BERITA METRO, SUBANG - Proyek siluman muncul di Blanakan yakni pengerjaan pembangunan Doking kapal dan pembangunan Kantor. Dikatakan proyek siluman karena dikerjakan oleh kontraktor yang tidak jelas identitasnya sedangkan dikatakan Arogan pihak pelaksana tidak ada kordinasi dengan instansi terkait terkesan semaunya sendiri
Padahal, Proyek yang dianggarakan Pemerintah itu harus dipertanggung jawabkan dan transfaransi, namun di lokasi tidak terpasangnya papan kegiatan dan inpormasi membuat pungsi kontrol dan monitoring masyarakat tidak berjalan maksimal
Secara teknis, tentang pengadaan barang dan Jasa yang diatur dalam Kepres Nomor: 80 tahun 2003 dan mengacu pada keputusan Presiden (KEPRES) Nomor: 18 Tahun 2000 Tentang, Pengadaan dan Pelaksanaan jasa kontruksi” karena dalam Kepres tersebut telah dicantumkan bahwa setiap pekerjaan diwajibkan memasang papan proyek, dan diumumkan secara terbuka
Padahal papan nama proyek harus dipasang dilokasi karena merupakan syarat dasar pengerjaan proyek yang bersipat transparan kepada masyarakat sekitar. Pembangunan pengerjaan doking kapal beberapa hari namun sejumlah warga tidak mengetahui pembangunan proyek tersebut
Padahal masyarakat berhak mengetahui proyek pembangunan yang sedang dikerjakan apalagi berkaitan dengan sarana nelayan terutama ada hubunganya dengan dana yang dianggarkan. Hal ini juga yang dikeluhkan masyarakat dan instansi dikecamatan blanakan karena tidak melalui prosedur membangun Dok kapal
Saat Berita Metro mendatangi proyek beberapa waktu yang lalu disana tidak ada papan proyek bahkan saat akan konpirmasi sang mandor maupun yang mengawasi proyek tidak ada ditempat, yang ada hanya sejumlah pekerja yang mengaku berasal dari majalengka yang sedang mengerjakan proyek tersebut
Drs Abbas kepala BP4 KUD Mina Bahari, ketika dikompirmasi Berita Metro tidak bisa menguraikan alokasi dana yang digunakan dalam proyek pembangunan doking kapal tahap lanjutan dan ketika ditanya tidak ada papan proyek dan direksikit serta nama kontraktor, abas tidak bisa mengatakan karena datanya ada dibandung kemudian saat ditanya proyek tersebut tidak ada papan proyek abas menjawab tidak ada dalam bestek
Dengan jawaban yang diberikan abas dengan memberikan sedikit inpormasi terkait proyek tersebut disinyalir anggaran proyek yang sedang dilaksanakan diduga tidak tranparan seputar proyek tersebut padahaal dia( Abas ) merupakan kuasa pengguna anggaran dan ini patut dipertanyakan
Pihak pelaksana (penaggung jawab) proyek terkesan arogan
Sementara itu dengan adanya proyek pembangunan doking kapal dan pembangunan kantor yang dilaksanakan wilayah Desa Muara yang oleh instansi tertentu berbagai pihak tidak pernah ada kordinasi dengan pihak pemerintah Desa dan Pemerintahan Kecamatan sehingga instansi dan masyarakat tidak mengetahui besaran anggaran yang telah dikucurkan diwilayahnya sehingga menimbulkan reaksi anggaran proyek disinyalir tidak tranparan dan hanya menghamburkan uang negara yang nota bene uang rakyat
Kepala Desa Muara M Risman kepada sinar indonesia mengatakan “ semenjak adanya proyek mulai dari tahap pertama hingga kini pihaknya tidak ada kordinasi antara pihak BP 4, kontraktor dengan pemerintahan Desa Muara
Bahkan pihaknya merasa dirugikan akibat adanya proyek didesanya karena telah terjadinya kerusakan jalan didusun Sindanglaut sepanjang 200 meter hingga kini tidak ada perbaikan jalan oleh pihak kontraktor dan ini yang akan kami pertanyakan namun hingga kini pihaknya sudah berkali kali untuk menemui pihak kontraktor namun selalu tidak ada dilokasi
Deny Setiawan Camat Blanakan mengatakan pihaknya merasa kecewa kepada pihak kontraktor dan penaggung jawab proyek mulai awal pengerjaan hingga kini tidak ada kordinasi bahkan dirinya berkali kali datang kelokasi proyek untuk meminta penjelasan (konpirmasi ) tentang kegiatan dan pengerjaan pembangunan proyek tersebut karena dipasangnya papan proyek
