Bendahara UPT Pendidikan, Selewengkan Dana BOS

BERITA METRO, PANDEGLANG - Alokasi Biaya Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Jiput, Kab. Pandeglang Banten, realisasinya tidak tepat sasaran, Pasalnya diketahui anggaran BOS tersebut digunakan untuk melunasi hutang seorang staf bendahara UPT Pendidikan Kecamatan Jiput ke pihak Koperasi PKP-RI

Dana Bantuan BOS senilai Rp. 2 juta satu kali angsuran. Menurut informasi yang berhasil dihimpun BERITA METRO, terjadinya penggunaan dana BOS untuk melunasi hutan, akibat tindakan bendahara yang berambisi memperkaya diri sendiri dengan cara melipatgandakan uang, meski uang yang digunakan merupakan gaji guru

Tergiur dengan iming-iming besar seseorang yang mengaku bisa melipatgandakan uang, pada akhirnya oknum bendahara menjadi korban penipuan dan mengalami kerugian sebanyak Rp. 240 juta, sebagai bentuk pertanggung jawaban guna mengembalikan gaji guru se-kecamatan Jiput

Yang anehnya Korban adalah selaku anggota Koperasi Tunas PKP-RI (Pusat Koperasi Pegawai - Republik Indonesia), dalam hal ini mengutarakan kejadian ini ke Kadis Pendidikan Kabupaten Pandeglang, jalan keluarnya melakukan pinjaman ke Koperasi PKP-RI Kabupaten Pandeglang untuk dapat mengembalikan uang gaji guru se-kecamatan Jiput

Terungkap penggunaan dana BOS yang digunakan untuk pembayaran hutang oleh oknum bendahara UPT Jiput, mendorong Ketua Lembaga Peduli Rakyat Indonesia (LPRI), Anwar Nur angkat bicara bahwa, inisiatip oknum bendahara sangat bertentangan dengan hukum, karena alokasi dana BOS sudah tentu merupakan hak sekolah untuk kelancaran kegiatan operasional sekolah khususnya agi para siswa

“Namun, penggunaan dana BOS untuk bayar hutang pribadi yang nilainya ratusan juta rupiah merupakan tindakan yang tidak bisa ditoleransi, karena hal ini bisa menghambat kelancaran kegiatan di sekolah” terangnya

Anwar Menambahkan, pemotongan dana BOS untuk pembayaran hutang pribadi atas dasar persetujuan dinas pendidikan Pandeglang, sehingga apabila dibiarkan berlarut-larut maka tidak menutup kemungkinan segala macam bentuk bantuan dana yang dialokasikan bisa habis dikorup oleh oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Melalui kesempatan ini, ia meminta kepada aparat penegak hukum agar mau menindak tegas dan mengusut tuntas serta diproses secara hukum, pinta Anwar

Ketika BERITA METRO konfirmasikan hal tersebut kepada, H. Utang, Ketua Koperasi PKP-RI, pihaknya membenarkan adanya pinjaman dana Koperasi dari UPT Jiput sebanyak kurang lebih Rp. 240 juta, untuk penggantian uang gaji guru se-kecamatan Jiput. ”Kami meminjamkan dana kepada bendahara UPT Pendidikan Jiput, dikarenakan ia juga termasuk anggota Koperasi PKP-RI Pandeglang, dan itu sudah suatu kewajiban kami untuk membantu sebagai bentuk kemanusiaan” katanya

Menyinggung tentang pembayaran hutang dari hasil pemotongan dana BOS, Utang yang juga menjabat sebagai Sekertaris Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengatakan, selaku pihak Koperasi tidak perlu menanyakan sumber uang yang dibayarkan untuk melunasi pinjaman, yang penting dana Koperasi yang dipinjam bisa dikembalikan, ucapnya dengan nada enteng@ IAN
Selengkapnya...

TKI Asal Subang Hilang Kontak Dengan Keluarga

METRO CIREBON, SUBANG - Kasus-kasus yang dialami oleh keluarga TKI ternyata masih saja banyak terjadi, dan ceritanya membuat trenyuh, seperti kasus yang dialami oleh Dariyah binti Carban (28) TKI asal Desa pajagalan RT 14/04 Kec Pamanukan Subang, Jawa Barat yang dinyatakan hilang kontak setalah bekerja di Thaif Arab Saudi

Hal tersebut dikatakan oleh Feri Bin Nasar, salah seorang kakak ipar Dariyah. Karena persoalan tersebut keluarga menjadi cemas dan khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kata Feri bahwa pihaknya sudah mengadukan ke PPTKIS yang memproses keberangkatan Dariyah, namun hingga saat ini masih belum ada komunikasi dengan Dariyah.

Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun, diketahui bahwa Dariyah direkrut oleh Sponsor bernama Bubak dan diberangkatkan melalui PT TRITAMA MEGAH ABADI yang berkantor di Daerah Condet Jakarta Timur. Dan berdasarkan print out yang diterbitkan oleh PT tersebut diketahui bahwa ia bekerja pada Abdullah Ahmad Al Garni yang beralamat di Tahif Arab Saudi

Lebih dalam Feri menjelaskan bahwa proses pemberangkatannya sendiri tidak diketahui oleh orangtuanya, tau-tau Dariyah sudah ada di PT aja, akhirnya pihak orangtuapun dengan terpaksa mengizinkan, walaupun tidak secara tertulis. Ia juga sempat ia ditelpon oleh orang yang mengaku bekerja pada keluarga majikan Dariyah, berdasarkan keterangan itu ia mendapat informasi bahwa Dariyah sudah pindah majikan sejak bulan November 2009 karena tidak digaji, proses perpindahannya melalui Agen Asas Manpower

Bobi AM aktivis Camp Migrant yang menerima pengaduan tersebut berkomentar, bahwa ada beberapa catatan terkait dengan kasus yang menimpa keluarga Dariyah terebut.
Pertama, bahwa dari prosesnya saja sudah tidak benar, undang-undang mengamanatkan bahwa salah satu sarat proses perekrutan itu harus ada izin, dalam konteks Dariyah yang statusnya pernah kawin, maka ia harus dapat izin dari orangtuanya. Pelanggaran terhadap perekrutan tanpa izin itu sudah pidana

Kedua, kalau memang benar informasi yang diterima oleh keluarga Dariyah bahwa ia sudah dipindahkan oleh Agen disana, saya sangat menyayangkan penanganan seperti itu, karena persoalannya adalah tidak digaji upayanya kemudian memindahkan, bukan malah menuntut pertanggungjawaban majikan akan gajinya, kemudian pemindahan kerja
seperti itu jelas merugikan pihak TKI, karena ketika terjadi pembaruan majikan
Maka akan terjadi pembaruan perjanjian kerja, dan yang terpenting adalah bagaimana dengan gajinya yang tidak dibayarkan tersebut? Agen sering bermain diwilayah itu untuk mendapatkan keuntungan dari keringat TKI.

Ketiga, kami sudah mengupayakan tuntutan terhadap PPTKIS yang merekrut, dalam tiga s/d lima hari mereka berjanji akan ngasih informasi perkembangannya @ PIRDAUS/AGUS HIDAYAT
Selengkapnya...

Pengkondisian PJU Di Subang, Saling Tuding

BERITA METRO, SUBANG – Pelaksana CV. Hunika Subang. Andi R Agil, menampik apabila dirinya terlibat dalam pengkoordiniran biaya pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dibiayai Bantuan Khusus Untuk Desa (BKUD) 2009, pasalnya dirinya tidak pernah mengambil uang di Bank yang dipercaya pemkab untuk pencairan dana tersebut

Ditambahkannya Andi, pihaknya pun bukan sebagai prakarsa, karena pihaknya hanyalah sebagai pelaksana pemasangan PJU, dan mengambil uangnya juga tidak melalui Bank BPR maupun LPK, namun dirinya mengambil uang baiaya pemasangan dari Kepala Desa atau melalui Kepala Bagian Badan Perberdayaan Masyarakat Desa (Kabag BPMD) Kabupaten Subang, Jawa Barat

“Saya tidak pernah tahu apabila uang biaya PJU itu di dem (ditahan) oleh pihak Bank yang ditunjuk pemda Subang, saya pun tidak pernah tahu kalau ada uang yang di dem di Bank sengaja dikoordinir atau ada kerja sama dengan pihak pemda,”aku Andi

Sesuai perjalanan dalam pemasangan maupun biaya PJU yang dilaksanakan disebanyak 28 Kecamatan di Kabupaten Subang, sekitar 230 Desa yang saat ini telah selesai dipasang. Adapun pelaksanaan pemasangan PJU juga berdasarkan hasil penawaran dirinya dengan sejumlah Kepala Desa, juga atas ijin dari Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Kabupaten Subang

Disinggung soal harga 2 unit PJU yang harganya Rp.3,5 juta, Andi menjawab bahwa harga tersebut harga termurah selain itu pula harga tersebut telah sesuai dengan harga hasil penyesuaian dengan anggaran yang ada, kata dia, sesuai biaya yang dianggarkan dalam program BKUD sebesar Rp.3,5 juta untuk 2 unit PJU, termasuk harga yang cukup murah

Bahkan dari omset yang ada sekitar Rp.800 jutaan, uang yang baru masuk sekitar Rp.600 jutaan, dan sisanya masih ada di Kepala Desa, belum bisa ditariknya sisa uang pembayaran itu karena tersendat administrasi yang belum dilengkapinya. Sementara itu sekitar Rp.100 jutaan untuk biaya penyambungan aliran listrik kepada PLN

“Saya melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan RAB dan tidak ada mark up didalamnya, bahkan secara optimal saya dan tim pemasang PJU dilapangan berusaha semaksimal mungkin agar pemasangan PJU dapat berjalan sesuai rencana dan tidak ada masalah,”ucapnya

Namun pengakuan Andi, tidak sesuai dengan kenyataan, karena dari hasil investigasi RAKA kesejumlah Kepala Desa yang ada di Kabupaten Subang mengaku, bahwa kepala Desa tidak pernah menanda tangani surat penawaran pemasangan PJU dari CV Hunika Subang, baik penawaran secara tertulis maupun secara lisan. bahkan uang untuk biaya pemasangan 2 unit PJU pihaknya pun tidak pernah tahu apalagi menerima dan menyerahkan kepada pengusaha

“Soal uang untuk pembayaran PJU saya tidak pernah melihatnya, karena sejak awal uang tersebut diamankan di Bank tas permintaan oknum,”jelas sumber yang meminta namanya disembunyikan. Kepala BPMP Kabupaten Subang, Reni pada saat akan dikonfirmasi RAKA sedang tidak bisa diganggu karena yang bersangkutan sedang menerima, namun kata seorang pegawai yang enggan menyebutkan namanya, bahwa Kepala Dinas sedang tidak ada tamu reuangannya. “Ibu tidak bisa diganggu, atau sebaiknya anda hubungi ibu Kadis,”ucap pegawainya @ (PIRDAUS)
Selengkapnya...

Polisi Amankan Tiga Aksi Demo di Gedung Sate Bandung

BERITA METRO, BANDUNG - Aksi peringatan 100 hari pemerintahan SBY-Boediono yang berlangsung di depan Gedung Sate Bandung diwarnai aksi saling dorong sehingga terjadi keributan antara aksi demo dan aparat, sehingga para aksi ada yang ditangkap di dibawa ke Mapolwiltabes, pada Kamis 28/01

Penangkapan terhadap aksi demonstran tersebut, Wakapolwiltabes Bandung AKBP Purwolelono mengakui, ada 3 orang demonstran yang diamankan dan dibawa ke Mapolwiltabes Bandung

Ketiga orang yang ditangkap terdiri dari 2 mahasiswa yaitu Wicaksono mahasiswa STHB dan Nurholis Faturahman mahasiwa Unisba dan 1 lagi dari Dewan Tani bernama Sandi, ketiganya kini masih diperiksa di Mapolwiltabes tapi mereka bisa dibebaskan,"ujar Purwo kepada wartawan di lokasi

Terjadinya keributan, karena para demonstran memaksakan diri untuk menerobos barisan blockade aparat kepolisian. Sehingga terjadi bentrokan. Adapun kenapa ketiga pendomo kita amankan ke Mapolwiltabes, karena dianggap mempropokasi teman-temannya Tapi ke 3 orang tersebut akan kita lepas setelah kita mintai keterangan, ujar Wakapolwiltabes

Sementara itu, Kasatreskrim Polwiltabes Bandung AKBP Arman Achdiyat, saat terjadi saling dorong antara Demonstran dan Polisi, ada salah seorang pendemo melakukan pelemparan kayu kena anggota polisi

Sedangkan menurut salah seorang coordinator dari Konsorsium Mahasiswa Bandung Raya Prabu Ningrat menuturkan penangkapan 3 orang demostran dilakukan setelah adanya aksi saling dorong antara Konsorsium Mahasiswa Bandung Raya dan massa dari Dewan Tani Indonesia dengan polisi

Kedua rekan kita tersebut tidak berbuat anarkis, mereka akan merapikan barisan dan berusaha menenangkan. "Bahkan saya melihat lucky dibawa sambil rambutnya dijambak dan ditendang oleh polisi yang tidak berseragam itu,"ujar Parbu. Rekan demonstran yang ditangkap yang sebelumnya berniat akan bertahan sebelum temannya itu dibebaskan pun akhirnya membubarkan diri@ Husein
Selengkapnya...

