyarakat di sekitar jalan tersebut, Masyarakat sendiri menyaksikan peresmian/pembukaan Tol Kanci – Pejagan

Setelah meresmikan Jalan Tol Kanci Pejagan SBY, mengunjungi Puskesmas yang ada di Kota Cirebon dan langsung menuju kantor Karisidenan untuk jamuan makan siang, seusai makan siang SBY dan Ibu Hany Susilo bambang Yudhoyono beserta para menteri langsung menuju perjalanan ke Jakarta @ NASIMIN/AGUS
Selengkapnya...

LSM Bhineka Subang, Temukan Mark Up Meubeuler Milyaran Rupiah

BERITA METRO, SUBANG – Setelah menemukan dugaan Mark Up pada pengadaan barang kontruksi Rangka Atap Baja Ringan (RABR), kali ini seorang aktivis Kabupaten Subang, Jawa Barat, menemukan harga pengadaan meubeuler yang diduga ada mark up sekitar 2 milyar

Pasalnya harga meubeler yang dibiayai program Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai RAB harganya Rp.375.000/unit, sementara sesuai harga pasar sekitar Rp.200.000/unit, dengan demikian terjadi mark up sekitar Rp.175.000/unit

Hal tersebut dikatakan oleh Sekjend LSM PPK Bhineka Kabupaten Subang, Wawan Setiawan pada Metro Cirebon, Jum'at (22/1), kata Wawan, adanya dugaan mark up pengadaan barang meubeler itu ditemukan adanya perbedaan harga yang sangat tinggi antara harga meubeler sesuai RAB DAK Rp.375.000/unit apabila dibandingkan dengan harga meubeler yang berlaku dipasaran sekitar Rp.200.000/unit, yakni ada selisih sekitar Rp.175.000/unitnya

“Selisih harga meubeler sekitar 1,9 milyar lebih, perbedaan harga meubeler yang sangat mencolok tersebut apakah karena material kayunya menggunakan kayu kualitas tinggi atau karena memang harga dalam program DAK yang ada di RAB sengaja harganya ditinggikan hanya demi kepentingan oknum,”ucap Wawan

Bisa dibayangkan, dilanjutkan Wawan, berapa besar uang Negara yang masuk kekantong oknum, yakni jumlah uang selisih dari harga meubeler yang tepatnya sekitar Rp.1.977.600.000, adapun kelebihan dari harga meubeler ditemukan dari sebanyak 309 SD yang mendapatkan DAK

Masing-masing SD ada yang mendapatkan pengadaan meubeler 2 ruang kelas dan ada pula yang mendapatkan pengadaan meubeler 3 ruang kelas dan ada juga yang mendapatkan pengadaan meubeler sebanyak 1 ruang kelas SD yang mendapatkan pengadaan meubeler perkelasnya rata-rata membutuhkan 20 unit, jadi apabila dari 309 SD dirata-ratakan mendapatkan pengadaan meubeler 2 ruang kelas satu sekolah terhitung 40 unit meubeler x 309 SD x 375.000 harga /unitnya (40x309x360.000) berjumlah sekitar Rp. 4.449.600.000

Sementara itu apabila meubeuler sesuai dengan harga pasar terhitung 40x309x200.000 berjumlah sekitar Rp.2.472.000.000. Diperkirakan dari harga meubeler yang sesuai dengan RAB Rp.375.000/unitnya keseluruhannya berjumlah Rp. 4.449.600.000, dikurangi harga meubeler sesuai harga pasar Rp.200.000/unitnya berjumlah Rp. 2.472.000.000, akan ada selisih sekitar Rp.1.977.600.000

“Maka dari pengadaan meubeler dalam program DAK SD 2009 lalu ditemukan selisih harga meubeler Rp.1.977.600.000, alias dugaan mark up sebesar itu, jelas telah merugikan Negara,”kata Wawan

Sebelumnya, ditambahkan Wawan, terjadi dugaan mark up pada harga pengadaan rangka atap Baja ringan yang mencapai sekitar Rp.4,3 milyar atau tepatnya Rp.4.380.075.000, dugaan mark up itu dihitung dari harga rangka atap Baja ringan jenis Galpalum dengan ketebalan yang sama sesuai RAB harganya Rp.185.000/m2, sedangkan sesuai harga pasar tertinggi sekitar Rp.140.000/m2 sudah terhitung biaya pemasangan dan jaminan garansi