Dengan tidak dipasangnya papan proyek membuat pungsi kontrol dan monitoring masyarakat tidak berjalan dan masyarakat berhak mengetahui proyek yang sedang dilaksanakan tersebut mulai soal anggaran,nama perusahan pelaksana kegiatan hingga waktu selesainya kegiatan proyek namun ini tidak dilaksanakan oleh pihak pelaksana atau penanggung jawab proyek
Selain itu lanjut camat pihak pelaksana tidak ada kordinasi dengan pihak kecamatan sehingga ada kesan camat yang nota bene kepala wilayah sudah tidak dihargai lagi oleh pihak pelaksana dan penaggung jawab proyek itu yang kami sesalkan “tegas Deny
Hal senada dikatakan Asper BKPH Ciasem pamanukan Kusnadhi menurutnya pembangunan Doking kapal dan pembangunan kantor padahal itu masuk kawasan hutan negara yang dikelola oleh pihak perum perhutani tentunya pihak Balai pelabuhan periakanan pantai harus berkoordinasi dengan pihak perhutani (asper )
Sebagai bahan laporan kepada pimpinan perhutani KPH Purwakarta dan itu tidak dilakukan oleh pihak pelaksana atau penaggung jawab sehingga kami pihak perhutani tidak bertaggung jawab bila ada teguran atau tindakan dari pihak perhutani pusat
Dengan adanya pembangunan dua proyek yang ada diDesa Muara yang hingga kini terkesan alokasi anggran yang diduga tidak transparan serta hasil pekerjaan patut dipertanyakan dan parahnya lagi tidak adanya kordinasi dengan pihak pemerintahan Desa, Kecamatan, dan perum Perhutani berbagai pihak (public) mempertanyakan ada apa dengan pihak pelaksana proyek tersebut?
“ kok proyek tidak ada papan proyek dan tidak ada kondinasi dengan instansi yang ada diwilayah kecamatan blanakan minta tranparan jangan ada dusta diantara kita “
Pembangunan lanjutan pengerjaan proyek Dok kapal di balai pelabuhan perikanan pantai (BP4) KUD Mina Bahari Desa Muara kec Blanakan Subang jawabarat dengan alokasi anggaran yang sangat prestisius disinyalir tidak tranparan penggunaanya sehingga menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat
Pasalnya mulai pengerjaan tahap pertama tahun 2008 dengan alokasi anggaran 400 juta dan pengerjaan tahap kedua tahun 2009 yang merupakan proyek lanjutan dengan alokasi anggaran 800 juta pihak terkait mulai dari kepala desa ,camat hingga pihak perhutani BKPH asper ciasem –pamanukan tidak tahu menahu bahkan tidak ada koordinasi dengan instansi terkait@ Hidayat
Selengkapnya...
BERITA METRO, SUMBER – Gonjang ganjing menyangkut bantuan program Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009 dari pemerintah pusat, yang diperuntukan bagi 151 Sekolah penerima bantuan di kabupaten Cirebon Jawa Barat
“Namun, bantuan dana pembanguanan di bidang pendidikan ini menuai kritik dari kalangan masyarakat terutama LSM dan Mahasiswa, Pasalnya Bantuan DAK itu salah sasaran, dimana Sekolah yang sangat memerlukan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sedangkan sekolah yang masih dianggap layak untuk pendidikan tetapi diperioritaskan
Banyak sekolah yang secara fisik masih terlihat cukup layak mendapatkan program DAK 2009 yang pengerjaanya dilakukan melalui swakelola, sementara disisi lain banyak sekolah-sekolah yang masih layak untuk mendapatkan program DAK 2009 malah tidak mendapatkan program DAK tersebut
Salah satunya di SDN 3 Winong, yang sebenarnya masih layak untuk tidak mendapatkan bantuan DAK, teteapi sekolah tersebut mendapatkan 3 lokal, jadi bantuan DAK sendiri terkesan tidak tepat sasaran
Ketika Berita Metro konfirmasikan hal tersebut beberapa kali terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cirebon Drs. H. Dudung Mulyana, M.Si selalu tidak ada di kantornya, sama halnya juga Kepala Bidang Pendidikan Sarana dan Prasarana (Diksar) Drs. Dodi, sehingga terlihat sekali Kedua pejabat penting di Dinas pendidikan nampaknya takut dengan kejaran Wartawan maupun LSm dan Mahasiswa@ Team
Selengkapnya...