Mahasiswa Cirebon Soroti Kinerja SBY-Budiono Seratus Hari

BERITA METRO, CIREBON – Menyoroti kinerja 100 hari Peresiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono, di Cirebon ratusan Mahasiswa lakukan aksi demontrasi dengan cara memblokir jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat, pada Kamis (28/1)
Tepatnya di depan Gedung RRI Kota Cirebon. Akibat pemblokiran yang dilakukan dengan cara tiduran di tengah jalan itu, terjadi kemacetan hingga puluhan km tujuan JawaTengah-Jakarta atau sebaliknya

Pantauan yang dilakukan BERITA METRO dilapangan, aksi mahasiswa tersebut sempat diwarnai kericuhan dengan aparat yang berjaga ketat di depan Gedung RRI, ketika para aksi demo hendak menyampaikan aspirasinya. Bahkan aparat kepolisian juga sempat menghalang-halangi wartawan yang hendak mengambil gambar untuk di abadikan kejadian tersebut

Kontan saja perlakuan oknum aparat kepolisiain itu memicu kemarahan para wartawan yang langsung mengajukan protes, dan meminta agar oknum polisi yang menghalang-halangi para pekerja tinta itu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

Permohonan Maaf

“Saya yang bertanggungjawab dalam hal ini, karenanya selaku lembaga saya meminta maaf. Tak ada keinginan kami untuk menghalangi kerja teman-teman wartawan,”kata Wakapolresta Cirebon Kompol Indarto yang menemui wartawan

Sementara itu, terkait dengan aksi pemblokiran jalur pantura itu, terjadi kemacetan hingga 2 km, baik kendaraan arah Jawa Tengah (Jateng) tujuan Jakarta atau sebaliknya. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kemacetan yang lebih parah lagi, polisi lalu mengalihkan kendaraan ke jalur-alternatif yang sempit

Pengalihan kendaraan itu juga dilakukan karena mahasiswa menolak permintaan aparat agar mahasiswa bergeser ke sisi jalan. Apalagi selain ppara mahasiswa berbaring ditengah-tengah jalan, mereka juga membakar ban bekas sehingga membuat suasana sedikit mencekam

Aksi tersebut baru terhenti setelah pihak kepolisian memberikan kesempatan kepada para aksi demo yang dilakukan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi melalui RRI yang disiarkan secara langsung @ MOCH MANSUR
Selengkapnya...

Bocah SD Tewas, Diduga “Dismackdown” Temannya Sendiri

BERITA METRO, CIREBON – Seorang anak yang masih duduk dibangku sekolah dasar kelas 2 di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tewas setelah dirawat selama satu minggu di rumah sakit

Dikarenakan sakit di bagian kepala. Dugaan kuat bocah ini mengalami sakit setelah “dismackdown” (kepalanya dibenturkan) ke tembok sekolah oleh temannya. Penyebab kematian terhadap Anang Hendra, warga Blok Gayam Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, yang diduga diakibatkan “dismackdown” temannya sekolah itu terendus pihak keluarganya setelah 3 hari kematiannya

“Sebelumnya kami tidak tahu karena diduga sakit biasa, tapi ada temannya yang bilang kalau sebelumnnya dia (hendra, red) sempat bermain-main an kepalanya dibenturkan ke dinding tembok sekolah. Tapi kami belum tahu siapa temannya itu,”kata Tariman (70), kakek Hendra saat ditemui di rumahnnya

Dituturkan Tariman, tak lama setelah kejadian itu, Hendra langsung dibawa ke puskesmas dan beri obat seadanya. Pasca mendapat pengobatan itu, Hendra mengaku kerap mengalami sakit kepala, bahkan dari telinganya sempat keluar nanah

“Puncaknya sekitar 10 hari lalu, Hendra kembali mengalami sakit di bagian kepalanya, badannya juga panas makanya dia kami bawa ke rumah sakit dan dirawat selama satu minggu. Namun karena tiidak punya biaya, Hendra akhirnya pulang paksa. Dan baru satu hari di rumah Hendra meninggal,” kata Tariman

Ditanya mengenai langkah lanjutan terkait dengan dugaan kejadian tersebut. Tariman hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. “Kami bingung mas, abis mau gimana lagi. Kejadian inikan baru kami ketahui, sehingga boro-boro melaporkan kejadian itu ke kantor polisi,” tutur Tariman sambil menunjukan hasil rongent dokter

Kasat Reskrim Polres Cirebon, AKP Ferry Irawan SIK ketika dikonfirmasi mengaku belum mengetahui mengenai kejadian tersebut. “Sejauh ini memang tidak ada laporan sehingga kami belum tahu. Namun jika ada laporan baru kami bisa bergerak,” kata Ferry yang dihubungi melalui telepon selularnya@ NASIMIN
Selengkapnya...

Bandung Selatan Terendan Banjir, Akibat DAS Citarum

BERITA METRO, BANDUNG - Setiap kali musim hujan tiba, khususnya di daerah Bandung Selatan, Jawa Barat selalu dilanda banjir, setelah dilakukan pengkajian dan pendataan ternyata sedikitnya 87.564 hektare hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Citarum saat ini dalam kondisi rusak

Berdasarkan data, luas lahan yang rusak rusak akibat banjir sebanyak 840 hektare di antaranya merupakan tanggung jawab Perum Perhutani. Sementara sisanya yang 86.724 hektare merupakan hutan rakyat, lahan PTPN Dinas Kehutanan Jabar

Demikian dikatakan Kepala Seksi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani Unit III Jabar, Isnin Soliban kepada wartawan saat mendampingi Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dalam kegiatan penanaman pohon di Gunung Wayang, Desa Cihawuk Kec. Kertasari Kab. Bandung

Lebih lanjut dikatakan Isnin, sekarang tinggal 840 hektare yang rusak dari total hutan Perhutani di Bandung Selatan 49.616 hektare. Pada tahun 2003 lahan hutan Perhutani di hulu DAS Citarum yang rusak mencapai 15 ribu hektare. Kerusakan lahan itu dipicu oleh ulah perambah yang masuk ke area hutan dan melakukan berbagai aktifitas

Namun saat ini lahan kritis tersebut telah menurun, tinggal 87 ribu hektare lagi. Sementara lahan hutan di luar milik Perhutani, masih menyisakan kerusakan 86.724 hektare dari total 154.864 hektare

Ditambahkannya Isnin, dalam kurun waktu satu hingga dua tahun ke depan, sisa lahan rusak yang dirambah itu akan dihijaukan. Pihaknya akan mengajak perambah hutan tersebut untuk menerapkan pola PHBM, yang memberikan nilai manfaat bagi masyarakat, perhutani, dan pemerintah

Pemulihan hutan rusak di Bandung selatan itu menjadi amanat dari surat edaran Gubernur no 522/1224/Binprod/2003 tentang Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan. Karena itu, katanya, pihaknya akan terus mengupayakan rehabilitasi tersebut
Perum Perhutani Unit III Jabar mengajak kepada para perambah hutan untuk menanam pohon keras di atas lahan yang dirambahnya. "Hasilnya akan menjadi keuntungan bersama. Saat ini ada 12 ribu mantan perambah yang sudah gabung di PHBM Bandung Selatan," ujarnya

Sementara itu, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan dalam acara tersebut mengatakan, musibah banjir yang terjadi di Bandung selatan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang rusak

Menurut dia, seluruh instansi terkait dan masyarakat harus sama-sama memperbaiki lingkungan. "Kerusakan lingkungan disebabkan oleh ulah manusia," ujar Heryawan
Terkait mengatasi banjir Bandung Selatan, Gubernur menginstruksikan kepada seluruh instansi terkait bekerja keras memulihkan lingkungan, maka banjir tidak akan terjadi lagi

Lebih lanjut Gubernur mengatakan, kegiatan rehabilitasi yang dilakukannya kali ini merupakan stimulus. Kata dia, dalam kegiatan ini hanya 50 hektare lahan hutan yang direboisasi dengan jumlah 160 ribu pohon

Selain reboisasi kali ini, pihaknya pun rutin mengalokasikan dana program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK). Setiap tahunnya, sambung dia, dialokasikan Rp 30 miliar untuk GRLK. "Masih banyak lahan lain yang perlu dihijaukan," tambahnya@ HUSEIN
Selengkapnya...

DPRD Jabar Minta Gubernur Segera Lakukan Revitalisasi BUMD

BERITA METRO, BANDUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Jabar, meminta pihak Pemerintah Provinsi agar melakukan langkah- angkah strategis dan mengoptimalkan kinerja BUMD untuk meningkatkan Pandapatan Asli Daerah (PAD)
Hal ini, berdasarkan hasil kajian DPRD Jabar melalui Komisi C, ternyata beberapa BUMD cukup minim dalam pemasukan PAD. Dari beberapa BUMD, hanya Bank Jabar Banten yang mampu meningkatkan PAD

Sedangkan yang lain seperti PT. Agronesia, PD. Jasa dan Kepariwisataan, PT Jasa Sarana, PDAP. Cukup minimnya setoran PAD dari BUMD tersebut, ternyata kendalanya dalam bidang manajemen yang kurang proefsinal. Sehingga kurang optimal dalam peningkatan PAD

Demikian dikatakan Ketua Komisaris C.M.Robby Suganda kepada wartawan saat ditemui diruang kerjanya, pekan lalu. Dikatakan, dari hasil rapat kerja Komisi C dengan pihak Manajemen beberapa BUMD, terungkap bahwa pada PT Agronesia, PDJK dan PDAP pada tahun 2009 terjadi penurunan PAD. Untuk itu, Dewan khususnya Komisi C meminta agar pihak Pemprov segera membenahi manajemen dan mengoptimalkan kinerjanya BUMD, agar tidak terjadi lagi adanya penurunan PAD Perombakan/ revitalisasi BUMD merupakan kebutuhan yang sudah mendesak dan harus dikelola oleh orang-orang yang propesional dalam bidangnya, ujar nya

Dikatakan Robby, berdasarkan hasil rapat dan tinjauan lapangan ke PT.Agronesia, prospek kedepan PT.Agronesia, terutama di unit kerja seperti Inkaba, Pabrik plastic, BMC, Saripatejo cukup bagus, apalagi bila dikelola secara propesional dan oftimal, saya sangat nyakin, akan mampu lebih besar lagi dalam pemasukan PAD bagi Jabar

Sedangkan terkait, PDJK, yang dua tahun ini mengalami penurunan PAD, hal ini disebabkan oleh cukup banyaknya asset-aset yang dimiliki maupun yang dikelola oleh PDJK tidak difungsikan secara oftimal seperti eks bangunan Palaguna, Hotel Hyatt, BIP, Hotel Preanger

Dalam rapat, juga terungkap ada beberapa asset PDJK yang sedang bermasalah, seperti Jln Ahmad Yani dan Komp Barangsiang dalam gugatan hukum, Jln Naripan dikuasai yayasan Pusat kebudayaan, jln Cikole digunakan Rindam III Siliwangi, Jln Braga No.15 Somasi oleh PLN, jalan Raya Cisaat-Sukabumi Proses penertiban kerjasama Bupati sukabumi, jalan Siliwangi-Sukabumi ditempati oleh penghuni liar. Gedung Palaguna, Miramar dan Percetakan pemutusan kerajasama dan proses pengadilan, ujarnya
Untuk itu kedepan, Komisi C meminta kepada pihak manajemen BUMD agar secepatnya melakukan inventarisir asset yang dimiliki, sehingga untuk tahun-tahun kedepan dapat mengingkatkan PAD, demi kemajuan Premprov Jabar. Kandasnya@ husein
Selengkapnya...