Ditemukan dari sebanyak 309 SD yang mendapatkan program DAK pengadaan material rangka atap Baja ringan, dimana masing-masing SD membutuhkan rangka atap Baja ringan kisaran 315/m2 untuk tiga ruang kelas. Jadi 309 SDx315 m2 rangka atap Baja ringan x 185.000 harga RAB (309x315xRp.185.000) berjumlah sekitar Rp.18.006.975.000

Sementara itu, harga rangka atap Baja ringan dari hasil sosialisasi kesejumlah perusahaan penyedia rangka atap Baja ringan yang sesuai dengan harga pasar, dari sebanyak 309 SDx315 m2 rangka atap Baja ringan x Rp.140.000 harga RAB = (309x315x140.000) berjumlah sekitar Rp.13.626.900.000. ditemukan Rp.18.006.975.000 Rp.13.626.900.000=Rp.4.380.075.000 ditambah dengan selisih material meubeler senilai Rp.1.977.600.000, berjumlah Rp.6.357.675.000

“Dari dua jenis pengadaan barang material rangka atap Baja ringan dan pengadaan barang sebesar 6,3 milyar lebih yang diduga dimark up, dan tentunya berakibat pada kerugian Negara, untuk itu sepatutnya saya akan melaporkan langsung ke KPK,”tambah Wawan

Kepala Seksi PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, Sucipto pada saat dikonfirmasi RAKA mengenai jumlah SD yang mendapatkan program DAK 2009, tidak sama dengan keterangan Koordinator teknik ahli proyek DAK, Ir. Hery Sumbodo, kata Hery sejumlah 309 SD, namun menurut keterangan Sucipto bahwa SD yang mendapatkan program DAK sebanyak 319 SD

Dari sebanyak 319 SD, diantaranya sebanyak 274 SD mendapatkan DAK Rehabilitasi Ruang kelas dan sebanyak 45 SD mendapatkan DAK untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Perpustakaan, namun pada saat ditanya lokal ruang kelas dan jumlah meubeuler yang bersangkutan tidak dapat memberikan keterangan karena datanya ada di kantor
“Mengenai jumlah lokal ruang kelas dan jumlah unit meubeuler karena datanya ada di kantor, dan saat ini saya sedang rapat,”ucap Sucipto @ pirdaus
Selengkapnya...

PN Gelar Kasus "Mamin" Setda Purwakarta

BERITA METRO, PURWAKARTA – Kasus Jamuan Makan Minum (mamin) setda Purwakarta menelan anggarang sebesar Rp.12 M yang kini sedang di meja hijaukan di Pengadilan Negeri (PN) Purwakarta, Jawa Barat

Dalam agenda pemeriksaan saksi, di nilai tak jelas, pasalnya dari semua keterangan saksi yang di hadirkan tidak memberikan jawababan yang memuaskan siapa pelaku yang bertanggung jawab atas bobolnya uang milyaran rupiah yang menimpa Kabuapten Purwakarta

Hal tersebut disoroti oleh Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta (GMMP), dalam persidangan kasus mamin ini perlu adaya perhatian aparat penegak hukum untuk mendengarkan secara mendalam keterangan terdakwa dan para saksi

Sehingga sangat jelas aliran uang mamin yang di pakai rame-rame (berjama,ah-red) oleh para pejabat Pemkab Purwakarta semasa Pemerintahan Bupati Lily Hambali Hasan dan wakil Bupati Dedi Mulyadi, bahkan diduga keras salah seorang mantan anggota dewan berinisial Awod Abdul Kadir ikut menikmati kucuran

‘’hal ini sanagat penting sampai nanti akhirnya mengerucut pada siapa aktor intelektual yang bermain di balik skandal ini, ini harus di tuntaskan secara jelas. ’’Tegas ketua GMMP Hikmat Ibnu Aril pada BERITA METRO di depan kantor Pengadilan Negeri Purwakarta, Senin (25/1)