Presiden RI Resmikan Jalan TOL Kanci Pejagan di Cirebon

BERITA METRO, CIREBON - Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono, bersama rombongan telah meresmikan jalan Tol Kanci-Pejagan, di Kab. Cirebon Jawa Barat, pada Selasa (26/01)

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Ibu Ani Yudhoyono beserta didampingi Para mentri kabinet dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, sejumlah menteri kabinet tersebut diantaranya menteri PU Joko Kirmanto, Mendagri Gumawar Fauzi, Menkokesra Agung Laksono, Menpora Andi Mallarangeng dan di hadiri dari Fraksi Demokrat Ir Herman Khaeron

Presiden SBY meresmikan sekitar 10 Proyek di berbagai daerah diantaranya Proyek Jembatan Layang (AMPLAS), Proyek Pengendali Banjir dan Bendungan BENDEL Di Medan, Jembatan Layang (URIP SUMOHARJO) di Makasar, Jembatan CILAKSI Cs Jawa Barat

Dalam peresmiannya Presiden SBY dengan menggunakan teleconfrence berhubungan langsung dengan Gubernur Seindonesia diantaranya Gubernur Bali Imade Mangku Patika, Gubernur Sumatra Utara dan Gubernur Sumatra selatan. Setelah meresmikan Tol Kanci-Pejagan, Presiden SBY menuju lokasi penanaman pohon mendapat pengawalan sangat ketet oleh Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres), SBY menanam pohon Rembesi yang melambangkan kekuatan, seperti yang dilakukan oleh Presiden Pertama Ir Soekarno

Pohon Rembesi di lingkunan Istana Negara. Diikuti para Pejabat, Menteri dan instansi terkait, Sedangkan Ibu Ani Yudhoyono menanam pohon Sukun yang kaya manfaat dari bunganya bisa dijadiokan obat, daunnya bisa buat pakan ternak dan buahnya bisa dibikin tepung yang mengandung protein yang sangat tinggi

Setelah melakukan penanaman pohon presiden SBY beserta rombongan melakukan uji coba kelayakan Jalan Tol Kanci Pejagan dengan mengenakan mobil RI I memasuki pintu Tol Kanci-Pejagan. Yang disambut Ribuan Masyarakat di sekitar jalan tersebut, Masyarakat sendiri menyaksikan peresmian/pembukaan Tol Kanci – Pejagan

Setelah meresmikan Jalan Tol Kanci Pejagan SBY, mengunjungi Puskesmas yang ada di Kota Cirebon dan langsung menuju kantor Karisidenan untuk jamuan makan siang, seusai makan siang SBY dan Ibu Hany Susilo bambang Yudhoyono beserta para menteri langsung menuju perjalanan ke Jakarta @ NASIMIN/AGUS
Selengkapnya...

LSM Bhineka Subang, Temukan Mark Up Meubeuler Milyaran Rupiah

BERITA METRO, SUBANG – Setelah menemukan dugaan Mark Up pada pengadaan barang kontruksi Rangka Atap Baja Ringan (RABR), kali ini seorang aktivis Kabupaten Subang, Jawa Barat, menemukan harga pengadaan meubeuler yang diduga ada mark up sekitar 2 milyar

Pasalnya harga meubeler yang dibiayai program Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai RAB harganya Rp.375.000/unit, sementara sesuai harga pasar sekitar Rp.200.000/unit, dengan demikian terjadi mark up sekitar Rp.175.000/unit

Hal tersebut dikatakan oleh Sekjend LSM PPK Bhineka Kabupaten Subang, Wawan Setiawan pada Metro Cirebon, Jum'at (22/1), kata Wawan, adanya dugaan mark up pengadaan barang meubeler itu ditemukan adanya perbedaan harga yang sangat tinggi antara harga meubeler sesuai RAB DAK Rp.375.000/unit apabila dibandingkan dengan harga meubeler yang berlaku dipasaran sekitar Rp.200.000/unit, yakni ada selisih sekitar Rp.175.000/unitnya

“Selisih harga meubeler sekitar 1,9 milyar lebih, perbedaan harga meubeler yang sangat mencolok tersebut apakah karena material kayunya menggunakan kayu kualitas tinggi atau karena memang harga dalam program DAK yang ada di RAB sengaja harganya ditinggikan hanya demi kepentingan oknum,”ucap Wawan

Bisa dibayangkan, dilanjutkan Wawan, berapa besar uang Negara yang masuk kekantong oknum, yakni jumlah uang selisih dari harga meubeler yang tepatnya sekitar Rp.1.977.600.000, adapun kelebihan dari harga meubeler ditemukan dari sebanyak 309 SD yang mendapatkan DAK

Masing-masing SD ada yang mendapatkan pengadaan meubeler 2 ruang kelas dan ada pula yang mendapatkan pengadaan meubeler 3 ruang kelas dan ada juga yang mendapatkan pengadaan meubeler sebanyak 1 ruang kelas SD yang mendapatkan pengadaan meubeler perkelasnya rata-rata membutuhkan 20 unit, jadi apabila dari 309 SD dirata-ratakan mendapatkan pengadaan meubeler 2 ruang kelas satu sekolah terhitung 40 unit meubeler x 309 SD x 375.000 harga /unitnya (40x309x360.000) berjumlah sekitar Rp. 4.449.600.000

Sementara itu apabila meubeuler sesuai dengan harga pasar terhitung 40x309x200.000 berjumlah sekitar Rp.2.472.000.000. Diperkirakan dari harga meubeler yang sesuai dengan RAB Rp.375.000/unitnya keseluruhannya berjumlah Rp. 4.449.600.000, dikurangi harga meubeler sesuai harga pasar Rp.200.000/unitnya berjumlah Rp. 2.472.000.000, akan ada selisih sekitar Rp.1.977.600.000

“Maka dari pengadaan meubeler dalam program DAK SD 2009 lalu ditemukan selisih harga meubeler Rp.1.977.600.000, alias dugaan mark up sebesar itu, jelas telah merugikan Negara,”kata Wawan

Sebelumnya, ditambahkan Wawan, terjadi dugaan mark up pada harga pengadaan rangka atap Baja ringan yang mencapai sekitar Rp.4,3 milyar atau tepatnya Rp.4.380.075.000, dugaan mark up itu dihitung dari harga rangka atap Baja ringan jenis Galpalum dengan ketebalan yang sama sesuai RAB harganya Rp.185.000/m2, sedangkan sesuai harga pasar tertinggi sekitar Rp.140.000/m2 sudah terhitung biaya pemasangan dan jaminan garansi

Ditemukan dari sebanyak 309 SD yang mendapatkan program DAK pengadaan material rangka atap Baja ringan, dimana masing-masing SD membutuhkan rangka atap Baja ringan kisaran 315/m2 untuk tiga ruang kelas. Jadi 309 SDx315 m2 rangka atap Baja ringan x 185.000 harga RAB (309x315xRp.185.000) berjumlah sekitar Rp.18.006.975.000

Sementara itu, harga rangka atap Baja ringan dari hasil sosialisasi kesejumlah perusahaan penyedia rangka atap Baja ringan yang sesuai dengan harga pasar, dari sebanyak 309 SDx315 m2 rangka atap Baja ringan x Rp.140.000 harga RAB = (309x315x140.000) berjumlah sekitar Rp.13.626.900.000. ditemukan Rp.18.006.975.000 Rp.13.626.900.000=Rp.4.380.075.000 ditambah dengan selisih material meubeler senilai Rp.1.977.600.000, berjumlah Rp.6.357.675.000

“Dari dua jenis pengadaan barang material rangka atap Baja ringan dan pengadaan barang sebesar 6,3 milyar lebih yang diduga dimark up, dan tentunya berakibat pada kerugian Negara, untuk itu sepatutnya saya akan melaporkan langsung ke KPK,”tambah Wawan

Kepala Seksi PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, Sucipto pada saat dikonfirmasi RAKA mengenai jumlah SD yang mendapatkan program DAK 2009, tidak sama dengan keterangan Koordinator teknik ahli proyek DAK, Ir. Hery Sumbodo, kata Hery sejumlah 309 SD, namun menurut keterangan Sucipto bahwa SD yang mendapatkan program DAK sebanyak 319 SD

Dari sebanyak 319 SD, diantaranya sebanyak 274 SD mendapatkan DAK Rehabilitasi Ruang kelas dan sebanyak 45 SD mendapatkan DAK untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Perpustakaan, namun pada saat ditanya lokal ruang kelas dan jumlah meubeuler yang bersangkutan tidak dapat memberikan keterangan karena datanya ada di kantor
“Mengenai jumlah lokal ruang kelas dan jumlah unit meubeuler karena datanya ada di kantor, dan saat ini saya sedang rapat,”ucap Sucipto @ pirdaus
Selengkapnya...

PN Gelar Kasus "Mamin" Setda Purwakarta

BERITA METRO, PURWAKARTA – Kasus Jamuan Makan Minum (mamin) setda Purwakarta menelan anggarang sebesar Rp.12 M yang kini sedang di meja hijaukan di Pengadilan Negeri (PN) Purwakarta, Jawa Barat

Dalam agenda pemeriksaan saksi, di nilai tak jelas, pasalnya dari semua keterangan saksi yang di hadirkan tidak memberikan jawababan yang memuaskan siapa pelaku yang bertanggung jawab atas bobolnya uang milyaran rupiah yang menimpa Kabuapten Purwakarta

Hal tersebut disoroti oleh Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta (GMMP), dalam persidangan kasus mamin ini perlu adaya perhatian aparat penegak hukum untuk mendengarkan secara mendalam keterangan terdakwa dan para saksi

Sehingga sangat jelas aliran uang mamin yang di pakai rame-rame (berjama,ah-red) oleh para pejabat Pemkab Purwakarta semasa Pemerintahan Bupati Lily Hambali Hasan dan wakil Bupati Dedi Mulyadi, bahkan diduga keras salah seorang mantan anggota dewan berinisial Awod Abdul Kadir ikut menikmati kucuran

‘’hal ini sanagat penting sampai nanti akhirnya mengerucut pada siapa aktor intelektual yang bermain di balik skandal ini, ini harus di tuntaskan secara jelas. ’’Tegas ketua GMMP Hikmat Ibnu Aril pada BERITA METRO di depan kantor Pengadilan Negeri Purwakarta, Senin (25/1)

Aril menyayangkan pada terdakwa Entin Kartini mantan pemegang kas pemda Purwakarta ini yang terlalu polos dalam setiap kali menjawab ketika di mintai keterangannya di persidangan, yang selalu di manfaatkan oleh oknum pejabat yang masih ada kaitanya dengan kasus ini

Namun, kami sangat fesimis terhadap penuntasan kasus tersebut dan menjadi kendala lambatnya mengungkapkan sang koruptor pengemplang RP 12 milyar ini.’’tutur aktivis ini

Ditambahkannya Aril, bila nanti terjadi ketidak beresan pengungkapan kasus mamin ini GMMP akan selalu mengawal dengan evaluasi pengawasan di lapangan, Kami akan fokuskan pengawasan dalam kasus ini dikarenakan masyarakat perlu adanya sosialisasi sejauh mana kasus ini valid kebenaranya dan kami siap mengadakan aksi besar-besaran lagi bila kasus ini di petieskan, Tambah Aril@ TOM
Selengkapnya...

Uang Nasabah di Bobol, Akibat Kurangya Pengawasan

BERITA METRO, SUBANG – Kepala PD. BPR LPK Pabuaran, Ma’mun Sukardi mempersoalkan kinerja tim pemeriksa Bank Indonesia (BI), pasalnya dalam beberpa tahun dalam rutinitas pemeriksaan di perbankkannya termasuk dalam pemeriksaan kasus oknum pegawai pembobol uang nasabahnya

Menurut Ma’mun, jika selama bertahun-tahun tim pengawas perbankkan yang setiap sebulan sekali secara rutin melakukan pemeriksaan dilembaganya belum pernah melaporkan adanya penyalah gunaan wewenang, penyelewengan uang kas Bank maupun diketemukan keganjilan-keganjilan lain atas kinerjanya maupun kinerja pegawainya

“Engga bisa dong, tim BI mutlak menyalahkan saya sebagai pimpinan yang dinilainya tidak mampu memanage di Bank ini, adapun masalah oknum yang telah membawa lari uang milik nasabah itu tanggungjawab personal oknum pegawai yang bersangkutan,”ucap Ma’mun pada BERITA METRO belum lama ini, ungkap Ma’mun

Selama bertahun-tahun, tepatnya sejak dirinya menjabat menjadi Kepala Bank tersebut pada bulan Juni 2006 lalu hingga sampai saat ini, secara rutinitas pemeriksaan tim BI dilakukan belum menemukan keganjilan dilembaganya. Maka dari itu terkait dengan adanya oknum yang telah membawa lari uang milik nasabah mestinya menjadi tanggungjawab tim BI juga

Seperti halnya pemeriksaan terahir pada awal bulan ini, pasca pelaku pembobol uang nasabah kabur, baru ditemukan penyelewengan uang senilai sebesar Rp.400 jutaan dari jumlah Deposito yakni yang tercantum dalam piagam Deposito aspal

Sementara tabungan sekitar senilai Rp.700 jutaan dan selebihnya banyak nasabah yang dirugikan akan tetapi tidak ada legalitas Bank baik aspal maupun asli yakni dari uang nasabah yang digondol oknum pegawainya sekitar senilai Rp.1,4 miliyar bukan hasil penemuan tim BI, melainkan hasil pengaduan nasabah yang dirugikan

“Untuk itu saya tidak terima apabila saya diberatkan atau bertanggungjawab penuh atas perilaku oknum pegawai saya yang melakukan tindakan diluar koridor ketentuan Bank, karena saya telah merasa keberhasilan saya dalam memimpin Bank ini telah maksimal,”ucapnya

Bahkan, ditambahkan Ma’mun, bukan saja tim BI yang bertanggungjawab dengan kasus yang sedang dialami PD.BPR LPK Pabuaran tersebut, tim pengawas perbankkan Subang pun mesti bertanggungjawab atas kejadian tersebut, karena pengawas rutinitas pemeriksaan tim pengawas secara rutin setiap bulannya

“Kedua lembaga itu mesti bertanggungjawab atas kasus yang menimpa lembaga perbankkan ini, karena pengawasan maupun pemeriksaan mereka mesti lebih tahu dari saya, karena saya sendiri bagian dari pengawasan dan pemeriksaan kedua tim tersebut,”tambahnya@ HIDAYAT
Selengkapnya...

Diduga Ilegal, Beras Bulog Dibongkar Muat Di Rumah Makan

BERITA METRO, SUBANG – Sebanyak 7 mobil Toronton berkapasitas 150 ton beras berlebel Bulog dibongkar muat di Rumah Makan (RM) Nikki Desa Gempolsari Kecamatan Patokbeusi, sekitar hari Rabu (20/1) oleh seorang pengusaha beras (PD.BBR-H.Dase) Kecamatan Patokbeusi, Kab. Subang Jawa Barat

Bongkar muat terjadi tersebut terjadi sekitar pukul 14.50 wib dengan melibatkan alasan orang, menggunakan mobil col bak mini dan sejumlah mobil colt diesel milik pengusaha beras tersebut. Dalam muat bongkar tersebut disaksikan oleh sejumlah anggota Mapolsek Patokbeusi dan bahkan Kapolsek Patokbeusi, juga menongkronginya

Menurut sumber yang dipercaya menyebutkan, bahwa beras seberat 150 ton yang diangkut dari Padang Sumatera Barat menempuh perjalanan 1 minggu dan pada pukul, 21.00 wib mulai dibongkar muat hingga pukul 14.50 wib dan dibawa kegudang beras milik pengusaha

“Beras ini memang berlebel Bulog, namun beras ini dibeli dari Padang melalui pihak asuransi, karena beras ini beras sortiran yang terkena air laut,”ucapnya

Ditambahkannya Hendrik sambil memperlihatkan kondisi beras yang telah berubah warna dan bahkan karungnya ada yang sobek, sehingga beras berceceran ditanah. Namun pada saat ditanya legalitas surat-surat resminya yang bersangkutan tidak mengantonginya dan mengarahkan kepada pemilik

Kenapa beras kurang baik ini dibeli, terang sumber, karena hal tersebut dilakukan spekulasi, karena dari perkiraan semula beras kurang baik ini diberli karena dari sebanyak 150 ton itu akan ada yang utuh sekitar 60 prosen, sisanya 40 prosen rusak, namun pada kenyataannya malah sebaliknya

“Legalitas pembelian beras ini jelas ada, namun saya tidak pegang karena saya hanya sebagai kepercayaan pemilik, untuk itu temui pemiliknya saja,”terangnya

Sementara itu yang mengaku masih kepercayaan pengusaha, Amin pada saat dikonfirmasi mengenai legalitas surat-surat pembelian beras pihaknya tidak begitu tahu dan wartawan Koran ini dipersilahkan untuk mengubungi Eko orang yang ngurus-ngurus legalitas surat-suratnya.,”Soal surat-surat agar lebih jelas silahkan hubungi pak Eko, ini nomor kontaknya,”unjuk Amin

Eko, yang disebut-sebut Amin sebagai pengurus legalitas surat-surat pembelaian beras saat dihubungi menjelaskan, bahwa bongkar muat beras berlebel Bulog tersebut pembelianannya legal, yakni beras seberat 150.380 ton milik PT. Asuransi Bintang yang dilelang dan sebagai pemenang tendernya CV. Seruni Saksi Jakarta dan dijual kepada pengusaha beras asal Subang

“Beras itu legalitasnya jelas dan apabila anda perlu legalitas tender akan saya kirim datanya, adapun DO pengiriman ada di pihak pembeli,”ucap Eko

Dikatakan pembelian beras tersebut legal, ditambahkan Eko, awalnya beras tersebut dari Surabaya dalam proses pengiriman ke Padang ditengah laut terkena ombak yang mengakibatkan visik beras rusak karena terkena air laut, karena beras tersebut diasuransikan maka beras tersebut dari asuransi mendapatkan klem Rp.5.50/kilogramnya

“Adapun pembelian beras hasil lelang itu merupakan rahasia perusahaannya, maka dari itu saya tidak perlu menyebutkan, pastinya pembelian beras tersebut legal, karena dari awal pengurusannya saya yang proses,”tambah Eko

Kapolsek Patokbeusi, AKP Solikhin pada saat dikonfirmasi meskipun sebelumnya mengaku tidak ada aktifitas pembongkaran beras, namun dirinya pun ahirnya membenarkan bahwa di RM.Nikki telah terjadi bongkar muat ratusan ton beras berlebel Bulog, dan menurutnya legalitasnya jelas

“Benar terjadi pembongkaran ratusan ton beras, jika melihat selembar surat legalnya beras, beras tersebut legal,”ucap Kapolsek. Poto Copy legalitas surat-surat yang diberikan Eko ke RAKA, dari PT.Asuransi Bintang, Tbk berupa Surat Pengantar Relokasi Salvac, salvace 160.695 kg.beras nomor: 007/SK/KP/1.5/I/2010, yang diberikan kepada pemenang tender CV.Seruni Sakti husus untuk merelokasi salvage Bulog 160.695 kg beras sesuai dengan kondisi apa adanya dilapangan yang berada di Bulog Padang

Surat tersebut distempel dan ditanda tangani oleh team penyelenggara lelang, Kalvia S Rajagung. Sementara dari CV.Seruni Sakti kepada pengusaha Subang sebagai pembeli beras tersebut tidak dapat menunjukan legalitas surat-surat pembelian @ PIRDAUS
Selengkapnya...

Harga Meubeuler Di Martk Up, Diduga Tidak sesuai RAB

BERITA METRO, SUBANG - Dikatakannya salah satu pengusaha Meubeuler meja dan kusi sekolah, bahwa harga tertinggi hitungan dalam unit, 1 unit meubeuler sebesar Rp.250.000. adapun harga meubeuler dalam program DAK SD di Kabupaten Subang Jawa Barat, hanya Rp. 75.000/unit, hal itu diketahui dalam Papan Proyek

“Kami biasa menerima order dan bahkan menjual meubeuler meja kursi sekolah harga tertinggi Rp.250 ribu per unitnya, dan bahan material kayu yang digunakan kualitas tinggi, kayu abasiah,”ucap seorang pengusaha meubeuler yang engga disebutkan namanya

“Namun, pada saat ditanya disejumlah sekolah harga tertinggi mencapai Rp.375.000, pengusaha tersebut tidak tahu, pasalnya hal tersebut bukan urusannya dan urusan dia hanya sebagai pengrajin dan pengusaha meubeuler dari berbagai jenis meubeuler,”Soal itu engga tahu mas, saya ga mudeng (ngerti), ucapnya

Sementara menurut Sekjend LSM PPK Bhineka Kabupaten Subang, Wawan Setiawan tidak tanggung-tanggung mengatakan, bahwa harga meubeuler meja kursi sekolah dasar
yang dana pembelaiannya dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) jelas terjadi mark up. Sepengetahuannya, kata Wawan, baik yang terpampang dalam papan proyek maupun dalam RAB jelas tertera bahwa dari 1 ruang kelas biaya meubeuler sebesar Rp.7,5 juta dengan jumlah 20 unit meubeuler

“Bisa dibayangkan apabila disejumlah penrajin dan pengusaha meubeuler meja kusriu
sekolah yang ada di Kabupaten Subang harga tertingginya sekitar Rp.250.000/unitnya, sementara harga meubeuler disekolah mencapai Rp.375.000/unitnya,”ucapnya

Sementara itu, ditambahkan Wawan, meubeuler yang dibeli oleh sejumlah sekolah di
Kabupaten Subang, materialnya juga produk pengrajin/pengusaha Subang dan bahan materialnya tidak jauh berbeda dan bahkan tidak semuanya akan sesuai dengan bistek

“Jelas dong, harga meubeuler dalam program DAK diduga kuat di mark up, karena harga
dalam RAB dengan dilapangan selisih Rp.125.000/unitnya, hitungan itu dari harga tertinggi, sementara material yang dibeli oleh sejumlah sekolah harga maksimalnya hanya Rp.200.000/unitnya,”tambah Wawan@ (PIRDAUS)
Selengkapnya...

Guru Honorer Kota Cirebon Gerudug DPRD, Tuntut Hak

BERITA METRO, CIREBON - Ratusan guru honorer swasta yang didominasi perempuan mengepung Gedung DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat, para guru ini menilai, bahwa keberadaan mereka dianaktirikan atau telah terjadi diskriminasi antara guru honorer swasta dan Guru Negeri (PNS), Kamis (21/1)

Untuk itu mereka meminta ada kesamaan hak, dikarenakan dalam pengabdian yang selama ini mereka lakukan sama sebagaimana yang dilakukan oleh guru negeri, yakni mecerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu mereka pun meminta agar diakomodir menjadi PNS pada tahun 2010 ini

Hasil Pantauan dilapangan, ratusan guru yang tergabung dalam Forum Tenaga Honorer Sekolah Swasta (FTHSS) Kota Cirebon ini, mengawali aksi dengan cara berjalan kaki menuju Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan (BK Diklat)

Usai menyampaikan aspirasinya, ratusan guru ini pun kembali berjalan kaki menuju Gedung DPRD Kota Cirebon. Mereka tidak masuk ke halaman gedung wakil rakyat tersebut, melainkan duduk di Jalan Siliwangi, sambil menunggu perwakilan mereka yang masuk menemui Ketua DPRD Nasarudin Azis, Wakil Ketua DPRD Edi Suripno, Komisi A dan Sekretaris Daerah (Sekda) Hasanudin Manaf

Dede Permana, kordinator aksi demo didepan ketua DPRD dan Sekda mengungkapkan, seperti contoh di Kabupaten Pacitan dan Ngawi, Jawa Timur, semua gurunya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Melihat kondisi Kota Cirebon yang lebih kecil, seharusnya bisa juga mengambil kebijakan seperti itu,”ungkap Dede

Ditambahkannya Dede, Salah satu alasan kami menuntut menjadi PNS, karena tenaga honoror yang diterima selama mengajar di sekolah swasta sangat jauh dari mencukupi. Saat ini setiap guru honor mendapat bayaran sebesar Rp 150 ribu setiap bulannya, sedangkan bagi guru negri (PNS) mereka menerima hampir jutaan rupiah

"Bagaimana mau berbicara peningkatan kualitas pendidikan kalau guru-guru, masih banyak yang harus memikirkan bagaimana caranya mencari tambahan penghasilan agar dapur tetap ngebul

Kami para guru honorer menuntut, agar Pemkot Cirebon bisa mengakomodir guru honorer disekolah swasta langsung menjadi PNS, lanjut Dede, maka RPP tentang seleksi tenaga honorer untuk dapat menjadi calon PNS, harus direvisi. “Karenanya kami sangat mendukung adanya revisi mengenai RPP tersebut,”tandasnya @ MOCH MANSUR
Selengkapnya...