Aril menyayangkan pada terdakwa Entin Kartini mantan pemegang kas pemda Purwakarta ini yang terlalu polos dalam setiap kali menjawab ketika di mintai keterangannya di persidangan, yang selalu di manfaatkan oleh oknum pejabat yang masih ada kaitanya dengan kasus ini

Namun, kami sangat fesimis terhadap penuntasan kasus tersebut dan menjadi kendala lambatnya mengungkapkan sang koruptor pengemplang RP 12 milyar ini.’’tutur aktivis ini

Ditambahkannya Aril, bila nanti terjadi ketidak beresan pengungkapan kasus mamin ini GMMP akan selalu mengawal dengan evaluasi pengawasan di lapangan, Kami akan fokuskan pengawasan dalam kasus ini dikarenakan masyarakat perlu adanya sosialisasi sejauh mana kasus ini valid kebenaranya dan kami siap mengadakan aksi besar-besaran lagi bila kasus ini di petieskan, Tambah Aril@ TOM
Selengkapnya...

Uang Nasabah di Bobol, Akibat Kurangya Pengawasan

BERITA METRO, SUBANG – Kepala PD. BPR LPK Pabuaran, Ma’mun Sukardi mempersoalkan kinerja tim pemeriksa Bank Indonesia (BI), pasalnya dalam beberpa tahun dalam rutinitas pemeriksaan di perbankkannya termasuk dalam pemeriksaan kasus oknum pegawai pembobol uang nasabahnya

Menurut Ma’mun, jika selama bertahun-tahun tim pengawas perbankkan yang setiap sebulan sekali secara rutin melakukan pemeriksaan dilembaganya belum pernah melaporkan adanya penyalah gunaan wewenang, penyelewengan uang kas Bank maupun diketemukan keganjilan-keganjilan lain atas kinerjanya maupun kinerja pegawainya

“Engga bisa dong, tim BI mutlak menyalahkan saya sebagai pimpinan yang dinilainya tidak mampu memanage di Bank ini, adapun masalah oknum yang telah membawa lari uang milik nasabah itu tanggungjawab personal oknum pegawai yang bersangkutan,”ucap Ma’mun pada BERITA METRO belum lama ini, ungkap Ma’mun

Selama bertahun-tahun, tepatnya sejak dirinya menjabat menjadi Kepala Bank tersebut pada bulan Juni 2006 lalu hingga sampai saat ini, secara rutinitas pemeriksaan tim BI dilakukan belum menemukan keganjilan dilembaganya. Maka dari itu terkait dengan adanya oknum yang telah membawa lari uang milik nasabah mestinya menjadi tanggungjawab tim BI juga

Seperti halnya pemeriksaan terahir pada awal bulan ini, pasca pelaku pembobol uang nasabah kabur, baru ditemukan penyelewengan uang senilai sebesar Rp.400 jutaan dari jumlah Deposito yakni yang tercantum dalam piagam Deposito aspal

Sementara tabungan sekitar senilai Rp.700 jutaan dan selebihnya banyak nasabah yang dirugikan akan tetapi tidak ada legalitas Bank baik aspal maupun asli yakni dari uang nasabah yang digondol oknum pegawainya sekitar senilai Rp.1,4 miliyar bukan hasil penemuan tim BI, melainkan hasil pengaduan nasabah yang dirugikan

“Untuk itu saya tidak terima apabila saya diberatkan atau bertanggungjawab penuh atas perilaku oknum pegawai saya yang melakukan tindakan diluar koridor ketentuan Bank, karena saya telah merasa keberhasilan saya dalam memimpin Bank ini telah maksimal,”ucapnya

Bahkan, ditambahkan Ma’mun, bukan saja tim BI yang bertanggungjawab dengan kasus yang sedang dialami PD.BPR LPK Pabuaran tersebut, tim pengawas perbankkan Subang pun mesti bertanggungjawab atas kejadian tersebut, karena pengawas rutinitas pemeriksaan tim pengawas secara rutin setiap bulannya

“Kedua lembaga itu mesti bertanggungjawab atas kasus yang menimpa lembaga perbankkan ini, karena pengawasan maupun pemeriksaan mereka mesti lebih tahu dari saya, karena saya sendiri bagian dari pengawasan dan pemeriksaan kedua tim tersebut,”tambahnya@ HIDAYAT
Selengkapnya...