Polres Subang Ringkus Pelaku Kekerasan

BERITA METRO, SUBANG - Para pelaku tindak kekerasan ditangkap oleh satuan reskrim polsek blanakan, dikarenakan diduga keras melakukan kekerasan terhadap Endi warga Desa Blanakan kecamatan blanakan, Kab. Subang Jawa Barat

Para pelaku kekerasan yang berinisial KRM (30) alias King warga dusun tegal panjang tengah Desa Rawa Mekar kec Blanakan, dan JJ (31) warga Desa Blendung Kec Purwadadi dan MBK warga Cigoong Panyingkiran purwadadi

Menurut keterangan yang didapat, para tersangka yang mengendari sebuah mobil sedan Toyota corona warna hitam dengan Nopol D 1477 KP yang melaju dari arah blanakan menuju ciasem

Kendaraan tersebut melaju kencang, namun ketika di depan SMAN Blanakan mobil tersebut menyenggol atau menyerempet Endi (korban-red) hingga korban mengalami luka namun ketika korban meminta tanggung jawab hingga terjadi adu mulut akibatnya korban dihadiahi bogem mentah hingga korban mengalami luka di bagian muka dan hidung

Kemudian para tersangka seperti tak punya dosa tetap meneruskan perjalanan dengan kendaraanya kearah Ciasem, namun naas bagi para pelaku sebelum sampai ditempat tujuan mobil yang dikendarainya menabrak Got (bes) di Kampung Babakan Mekar Sari Desa Ciasem baru kecamatan Ciasem

Kendaran yang dikendarai para pelaku mengalami rusak, seperti kaca mobil pecah pecah bahkan, melajunya kendaraan tersebut sangat kencang sehingga salah satu rodanya putus hal ini diduga para tersangka mengendarai kendaraan diduga mabuk dan ugal-ugalan

Sementara itu korban Akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para pelaku terhadap korban hingga mengalami luka disekitar muka dan hidung kemudian korban melaporkan kasus ini kepolisi dan setelah itu korban dilakukan perawatan intensif di rumah sakit terdekat untuk dilakukan Visum Et revertum

Kapolres subang AKBP Dadang Hartanto SH SIK melakui Kapolsek Blanakan AKP Yanto Ruslan BS, ketika dimintai konfirmasi membenarkan adanya warga yang menjadi korban kekerasan dan akhirnya pihaknya berhasil menagkap para pelaku

Untuk penyelidikan lebih lajut dan barang bukti sebuah mobil sedan diamankan dimapolsek blanakan sementara para pelaku dititipkan di Rutan Mapolres Subang
Akibat ulahnya tersebut tersangka dikenakan pasal 170 KUHAP mlakukan kekerasan bersama dimuka umum dengan ancaman pidana diatas lima tahun, tandasnya@ HIDAYAT
Selengkapnya...

Komisi A DPRD Subang, Kunjungi Tiga Kecamatan

BERITA METRO, SUBANG - Dalam upaya melihat langsung ke lokasi yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Subang, untuk menampung aspirasi masyarakat, anggota komisi A melakukan kunjungan kerja (kunker) di tiga kecamatan yakni kecamatan Patok Beusi, Ciasem dan Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang Jawa Barat

Kunjungan Kerja DPRD tersebut berjumlah 4 orang yang dipimpin langsung ketua komisi A Nining W Suherman, dalam kunjunganya hadir pula beberapa anggota lainnya seperti Fajar Riskomar, (F.Golkar ) Anharudin (F.Demokrat ) dan Daud (F.PKS )
Kedatangan mereka ke tiga kecamatan yang pertama dilakukanya di daerah patok beusi disambut oleh camat patokbeusi Dik Dik Solihin serta perwakilan instansi dan para kapala Desa

Beberapa persoalan, disampaikan oleh tiap instansi dan para kepala desa mulai dari persoalan pajak, pemerinthan hinggga masalah inpratruktur jalan yang hingga kini kondisinya sangat memprihatinkan

Dengan adanya usulan dari beberapa perwakilan intansi dan kades yang disampaikan kepada anggota Dewan tersebut tentunya sangat direspon oleh pihak Dewan ini dibuktikan bahwa pihak komisi A akan menindak lanjuti usulan tersebut

Ketua komisi A DPRD Kab. Subang Nining W Suherman mengatakan, “apa yang telah diusulkan oleh instansi dan para kepala desa dikecamatan patok beusi pihaknya akan menindak lanjuti usulan tersebut

Sehingga persoalan tersebut bisa dicarikan jalan keluarnya seperti persoalan yang paling signifikan yaitu persoalan pajak yang kini dikeluhkan oleh kolektor desa yang tidak adanya BOP dan juga pihaknya akan mengusulkan agar adanya peningkatan BKUDK “kata nining

Sementara itu terkait adanya kunjungan kerja kewilayah patokbeusi Camat patokbeusi Dik Dik solihin pihaknya sangat apresiatif kedatangan anggota DPRD dari komisi A. Untuk itu pihaknya mengharapkan apa yang disampaikan oleh perwakilan instansi dan para kepala desa agar ditindak lanjuti khususnya masalah inspratruktur jalan karena diwilayahnya banyak jalan dengan kondisi memprihatinkan

Dik menambahkan, Perlu adanya perbaikan oleh pemerintah kabupaten, sehingga bisa terealisasi karena apa yang menjadi respon dari DPRD komisi A dapat diwujudkan demi kemajuan bagi Masyarakat kecamatan patok beusi, “harap camat@ HIDAYAT

Selengkapnya...

Rujuk Ditolak, Istri Mendapat Dua Tusukan, Suami Bunuh Diri

BERITA METRO, DUKUPUNTANG – Sariim (26), berawal meminta rujuk terhadap istri tercintanya yang berinisial Emo (24) Bin Suta warga Desa Mandala blok dukuh dalam Rt.04/04 Kecamatan Dukupuntang Kab. Cirebon, Jawa Barat, suami istri tersebut sudah pisah ranjang hampir 4 bulan, akhirnya Sariim tak terduga Naas bunuh diri, pada Selasa (19/1)

Menurut keterangan korban Emo, kepada BERITA METRO di rumah ibu kandungnya seusi mendapatkan perawatan medis, bahwa Sariim yang akrab di pangil Iim mendatangi rumah Istrinya Emo sekitar pukul 17.30 WIB, kedatangan Iim tersebut disambut oleh Emo yang disaksikan ibu kandungnya Nasi (50) hendak melaksanakan sholat magrib, namun Emo menyapa Iim, tetapi Iim mengambil diam dan duduk di ruang tengah rumah korban Emo

Emo dan Ibu Nasi (50), ketika usai melaksanakan sholat Isya, Ibu kandung Emo meninggalkan rumahnya, tak lama kemudian Emo menyapa Suaminya “Aa datang kesini mau apa, tetapi Iim tidak banyak bicara langsung mengeluarkan sebelah pisau dan menusukkannya ke bagian leher Emo dari belakang, dan sebelah atas bagian dada

Setelah menusuk leher Emo, Iim membabi buta menusuk lehernya sendiri sehingga terkapar, sehingga Emo menjerit keras meminta tolong bahwa dirinya akan dibunuh Iim suaminya sendiri, jeritan tersebut terdengan oleh warga masyarakat terutama didengar oleh keluarga Emo

Sehingga Iim dan Emo langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Mitra Plumbon, dan Emo sendiri dilarikan ke Puskesmas Dukupuntang, namun nasib Iim naas tidak bisa di selamatkan sehingga tewas di Rumah Sakit

Beberapa saksi menuturkan, bahwa Emo dan Iim sudah lama pisah ranjang dan menurut kemungkinan bahwa Iim suaminya kerap sekali meminta rujuk terhadap Istrinya Emo, namun permintaan tersebut selalu di tolak, Emo sendiri sempat menghindar pergi ke Jakarta hampir 3 minggu, Emo sendiri baru pulang ke Cirebon pada hari minggu lalu

Tetapi, kami tidak menduga bahwa akan terjkadi seperti ini, memang Iim nampaknya mempunyai rasa cemburu besar terhadap istrinya, tetapi yang saya tahu bahwa Emo selagi berpisah ranjang tidak pernah berbuat macam-macam, apa lagi mau berkenalan dengan laki-laki lain (trauma-red), tandas beberapa saksi di lokasi kejadian

Ketika BERITA METRO konfirmasi, AKBP Drs. Sofyan Syarif Kapolres Cirebon melalui KSPK Aiptu Abdul Mujid mengatakan, saya mendapatkan laporan dari warga Masyarakat Mandala, sehingga kami langsung melakukan penyidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Kami sendiri belum bisa mengatakan motif apa, yang dilakukan tersangka Iim terhadap Istrinya Emo, namun kejadian tersebut adalah kekerasan terhadap Rumah Tangga (KDRT) dengan percobaan pembunuhan, tandasnya @ AGUS ARIFIN
Selengkapnya...

Bantuan DAK, Harga Meubeler dan RABR di Mark Up Oknum Dinas

BERITA METRO, SUBANG – Setelah menemukan dugaan mark up pada pengadaan barang kontruksi Rangka Atap Baja Ringan (RABR), kali ini seorang aktivis Subang menemukan harga (speek) pengadaan meubeuler yang diduga di mark up sekitar 2 milyar, pasalnya harga meubeler yang dibiayai oleh program Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sesuai dalam RAB bahwa harga meubeler tersebut sebesar Rp.375.000/unit, sementara, aktifis tersebut menemukan speek harga meubeler di lapangan tidak sesuai dengan RAB, harga meubeler di pasar sekitar Rp.200.000/unit, dengan demikian terjadi adanya mark up sekitar Rp.175.000/unit, yang dilakukan oleh oknum Dinas Pendidikan

Hal tersebut dikatakan oleh seorang aktifis Subang, Wawan pada RAKA, Selasa (19/1), kata Wawan, adanya dugaan mark up pengadaan barang meubeler itu ditemukan adanya perbedaan harga yang sangat tinggi antara harga meubeler sesuai RAB DAK Rp.375.000/unit apabila dibandingkan dengan harga meubeler yang berlaku dipasaran sekitar Rp.200.000/unit, yakni ada selisih sekitar Rp.175.000/unitnya

“Selisih harga meubeler sekitar 1,9 milyar lebih, perbedaan harga meubeler yang sangat mencolok tersebut apakah karena material kayunya menggunakan kayu kualitas tinggi atau karena memang harga dalam program DAK yang ada di RAB sengaja harganya ditinggikan hanya demi kepentingan oknum,”ucap Wawan

Bisa dibayangkan, dilanjutkan Wawan, berapa besar uang Negara yang masuk kekantong oknum, yakni jumlah uang selisih dari harga meubeler yang tepatnya sekitar Rp.1.977.600.000, adapun kelebihan dari harga meubeler ditemukan dari sebanyak 309 SD yang mendapatkan DAK, masing-masing SD ada yang mendapatkan pengadaan meubeler 2 ruang kelas dan ada pula yang mendapatkan pengadaan meubeler 3 ruang kelas dan ada juga yang mendapatkan pengadaan meubeler sebanyak 1 ruang kelas.

SD yang mendapatkan pengadaan meubeler perkelasnya rata-rata membutuhkan 20 unit, jadi apabila dari 309 SD dirata-ratakan mendapatkan pengadaan meubeler 2 ruang kelas satu sekolah terhitung 40 unit meubeler x 309 SD x 375.000 harga /unitnya (40x309x360.000) berjumlah sekitar Rp. 4.449.600.000.Sementara itu apabila meubeuler sesuai dengan harga pasar terhitung 40x309x200.000 berjumlah sekitar Rp.2.472.000.000.

Diperkirakan dari harga meubeler yang sesuai dengan RAB Rp.375.000/unitnya keseluruhannya berjumlah Rp. 4.449.600.000, dikurangi harga meubeler sesuai harga pasar Rp.200.000/unitnya berjumlah Rp. 2.472.000.000,akan ada selisih sekitar Rp.1.977.600.000.“Maka dari pengadaan meubeler dalam program DAK SD
2009 lalu ditemukan selisih harga meubeler Rp.1.977.600.000, alias dugaan mark
up sebesar itu, jelas telah merugikan Negara,”kata Wawan.Sebelumnya, ditambahkan Wawan, terjadi dugaan mark up pada harga pengadaan rangka atap Baja ringan yang

mencapai sekitar Rp.4,3 milyar atau tepatnya Rp.4.380.075.000, dugaan mark up itu dihitung dari hargarangka atap Baja ringan jenis Galpalum dengan ketebalan yang sama sesuai RAB harganya Rp.185.000/m2, sedangkan sesuai harga pasar tertinggi sekitar Rp.140.000/m2 sudah terhitung biaya pemasangan dan jaminan garansi.Ditemukan dari sebanyak 309 SD yang mendapatkan program DAK pengadaan materian rangka atap Baja ringan, dimana masing-masing SD membutuhkan rangka atap Baja ringan kisaran 315/m2 untuk tiga ruang kelas. Jadi 309 SDx315 m2 rangka atap Baja ringanx185.000 harga RAB = (309x315xRp.185.000) berjumlah sekitar Rp.18.006.975.000.

Sementara itu, harga rangka atap Baja ringan dari hasil sosialisasi kesejumlah perusahaan penyedia rangka atap Baja ringan yang sesuai dengan harga pasar, dari sebanyak 309 SDx315 m2 rangka atap Baja ringan x Rp.140.000 harga RAB = (309x315x140.000) berjumlah sekitar Rp.13.626.900.000. ditemukan Rp.18.006.975.000-Rp.13.626.900.000=Rp.4.380.075.000 ditambah dengan selisih material meubeler senilai Rp.1.977.600.000, berjumlah Rp.6.357.675.000.

“Dari dua jenis pengadaan barang material rangka atap Baja ringan dan pengadaan barang sebesar 6,3 milyar lebih yang diduga dimark up, dan tentunya berakibat pada kerugian Negara, untuk itu sepatutnya saya akan melaporkan langsung ke KPK,”tambah Wawan.Kepala Seksi PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, Sucipto pada saat dikonfirmasi RAKA mengenai jumlah SD yang mendapatkan program DAK 2009, tidak sama dengan keterangan Koordinator teknik ahli proyek DAK, Ir.Hery Sumbodo, kata Hery sejumlah 309 SD, namun menurut keterangan Sucipto bahwa SD yang mendapatkan program DAK sebanyak 319 SD

Dari sebanyak 319 SD, diantaranya sebanyak 274 SD
mendapatkan DAK Rehabilitasi Ruang kelas dan sebanyak 45 SD mendapatkan DAK untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Perpustakaan, namun pada saat ditanya lokal ruang kelas dan jumlah meubeuler yang bersangkutan tidak dapat memberikan keterangan karena datanya ada di kantor

“Mengenai jumlah lokal ruang kelas dan jumlah unit
meubeuler karena datanya ada di kantor, dan saat ini saya sedang rapat,”ucap Sucipto @ FIRDAUS
Selengkapnya...

Akibat Cekcok Mulut, Tiga Napi di Kuningan Terkena Sabetan Sajam

BERITA METRO, KUNINGAN - Tiga nara pidana (napi) penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kuningan, Kab. Kuningan Jawa Barat dilarikan ke rumah sakit akibat terkena senjata tajam (sajam), menyusul bentrokan antar penghuni penjara, Selasa (19/1)

Ketiga napi yang mengalami luka bacok serius itu masih menjalani penanganan intensif dari tim medis UGD RSUD Kuningan, masing-masing Dadan, Grei dan Edi palai. Ketiganya mengalami luka bacok dibagian kepala, punggung dan pinggang

Informasi yang diperoleh, saat itu para napi terlihat ngumpul-ngumpul usai usai makan siang. Diduga ada gesekan antar napi yang berada di Blok atas hingga kemudian terjadilah bentrokan yang berakibat jatuhnya tiga korban luka berat

Kapolres Kuningan AKBP Yoyoh Indayah ketika dikonfirmasi membenarkan mengenai kejadian tersebut. Bahkan pasca bentrok antar napi itu, pihaknya sudah menetapkan Sembilan napi sebagai tersangka. “Sembilan tersangka sudah kita tetapkan,”kata Yoyoh yang dihubungi Poskota

Yoyoh yang belum genap satu bulan menempati posisi orang nomor satu lingkungan kepolisian Kuningan ini memastikan, jika para korban yang dilarikan ke rumah sakit mengalami luka tusukan senjata tajam

Kesembilan tersangka kini dimasukan ke ruang isolasi untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polres Kuningan,“Kesembilan tersangka masih diperiksa penyidik,” pungkas Yoyoh

Sementara itu, Kalapas Kuningan, Lutfi, hingga kini belum bisa dimintai keterangan@ NASIMIN
Selengkapnya...

Tiga Boca Belia, Dicabuli Seorang Siswa SMP di Cirebon

BERITA METRO, CIREBON – Tiga anak belia sebut saja Ret (6), Ern (6) dan lin (7) bernasib apes atas perbuatan seorang remaja yang masih duduk di bangku sekolah SMP yang berinisial SIA (16), mencabuli ketiga anak belia tersebut

Remaja yang masih duduk dibangku SMP ini nekat mencabuli tiga bocah perempuan secara bergantian di sebuah kamar. Sebelum melakukan aksi “pesta seks-nya”, pelaku mengiming-imingi para korbannya akan diberi tebu

Pelakuberinisial SIA (16), yang bertemppat tinggal di Desa Sindanghayu, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ketiga korban merupakan anak tetangganya sendiri yang hanya berjarak beberapa meter dari kediaman Tersangka

Informasi yang diperoleh BERITA METRO, saat itu pelaku yang berstatus pelajar kelas 3 di sebuah SLTP ini melihat ketiga korban tengah melakukan kegiatan belajar bersama. Pelaku yang sebelumnya sering melihat film Sex di Internet, bahkan kerap juga mengintip orang mandi disungai, ternyata membuat pelaku menjadi buta mata

Pelaku lalu memanggil ketiga bocah mungil yang masih duduk di kelas 1 Sekolah Dasar (SD) tersebut. Tanpa merasa curiga, ketiganya lalu menghampiri pelaku dan dimasukan kedalam kamar tidur

Di dalam kamar itu, pelaku lalu membujuk akan memberikan tebu
Tergiur akibat iming-iming, ketiganya akhirnya hanya bisa diam tanpa mengerti akan keinginan pelaku. Aksi itupun lalu ditunaikan pelaku dengan mengerayangi tubuh ketiga bocah yang masih ingusan tersebut

Usai melakukan aksinya, pelaku pun mengancam para korban untuk tidak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap Bapak dan ibu kandungnya maupun terhadap siapapun
Perbuatan bejat yang dilakukan SIA

Terungkap ketika orangtua salah satu korban melihat perubahan terhadap diri anaknya. Setelah didesak, korban mengaku bahwa dirinya dicabuli oleh tersanga SIA. Orang tua korban tak terima anaknya di cabuli SIA, akhirnya pelaku pun lalu dilaporkan pihak ke Polres Cirebon

Waka Polres Cirebon Kompol Diki Budiman SIK, ketika dikonfirmasi BERITA METRO, membenarkan kejadian tersebut, bahkan penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. “Tadi memang sudah ada laporan mengenai kejadian itu, pihak kami masih menyelidiki dan beberapa saksi sudah dimintai ketarangan,” terangnya singkat @ MOCH MANSUR
Selengkapnya...

Warga Gerudug DPRD Cirebon, Tuntut Pemekaran

BERITA METRO, SUMBER - Ribuan Warga Masyarakat Desa Surangenggala Kulon Blok Pagartoya, Kecamatan Suranenggala Kab. Cirebon Jawa Barat, pada Jumat (15/10), mendatangai Gedung Wakil Rakyat, Pasalnya Warga meminta di Blok Pagartoya yang berpenduduk padat untuk di mekar menjadi Desa sendiri

Sebelum mendatangi Gedung DPRD Kab. Cirebon Ribuan Warga berkumpul di Pagartoya, setelah usai menjalankan Sholat Jum’at, Ribuan Warga yang mengenakan 20 kendaraan Roda Empat, 6 Truk dan puluhan sepeda motor, kedatangan para Aksi Demo di DPRD Kab. Cirebon sekitar pukul 14.00 WIB

Aksi demo demontrasi sendiri menuntut pemekaran Desa induknya, yang semula warga tersebut bertempat tinggal di Desa Suranenggala Kulon. Hingga para aksi membawa puluhan poster dan spanduk yang berisi tuntutan pemekaran

Para Aksi yang terdiri dari ibu rumah tangga serta anak-anak meraka yang masih kecil dan balita. Demonstrasi ini dilakukan karena proposal yang mereka ajukan belum mendapatkan jawaban (realisasi-red) dari Pemerintah Daerah atas persetujuan dari Dewan

Dalam proposal sebelumnya seperti di jelaskan oleh Bapak Imam salah seorang kordinator aksi demo, bahwa di blok Pagertoya sendiri yang berpenduduk hampir 4000 KK, yang artinya sudah memenuhi syarat untuk pemekaran
Ditambahkan Imam, “Selama ini masyarakat Blok Pager Toya sering terkendala dalam masalah pelayanan, mulai dari pembutan KTP, BLT, raksin dan lain sebagainya”,ujar Basuni

Perwakilan Aksi Demo kemudian diterima oleh pimpinan Dewan, yaitu Junaedi, ST dan Agus Efendi, SH serta didampingi beberapa anggota Dewan Lainya seperti Aan Setiawan, Supirman, S.H, H. Abdulah Masrur, H. Abu Somad dan To’if. Sementara anggota dewan yang lain tidak terlihat karena sebagian sedang melakukan kunjungan kerja

Dalam penuturan yang dikatakan pimpinan Dewan, bahwa untuk melakukan pemekaran tersebut harus di undangkan, oleh karenanya pihak kami akan mengodok permasalah yang diminta oleh warga Masyarakat Blok Pagartoya yang ternagai dari beberapa RT dan RW, maka pihak Dewan akan menyampaiukan kepada Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Cirebon Drs. H. Dedi Supardi, MM

Ditambahkannya pimpinan Dewan, kami menerima usulan warga yang mana Dewan sendiri akan memperjuangkan keinginannya, serta pihak kami akan melakukan rapat khusus tentang pembentukan Pemekaran yang diminta Warga Blok Pagartoya, pada hari senin (18/10) tutur Junaedi, ST

Namun,“Secara normatif, tuntutan bisa kami terima, tetapi secara prosedur formal tetap harus kami tempuh, di hadapan perwakilan masyarakat dari Pagartoya. Memang masalah pelayanan adalah masalah yang krusial sehingga perlu menjadi prioritas dalam pemerintahan, sehingga kami sangat memahami aspirasi masyarakat blok Pager Toya ini

Setelah mendapatkan penjelasan dari pimpinan dewan para aksi demonstaran menyatakan akan menunggu perkembangan, jika dewan bergerak cepat kami akan sangat berterima kasih, tetapi jika dewan lambat kami akan terus melakukan aksi dengan masa yang lebih besar. Tandas Kordinator aksi Sakadi @ Agus Arifin
Selengkapnya...

Masyarakat Tuding Kinerja Pemerintah Tidak Becus

BERITA METRO, SUBANG– Aksi saling tuding antara pihak pemerintah dengan masyarakat Subang, pasalnya banjir yang menimpa di sejumlah lokasi di Pantura bukanlah kesalahan alam semata, namun kurang sadarnya masyarakat dan lemahnya pengawasan dari pemerintah dalam tata ruang
Hal itu diungkapkan oleh sejumlah tokoh dan lembaga masyarakat Subang yang selama ini menyikapi dan memperhatikan kondisi alam Subang bagian Pantura dimana disejumlah lokasi amburadul, terutama dalam segi tata ruang yang mana lokasi-lokasi yang menjadikan penyebab banjir dibiarkan rusak tanpa pengawasan dari pemkab Subang.
“Coba anda perhatikan dengan teliti, penyebab banjir itu bukan karena limpahan air yang terlalu tinggi, akan tetapi kondisi saluran yang ada tidak mendukung pasokan air hujan maupun air bah yang datang dari hulu,”ucap Tokmas Pantura Jaenal.
Disadari maupun tidak, dibeberkan Jaenal, seperti halnya banjir yang menimpa warga Kecamatan Pamanukan dan warga Kecamatan Legonkulon diakibatkan saluran sungai Cigadung menyempit, menyempitnya saluran tersebut karena badan sungai yang ada berkurang karena banyak dimanfaatkan warga untuk mendirikan bangunan rumah maupun bangunan usaha warga sekitar sepanjang sungai tersebut.
Manakala badan sungai Cigadung dimanfaatkan untuk perumahan maupun lahan usaha pihak pemerintah Desa, Kecamatan maupun pemkab Subang tidak melakukan teguran ataupun larangan pendirian bangunan dan malah terkesan mereka mendukung pendirian bangunan tersebut yang kemudian menjadi asset jatprem

Jadi, untuk hal tersebut siapa yang bersalah, rakyat kah atau pemerintah kah atau alam, menurutnya kesalahan ada dipihak pemerintah yang membiarkan rakyat berbuat salah namun pihak pemerintah mendiamkan saja, dan bahkan terkesan mendukungnya.
“Saya harapkan kesalahan rakyat juga merupakan kelemahan pemerintah, coba kalau rakyat salah dan memberikan sangsi atas pendirian bangunan yang akan mempersempit saluran Cigadung yang kemudian menjadi penyebab banjir banding yang menelan kerugian material,”ucapnya

Hal senada diungkapkan Aktifis Pergerakan Lingkungan Sewilayah Patura (Aktifis Pringsewu) Kabupaten Subang, Otong Jaenudin, kondisi tata ruang Pantura hususnya diwilayah yang seringkali menjadi langganan banjir seperti di Kecamatan Pamanukan dan Kecamatan Legonkulon yang saat ini kondisinya semakin buruk yakni pada saat-saat tertentu seperti halnya pada musim hujan seperti ini saluran sungai Cigadung akan meluap lagi dan akan membanjiri daerah terendah diwilayah itu

Kondisi tersebut, bukan hanya kesalahan masyarakat semata akan tetapi pihak pemkab Subang atau pemerintah setempat yang mesti bertanggungjawab penuh, karena kesalahan masyarakat apabila pada saat ditegur atau pemerintah memberikan teguran atau memberikan sangsi kepada masyarakat yang membuat ulah atau mendirikan bangunan disepanjang jalur sungai Cigadung yang berjejer tanpa ada teguran dan tindakan pemerintah

“Diharapkan pemkab Subang untuk dapat dengan sesegera mungkin guna menertibkan bangunan-bangunan liar yang berdiri disana sebelum musim hujan secara terus menerus dan tentunya saluran sungai Cigadung akan mel;uap karenanya,”ucap Jay@ PIRDAUS
Selengkapnya...