Diduga Ilegal, Beras Bulog Dibongkar Muat Di Rumah Makan

BERITA METRO, SUBANG – Sebanyak 7 mobil Toronton berkapasitas 150 ton beras berlebel Bulog dibongkar muat di Rumah Makan (RM) Nikki Desa Gempolsari Kecamatan Patokbeusi, sekitar hari Rabu (20/1) oleh seorang pengusaha beras (PD.BBR-H.Dase) Kecamatan Patokbeusi, Kab. Subang Jawa Barat

Bongkar muat terjadi tersebut terjadi sekitar pukul 14.50 wib dengan melibatkan alasan orang, menggunakan mobil col bak mini dan sejumlah mobil colt diesel milik pengusaha beras tersebut. Dalam muat bongkar tersebut disaksikan oleh sejumlah anggota Mapolsek Patokbeusi dan bahkan Kapolsek Patokbeusi, juga menongkronginya

Menurut sumber yang dipercaya menyebutkan, bahwa beras seberat 150 ton yang diangkut dari Padang Sumatera Barat menempuh perjalanan 1 minggu dan pada pukul, 21.00 wib mulai dibongkar muat hingga pukul 14.50 wib dan dibawa kegudang beras milik pengusaha

“Beras ini memang berlebel Bulog, namun beras ini dibeli dari Padang melalui pihak asuransi, karena beras ini beras sortiran yang terkena air laut,”ucapnya

Ditambahkannya Hendrik sambil memperlihatkan kondisi beras yang telah berubah warna dan bahkan karungnya ada yang sobek, sehingga beras berceceran ditanah. Namun pada saat ditanya legalitas surat-surat resminya yang bersangkutan tidak mengantonginya dan mengarahkan kepada pemilik

Kenapa beras kurang baik ini dibeli, terang sumber, karena hal tersebut dilakukan spekulasi, karena dari perkiraan semula beras kurang baik ini diberli karena dari sebanyak 150 ton itu akan ada yang utuh sekitar 60 prosen, sisanya 40 prosen rusak, namun pada kenyataannya malah sebaliknya

“Legalitas pembelian beras ini jelas ada, namun saya tidak pegang karena saya hanya sebagai kepercayaan pemilik, untuk itu temui pemiliknya saja,”terangnya

Sementara itu yang mengaku masih kepercayaan pengusaha, Amin pada saat dikonfirmasi mengenai legalitas surat-surat pembelian beras pihaknya tidak begitu tahu dan wartawan Koran ini dipersilahkan untuk mengubungi Eko orang yang ngurus-ngurus legalitas surat-suratnya.,”Soal surat-surat agar lebih jelas silahkan hubungi pak Eko, ini nomor kontaknya,”unjuk Amin

Eko, yang disebut-sebut Amin sebagai pengurus legalitas surat-surat pembelaian beras saat dihubungi menjelaskan, bahwa bongkar muat beras berlebel Bulog tersebut pembelianannya legal, yakni beras seberat 150.380 ton milik PT. Asuransi Bintang yang dilelang dan sebagai pemenang tendernya CV. Seruni Saksi Jakarta dan dijual kepada pengusaha beras asal Subang

“Beras itu legalitasnya jelas dan apabila anda perlu legalitas tender akan saya kirim datanya, adapun DO pengiriman ada di pihak pembeli,”ucap Eko

Dikatakan pembelian beras tersebut legal, ditambahkan Eko, awalnya beras tersebut dari Surabaya dalam proses pengiriman ke Padang ditengah laut terkena ombak yang mengakibatkan visik beras rusak karena terkena air laut, karena beras tersebut diasuransikan maka beras tersebut dari asuransi mendapatkan klem Rp.5.50/kilogramnya

“Adapun pembelian beras hasil lelang itu merupakan rahasia perusahaannya, maka dari itu saya tidak perlu menyebutkan, pastinya pembelian beras tersebut legal, karena dari awal pengurusannya saya yang proses,”tambah Eko