KPH Indramayu lakukan Study Banding Ke Asper Subang

BERITA METRO, SUBANG – Pihak Perum Perhutani Kabupaten Subang Jawa Barat, Balai Kesatuan Pangkuan Hutan (BKPH) Asisten Perum Perhutani (Asper) wilayah Ciasem-Pamanukan KPH Purwakarta kedatangan tamu dari Asper Indramayu dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Saraswati KPH Indramayu

Kunjungan kerja tersebut dalam rangka amelakukan study banding menyangkut pengelolaan hutan dan perempangan payau di wilayah Resort Pangkuan Hutan (RPH) Poponcol Desa Tegalurung BKPH Asper Ciasem-Pamanukan

Dalam kesempatan itu rombongan study banding terdiri dari Asper Indramayu, yang dipimpin oleh Edi Madyani, Kepala seksi satuan pengelolaan Hutan Bersama masyarakat KSS-PHBM), Darto, Kepala RPH Cangkring, Sabar, Mandor RPH Cemara, Adang dan Ketua LMDH Saraswati, H.Istanto

Rombongan diterima oleh KSS PHBM KPH Purwakarta, Sarja Sana, Wakil Kepala Administratur Subang, Asep Setiawan, S.hut dan Asper BKPH Ciaem-Pamanukan, Kusnadi dan Kepala RPH Poponcol, Adi Mulya, Ketua LMDH Tegalurung, Ir.H.Atep tak ketinggalan pula para mandor Asper wilayah tersebut.

Menurut Asper Indramayu, Edi Madyani kunjungan dilakukan dalam rangka study banding pengelolaan hutan payau diwilayah tersebut yang diindikasikan pengeloaannya lebih baik dari pada diwilayah kerjanya. Keberhasilan pengelolaan hutan payau di Kabupaten Subang ini akan dijadikan percontohan dan untuk dikembangkan diwilayah kerjanya.

“Kunjungan ini kami lakukan karena pihak kami memandang keberhasilan pengelolaan hutan payau di wilayah Subang hususnya di Asper Ciasem-Pamanukan merupakan gambaran dan perlunya diterapkan diwilayah kerja kami, hal ini akan dilakukan secara berkesinambungan,”ucap Edi.

Hal senada dikatakan Ketua LMDH Sarawati, H.Ristanto keberhasilan pengelolaan hutan payau payau didalamnya terdapat perempangan yang sedemikian dapat dikelola dengan baik, hal ini merupakan keberhasilan Asper Ciasem-Pamanukan dalam melakukan pembinaan kepada para penggarapnya. Sehingga keberhasilan pembinaan disini patut ditiru dan akan duterapkan di Indramayu.

“Keberhasilan kami hanya terjadi adanya keberhasilan secara ekonomi, sementara apabila dipandang secara ekologi, untuk itu keberhasilan penerapan pengeloaan hutan payau disini akan kami coba diterapkan di anggota kelembagaan kami,”rencana Ristanto.

Asper Ciasem-Pamanukan, Kusnadi senada dengan KSS PHBM KPH
Purwakarta, Sarja Sana mengungkapkan kebanggaannya adanya kunjungan study
banding yang dilakukan oleh pihak KPH Indramayu, yang mana pengelolaan hutan
payau dan perempangan dianggap berhasil oleh pihak lain ini menjadikan cambuk
kedepan untuk meingkatkan pengelolaan yang lebih baik lagi.

Hal ini merupakan keberhasilan pembinaan diwilayah kerjanya tidak hanya dipandang berhasil oleh pihaknya, namun keberhasilan dan pujian datang dari pihak lain merupakan kebanggaan KPH Purwakarta.

“Mudah-mudahan saja keberhasilan pengelolaan ini yang dijadikan percontohan oleh Asper KPH Indramayu, akan dapat membawa nama baik Asper KPH Purwakarta sekaligus menjadi raport baik bagi kami,”Ucap KSS Sarja diiyakan Kusnadi@ AGUS HIDAYAT/PIRDAUS
Selengkapnya...

Fraksi Demokrat Subang, Bangun Posko Bencana Alam

BERITA METRO, SUBANG – Akibat Bencana Longsor yang menimpa warga Dusun Bago Desa Mayang Kecamatan Cisalak, Kab. Subang Jawa Barat belum lama ini mengemparkan warga setempat

Akibat longsor tersebut menyentuh fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Subang, buktinya fraksi tersebut saat ini sedang merencanakan akan mendirikan posko bantuan bencana alam dilokasi kejadian

Hal tersebut diungkapkan Ketua fraksi Demokrat, Rohmani, SHI melalui staf fraksi Demokrat, Fajar Yuda Nugraha didampingi wakil Ketua DPRD Subang juga sebagai Ketua DPC Demokrat Kabupaten Subang, H. Ahmad Rijal AM, Jum’at (8/1) diruang kerjanya

Rencananya, dilanjutkan Fajar, penempatan posko bantuan bencana akan melibatkan anggota fraksinya, pengurus PAC, pengurus Ranting dan puluhan kader Demokrat yang ada di Kecamatan Cisalak, rencanaya selain akan mendirikan posko juga akan memberikan bingkisan sembako kepada warga yang terkena bencana

“Saat ini, kami sedang melakukan musyawarah pemantapan perencanaan pendirian posko, hal itu dilakukan agar dalam pelaksanaannya nanti dalam berjalan sesuai rencana dan juga kepedulian kami dilokasi kejadian dapat bermanf dapat bermanfaat bagi warga yang terkena musibah,”ucap Fajar

Rencana tersebut akan dilaksanakan, dilanjutkan Fajar, setelah segala sesuatunya telah dipersiapkan dan siap dilaksanakan, sesuai rencana pendirian posko akan dilaksanakan paling lambat pada Senin (11/10)

Sebab musyawarah perencanaan dilakukan sejak semalam (Kamis,7/1) hingga sampai berita ini dimunculkan pihaknya baru memperoleh keseragaman pelaksanaan dan mempersiapkan akomodasi yang akan diterjunkan

“Mudah-mudahan saja rencana kami akan dapat terlaksana dengan cepat, namun sesuai rencana hari Senin batas maksimal pendirian posko,”tambahnya

Ditempat yang sama, menurut Ketua DPC Demokrat Kabupaten Subang, H. Ahmad Rijal AM menjelaskan, rencana pendirian posko tidak ada maksud lain hanyalah bagian dari kepedulian fraksinya pada saat ini adanya bencana alam yang menimpa warga Desa Mayang Kecamatan Cisalak yang perlu bantuan moral maupun moril adanya bencana yang menimpa mereka

Kepedulian tersebut tumbuh, ditambahkan Rijal, dipastikan warga yang sedang tertimpa bencana diantaranya merupakan pendukung setia partai Demokrat pada pilieg maupun pilpres yang lalu, kalaupun tidak mereka tidak termasuk pendukungnya juga hal itu sudah menjadi kewajibannya untuk partisan dan peduli kepada warga Subang yang terkena musibah

“Kepadulian kami tumbuh karena kewajiban kami sebagai wakil rakyat dan juga secara kepartaian, karena mereka juga bagian dari warga Kabupaten Subang yang perlu kita bantu,”ucapnya@ PIRDAUS
Selengkapnya...

Oknum Kecamatan Pungli Bantuan BKUD

BERITA METRO, SUBANG - Terkait Pencairan dana BKUD/K di wilayah Kec.Patokbeusi Kab.Subang Jawa Barat, diduga syarat pungli alias Pungutan Liar (PL) yang dilakukan oleh oknum

Pasalnya Beberapa Kades mengaku telah dimintai dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.500 Ribu hingga sampai 1.2 juta diluar pos anggaran Resmi BKUD/K. Diduga dilakukan oleh oknum Aparat Pemerintah Kecamatan Patokbeusi.bahwa uang sejumlah tersebut katanya dengan dalih untuk biaya operasional pengurusan proses pencairan dana BKUD/K

Tidak hanya pungutan diluar Cost resmi BKUD/K, intervensi target PBB masuk 75 % sebagai syarat pencairan Dana BKUD/K termin II juga dirasakan sangat memberatkan dan tidak tercantum dalam Peraturan Bupati Subang nomor 09 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Penggunaan Bantuan Keuangan untuk Desa/Kelurahan (BKUD/K)

Hal itu disebabkan karena pembayaran PBB dimasyarakat (wajib pajak) macet hingga kolektor pajak di Desa tidak dapat menyetorkan PBB secara maksimal dan tepat waktu,selain kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Saat dikomfirmasi media ini beberapa Kepala Desa yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa akibat target PBB Harus masuk 75 % itu Kepala Desa harus mencari dana talangan bahkan hutang pinjam untuk menutupi target PBB, yang lebih ironis lagi Pihak Kecamatan menawarkan jasa berupa pinjaman dana untuk menutupi kekurangan dana target PBB 75 % itu agar dana BKUD/K dapat dicairkan

Setelah dana BKUD/K cair dana pinjaman itu langsung dipotong oleh Pihak Kecamatan, tak ayal lagi akibat desakan masyarakat yang telah menanti berbulan-bulan cairnya dana BKUD/K kepada Pemerintah Desa,beberapa Kades mengaku terpaksa mengambil pinjaman dana tersebut guna menutupi PBB dan untuk mencairkan dana BKUD/K,walaupun beresiko Dana BKUD/K nya dipotong.

Akibat pemotongan dana BKUD/K tersebut beberapa Pos Anggaran resmi yang seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau beberapa PJOK terpaksa dikorbankan.”Sudah dipungut diluar Cost Resmi 1,2 Juta,”Dana BKUD/K termin II Desa Kami dipotong 25 Juta untuk nutupi target PBB 75% itu Pak,”akibatnya beberapa Cost resmi yang harus di laksanakan

Masih menurutnya, ‘kami, tunda sampai uang pengganti dari pembayaran PBB (wajib pajak)masyarakat masuk,”belum lagi pengawasan dilapangan beberapa oknum juga minta duit,”pokoknya kalau dihitung dengan uang Uka-Uka 5 juta ada kali Pak !.” ujar Kades yang tak mau disebutkan namanya ini.

Menanggapi hal tersebut, Camat Patokbeusi Dikdik Solihin S Sos membantah ada pemotongan terhadap dana BKUD/K,saat ditanya adanya pemotongan sejumlah 25 Juta dari Dana BKUD/K salah satu Desa untuk menutupi target PBB Camat menjawab tidak ada,”kalau PBB itu urusan Kepala Desa,”Tanya aja Kadesnya sendiri!,” dikemanakan PBB nya kok ga setor-setor!,”ungkap Camat

Sementara itu menaggapi adanya dugaan pungli oleh Kasi PMD Kecamatan .Patokbeusi HW dalam proses pencairan BKUD/K sebesar 1,2 juta perdesa berkali kali media ini mendatangi untuk klaripikasi dan kompirmasi belum berhasil ditemui dan selalu tidak ada ditempat kerja bahkan ada dugaan selalu menghindar dari kejaran wartawan
Untuk itu berbagai pihak meminta kepada penegak hokum untuk segera turun tangan menyelidikinya jika terbukti dugaan tersebut benar maka proses sesuai dengan hokum yang berlaku @ Hidayat
Selengkapnya...

Keberhasilan STC Open 2009 Tingkat Nasional, Wasit Tidak Dibayar

BERITA METRO, SUMBER – Pertandingan bulutangkis tingkat Nasional yang digelar oleh STC Open 2009, yang di laksanakan di Gedung Olahraga Ranggajati (GOR), Kab. Cirebon Jawa Barat, Open tersebut dibuka pada, tanggal 28 Desember hingga 1 Januari 2010, yang diikuti 962 peserta dari berbagai Daerah

Berawal dari kisru pembayaran para wasit maupun hakim garis, hingga kini belum terlealisasikan, padahal para wasit menghendaki ketika selaesainya pertawndingan untuk dibayar, tetapi nasibnya naas menunggu konfirmasi dari pemilik club STC

Edi Sutardi Sebagai Kordinator wasit saat di konfirmasi BERITA METRO di GOR Ranggajati, mengatakan bahwa, “kami, menuntut hak, yang seharusnya pada saat usai pertandingan sudah dibayar tetapi hingga kini belum sepeserpun kami menerimanya, sehingga kami mengklarifikasi kepada panitia yang bertanggung jawab terhadap para wasit dan hakim garis akan tetapi tidak ada respons

Ironisnya pihak panitia STC Open CUP yang bertanggung jawab tidak ada yang menemui dan memberikan penjelasan terhadap para wasit dan hakim garis selama pelaksanaan berakhir, karena kami sudah melaksanakan tugas sebagai kewajiban seorang wasit dalam pertandingan tersebut, maka jelas-jelas kami semua menuntut hak

dan panitia menjanjikan pada hari senin (04/10) tetpi hingga selasa belum dibayarkan ke para wasit, jumlah wasit sendit 18 wasit, hakim garis 24 yang terdiri dari berbagai Daerah termasuk wasit senior dari Bandung

Dikatakannya Edi, Kami tidak mengerti tentang STC, kenapa hingga kini belum membayar para wasit, sedangkan kami sendiri bekerja tidak kenal waktu, coba kita bayangkan, kami masuk tugas dari jam 07.00 WIB hingga 01.00 WIB

Menyinggung tentang pembayaran yang akan diterima oleh para wasit, untuk hakim Garis sebesar Rp. 50 ribu/hari sedangkan untuk Wasit Rp. 100/hari, dari 5 hari kerja yang besarannya diterima untuk Hakim garis sebesar Rp. 250 ribu dan untuk Wasit sebesar Rp. 500 ribu, dikeluhkanya para wasit dan hakim garis tersebut pembayaran sebesar itu tidak relevan

Edi Seraya menambahkan, untuk pembayaran yang sangat ideal di terima para wasit dan hakim Garis sebesar dari jam 07.00-17.00 WIB Rp. 100/ribu dan dari jam 18 hingga 01.00 WIB sebesar Rp. 100ribu/season untuk hakim garis sebesar Rp. 80/season

Sedangkan pada Event Buapti CUP tahun 2007, untuk pembayaran para Wasit dan hakim Gasris, untuk Hakim Garis sebesar Rp.80 ribu/hari sedangkan untuk Wasit sebesar rp. 100ribu/hari, sedangkan untuk STC Open CUP 2009 untuk pembayaran tidak sesuai dengan Event tahun lalu, tutur Edi

Ditambahkannya Habibi perwakilan dari hakim Garis, mengungkapkan kepada BERITA METRO, kami saat ini adalah korban dari kesuksesan panitia STC Open CUP 2009, dimana keberhasilan pebulutangkis tingkat nasional ini digelar tanpa ada halangan apapun, hingga sang juara pun menggondol piala dari STC Open@ MOCH MANSUR
Selengkapnya...

Tatanan Leaning Purwadadi Dinilai Semrawut

BERITA METRO, SUBANG - Semrawutnya tatanan leaning disepanjang jalur pabrik garmen di Kecamatan Purwadadi sepenuhnya menjadi tanggungjawab Dinas Bina Marga Kabupaten Subang. Sementara keberadaan sampah liar yang ada di Kecamatan Cipeundeuy menjadi tanggungjawab Dinas Kebersihan.

Secara husus infrastruktur jalan yang ada didepan PT. Hansond Purwadadi,yang setiap harinya tampak berair, dan terkesan kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut sehingga sangat mengganggu lalulintas bagi pengendara yang melewati jalan tersebut.

Menurut Ujang Sonjaya, yang mengaku warga Purwadadi yang setiap harinya nongkrong saat menjemput isteri bekerja digarment tersebut, bahwa kondisi jalan yang selalu berair akibat leaning yang ada disebelah kanan dan kiri jalan tidak berfungsi, selain itu pula disebabkan badan jalan lebih rendah apabila dibandingkan dengan lahan perusahaan garmen atau lahan warga.

“Lihat sendiri bang, disebelah kanan dan kiri jalan ini selalu basah tergenang air, hal itu terjadi kemungkinan karena selokan yang ada tidak muat untuk menampung air yang dialirkan keselokan itu,”terang Ujang.

Ini belum seberapa, dilanjutkan Ujang, apabila terjadi hujan lebat jalan ini tertutup oleh air hujan dan bahakn terjadi banjir hingga menutupi setengah roda motor, namun kondisi tersebut terkesandibiarkan dan tidak ada perhatian dari pemerintah setempat maupun pemkab Subang.

“Coba bang, anda kan wartawan, setidaknya bisa lah tuk menyampaikan kondisi jalan ini kepada pak Bupati, biar nyaho bahwa didaerah Purwadadi banyak mentereng pabrik tapi jalannya tidak diperhatikan,”pinta Ujang.

Sementara itu Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarkim) Subang, Rahmat, FS saat dikonfirmasi mengenai penempatan lokasi garmen yang terkesan tidak dibarengi dengan tata ruang lingkungannya, Rahmat menjawab bahwa hal tersebut bukanlah kewenangannya, adapun penempatan lokasi pabrik benar atas ijinnya, namun untuk infrastruktur lingkungan, terutama keberadaan jalan dan leaning yang menjadi masalah merupakan kewenangan dinas Bina Marga Subang.

“Penempatan lokasi pabrik telah sesuai dengan peruntukannya, namun apabila terjadi kesalahan atau terjadi tatanan lingkungan mengenai infrastruktur jalan dan leaning kewenangannya dinas PU,”ucap Rahmat.

Sementara itu Kepala Seksi Dinas Bina Marga Kabupaten Subang, Wakijo hingga berita ini dimunculkan yang bersangkutan belum dapat dikonfirmasi, demikian pula pada saat akan dikonfirmasi melaluiponselnya, ponsel yang bersangkutan sedang tidak aktif. (PIRDAUS)
Selengkapnya...

Pencairan BKUD Terancam Dipending

BERITA METRO, SUBANG – Mosi ketidak percayaan pemkab Subang kepada para Kepala Desa di Kabupaten Subang tampak dengan dipendingnya dana Bantuan Khusus Untuk Desa (BKUD) disejumlah Bank yang dipercaya untuk mencairkan dana tersebut.

Seperti halnya yang terjadi pada pemendingan dana yang diperuntukan Penerangan Jalan Umum (PJU) senilai Rp.3,5 juta. Dana tersebut untuk sementara tidak dapat dicairkan karena dihawatirkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan sendiri para Kades

Menurut sejumlah Kades yang berhasil dikonfirmasi, bahwa uang senilai itu tidak dapat dicairkan sebelum material PJU terpasang didesanya, adapun uang senilai Rp.3,5juta, dilanjutkan para Kades, untuk pembayaran dua unit PJU yang akan dipasang didesanya. Sementara uang itu akan dapat dicairkan apabila kedua unit PJU tersebut telah terpasang

Ada pula yang mengaku, selain dana PJU juga ada dana senilai Rp.500 ribu pun tidak dapat dicairkan, karena uang itupun guna menutupi pembayaran benih pohon kayu-kayuan yang akan ditanam didesanya yang dianggap rawan pohon lindung. Sekaligus adanya program penanaman pohon kayu-kayuan berbaagai jenis itu dimaksudkan untuk penghijauan dilingkungan desa

“Dana BKUD yang belum dapat dicairkan senile empat jutaan, yang 3,5 juta untuk membayar PJU dan yang 500 ribu untuk pembayaran pohon kayu-kayuan,”ucap Kades yang enggan disebutkan namanya

Sementara menurut Kades Tambakjati Kecamatan Patokbeusi, Subang, Sujai mengaku, bahwa uang senilai Rp.3,5 juta sebelumnya tidak dapat dicairkan karena hawatir dipakai untuk kepentingan pribadi Kades. Namun saat ini tidak lagi bermasalah karena dua unit PJU telah terpasang dan uang yang sempat ditahan oleh Bank penyalur dana tersebut telah dikeluarkan

Menurut Camat Patokbeusi, Dikdik Solihin, S.Sos membenarkan apabila Bank tertentu tidak mengeluarkan alokasi dana BKUD yang anggarannya diperuntukan pemasangang PJU, hal tersebut dilakukan pemerintah merupakan tindakan antisipasi dihawatirkan terpakainya dana tersebut

“Maksud pemerintah, untuk sementara tidak memberikan alokasi dana PJU kepada Kades bertujuan agar uang itu aman, karena peruntukannya pun menunggu PJU terpasang,”ucap camat (PIRDAUS).
Selengkapnya...

Ratusan Hektar Tambak Terendam Luapan Sungai

BERITA METRO, SUBANG – Sekitar 500 hektar tanaman ikan dan udang
milik petani tambak di Desa Muara Kecamatan Blanakan, Kab. Subang, Jawa Barat yang kini terendam luapan air kiriman dari sungai Ciasem, yang kondisinya sangat memprihatinkan para petani tambak

Komisi B DPRD Kabupaten Subang, yang dipimpin Haerul Anwar yang akrab disapa Boby melakukan kunjungan terhadap para petani tambak, Sesuai hasil peninjauannya, Boby yang didampingi Kepala Desa Muara, M. Risman meninjau kelokasi, Sabtu (2/1), Boby menjelaskan dari sekitar seluas 500 hektar tambak (empang-red) yang telah ditanami ikan dan udang berumur 2 bulan terendam air kiriman sungai muara Ciasem

Perlu penanganan yang serius dari pemerintah Daerah. Sebab apabila kondisi tersebut pemkab Subang tidak segera melakukan penanganan secara serius, maka kemungkinan besar pada musim hujan bulan Pebruari mendatang ribuan hektar tambak, maupun pertanian padi dan pemukiman masyarakat Desa Muara akan kembali terendam air hujan, apa lagi ditambah dengan air kiriman dari sungai Muara Ciasem

“Saat ini saja musim hujan belum begitu sering, akan tetapi perempangan dimuara ini telah banyak yang terendam. Hal ini terjadi dan terbukti akibat luapan air yang dialirkan melalui sungai muara Ciasem, itu pasti, karena sesuai dengan penyikapan dilokasi menunjukan air sungai muara Ciasemlah penyebabnya banjir,” ucap Boby.

Untuk itu, Boby mengingatkan pemkab Subang, kondisi banjir yang selalu diderita oleh petani ikan/udang, petani padi dan masyarakat desa Muara yang setiap tahunnya terjadi dan bahkan terlama, seperti tahun lalu pun banjir yang eminmpa Desa Muara hamper dua bulan belum kunjung surut

Terlalu lamanya air surut diakibatkan saluran pembuang anak sungai kali malang tidak dapat membuang air secara optimal, sehingga air hujan, air rob dan air kiriman dari sungai muara Ciasem tidak bisa keluar dari Desa Muara yang disebabkan saluran pembuang kalimalang dan anak sungainya dangkal, yakni anak sungai kalimalang seperti kalen

Nar, kalen Wayem, kalen Dewi Ratih, kalen Katma dan kalen Kendar tidak lagi berfungsi sebagai pembuang air banjir “Kalimalang dan lima anak sungainya tidak dapat membuang air banjir disebabkan keberadaan kedalaman kalimalang dan lima anak sungainya

lebih rendah dari pada hilir, maka dari itu air yang telah masuk ke lokasi wilayah Desa Muara akan sulit untuk keluar lagi, tadi itu penyebabnya kedalaman sungai kalimalang dan lima anak sungainya lebih dalam kehulu dari pada kehilir,”jelas Boby diiyakan Kades

Untuk itu, ditambahkan Boby, apabila pemkab Subang tidak dengan segera melakukan pengerukan sungai kali malang, lima anak sungai kali malang dan juga sungai muara Ciasem kemungkinan banjir yang berkepanjangan akan terjadi lagi di Desa Muara.

Diyakininya dan bahkan sejumlah tokoh dan tim teknis yang pernah terjun kelokasi itu, banjir di Desa Muara tidak akan segera teratasi sebelum sejumlah sungai tadi dikeruk.

“Akibat pendangkalan sungai muara Ciasem, air kiriman tidak dapat terbuang ke laut, air yang telah measuk ke Desa Muara tidak akan cepat surut dan terkesan air banjir berbulan-bulan sulit terbuang yang mengakibatkan penderitaan berkepanjangan menimpa masyarakat Desa Muara,”tambahnya. (PIRDAUS)
Selengkapnya...