Kapolsek Patokbeusi, AKP Solikhin pada saat dikonfirmasi meskipun sebelumnya mengaku tidak ada aktifitas pembongkaran beras, namun dirinya pun ahirnya membenarkan bahwa di RM.Nikki telah terjadi bongkar muat ratusan ton beras berlebel Bulog, dan menurutnya legalitasnya jelas

“Benar terjadi pembongkaran ratusan ton beras, jika melihat selembar surat legalnya beras, beras tersebut legal,”ucap Kapolsek. Poto Copy legalitas surat-surat yang diberikan Eko ke RAKA, dari PT.Asuransi Bintang, Tbk berupa Surat Pengantar Relokasi Salvac, salvace 160.695 kg.beras nomor: 007/SK/KP/1.5/I/2010, yang diberikan kepada pemenang tender CV.Seruni Sakti husus untuk merelokasi salvage Bulog 160.695 kg beras sesuai dengan kondisi apa adanya dilapangan yang berada di Bulog Padang

Surat tersebut distempel dan ditanda tangani oleh team penyelenggara lelang, Kalvia S Rajagung. Sementara dari CV.Seruni Sakti kepada pengusaha Subang sebagai pembeli beras tersebut tidak dapat menunjukan legalitas surat-surat pembelian @ PIRDAUS
Selengkapnya...

Harga Meubeuler Di Martk Up, Diduga Tidak sesuai RAB

BERITA METRO, SUBANG - Dikatakannya salah satu pengusaha Meubeuler meja dan kusi sekolah, bahwa harga tertinggi hitungan dalam unit, 1 unit meubeuler sebesar Rp.250.000. adapun harga meubeuler dalam program DAK SD di Kabupaten Subang Jawa Barat, hanya Rp. 75.000/unit, hal itu diketahui dalam Papan Proyek

“Kami biasa menerima order dan bahkan menjual meubeuler meja kursi sekolah harga tertinggi Rp.250 ribu per unitnya, dan bahan material kayu yang digunakan kualitas tinggi, kayu abasiah,”ucap seorang pengusaha meubeuler yang engga disebutkan namanya

“Namun, pada saat ditanya disejumlah sekolah harga tertinggi mencapai Rp.375.000, pengusaha tersebut tidak tahu, pasalnya hal tersebut bukan urusannya dan urusan dia hanya sebagai pengrajin dan pengusaha meubeuler dari berbagai jenis meubeuler,”Soal itu engga tahu mas, saya ga mudeng (ngerti), ucapnya

Sementara menurut Sekjend LSM PPK Bhineka Kabupaten Subang, Wawan Setiawan tidak tanggung-tanggung mengatakan, bahwa harga meubeuler meja kursi sekolah dasar
yang dana pembelaiannya dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) jelas terjadi mark up. Sepengetahuannya, kata Wawan, baik yang terpampang dalam papan proyek maupun dalam RAB jelas tertera bahwa dari 1 ruang kelas biaya meubeuler sebesar Rp.7,5 juta dengan jumlah 20 unit meubeuler

“Bisa dibayangkan apabila disejumlah penrajin dan pengusaha meubeuler meja kusriu
sekolah yang ada di Kabupaten Subang harga tertingginya sekitar Rp.250.000/unitnya, sementara harga meubeuler disekolah mencapai Rp.375.000/unitnya,”ucapnya

Sementara itu, ditambahkan Wawan, meubeuler yang dibeli oleh sejumlah sekolah di
Kabupaten Subang, materialnya juga produk pengrajin/pengusaha Subang dan bahan materialnya tidak jauh berbeda dan bahkan tidak semuanya akan sesuai dengan bistek

“Jelas dong, harga meubeuler dalam program DAK diduga kuat di mark up, karena harga
dalam RAB dengan dilapangan selisih Rp.125.000/unitnya, hitungan itu dari harga tertinggi, sementara material yang dibeli oleh sejumlah sekolah harga maksimalnya hanya Rp.200.000/unitnya,”tambah Wawan@ (PIRDAUS)
Selengkapnya...