BERITA METRO, PURWAKARTA - Walaupun hanya sekedar menjadi seorang pengajar sekolah Pendidikan bagi Anak Usia Dini (PAUD), tidaklah menjadi hambatan untuk mengabdi baik terhadap masyarakat dilingkungan tempat ia tinggal, Pengabdian tersebut bagi Nusa, Bangsa dan Agama terutama bagi Negara
Sosok seorang Figur Ibu Lianah yang bertempat tinggal di Kp. Pangkalan II Rt12 Rw04 Ds. Cibukamanah Kec. Cibatu, mengabdikan diri dengan segenap waktu dan kemampuannya di PAUD Melati. Liana sendiri menjadi guru tutor dan mendidik 48 anak-anak usia dini yang terbagi menjadi dua kelompok belajar, 37 orang di Kp. Pangkalan I, sisanya 11 orang di Kp. Citamiang
Hal ini dilakukannya semata-mata hanya ingin memajukan pola pendidikan didesanya, meskipun sangat jauh dari kesan cukup dan memadai untuk membantu penghasilan keluarga. Honor yang ia dapatkan hanya 50 ribu perbulannya, itupun kadang tidak menentu. Namun ia tidak hiraukan masalah honor
Saat ditemui dirumah kediamannya sewaktu santai Selasa (17/11) Liana mengatakan,"Semenjak tahun 2005, waktu itu masih BKB Kemas. Baru pada tahun 2006 sampai sekarang berubah nama menjadi PAUD Melati, dulu pernah mengikuti lomba ketingkat Provinsi semasa suami menjabat dan saya Ketua Tim Penggerak PKK desa."ujarnya didampingi suami
Dengan menerapkan pola jemput bola, 2 kali dalam seminggu ia datangi para muridnya. Sekalipun hujan ia tetap datang, didampingi suami yang setia mengantarnya kemanapun pergi. Semua ia lakukan, mengingat cita-cita dan keinginan memajukan masyarakat didesanya. Walaupun ia dan suaminya sudah tidak menjabat lagi sebagai Ibu/Bapa kades, bukanlah rintangan baginya untuk terus berbakti dan mengabdi pada negeri sendiri.@ TOMY
Selengkapnya...
BERITA METRO, SUBANG – Dua Aktifis Pergerakan Lingkungan Sewilayah Pantura (Aktifis Pring Sewu) yang bermarkas di Kabupaten Subang, menyikapi dua PDAM Cabang Ciasem dan Cabang Pamanukan, Pasalnya dinilainya terlalu memaksakan diri dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan tanpa intropeksi
“Semestinya pihak PDAM bisa menimbang dan menyadari atas kemampuannya dalam memberikan pelayanan, yang terjadi dilapangan pemasangan water meter bar uterus dilakukan sementara fasilitas yang dimilikinya tidak memadai,”ucap Bambang H. Marwoto yang saat ini sedang menyikapi kondisi PDAM Cabang Ciasem
Jika dilihat secara seksama, Bambang mengkritik, dari sebanyak pelanggan yang ada di Kecamatan Ciasem dan yang ada di Kecamatan Blanakan yang jumlahnya ribuan pelanggan tidak terlayani dengan baik pada saat memberikan pasokan air tidak dapat maksimal. Sementara ini, pihak PDAM Cabang Ciasem terus mempromosikan kepada masyarakat untuk memasang dan menjadi pelanggan PDAM
“Pelanggan yang telah ada saja belum terlayani dengan maksimal, disayangkan apabila PDAM terus melayani pelanggan pemasang baru, yang sudah ada pun belum terlayani dengan baik,”kritik Bambang
Hal senada dikritik Aktifis Pring Sewu yang sedang menyikapi PDAM Cabang Pamanukan, Otong Jainuddin, yang menurutnya pihak PDAM hanya berupaya meraup keuntungan saja sementara pelayanan terkesan diabaikan, dikatakan terabaikan disejumlah lokasi pelanggan yang ada di Kecamatan Pamanukan yakni pelanggan yang ada di Dusun Pangasinan Desa Pamanukan kota pasokan air tidak lancar dan kecil
Hal tersebut membuktikan kurangnya pelayanan PDAM terhadap pelanggannya, sementara pelanggan baruterus ilayaninya,”Saya pernah ngobrol dengan Kepala PDAM Pamanukan, AamAmbaruddin, bahwa pihaknya kesulitan untuk memaksimalkan pelayanan,”ucap Jay
Kepala PDAM Cabang Ciasem melalui bagian teknisinya, Sardiman pernah mengatakan bahwa diwilayah kerjanya yang meliputi Kecamatan Ciasem dan Kecamatan Blanakan terdapat pelanggan sebanyak 3.400 pelanggan, dari pelanggan sebanyak itu tidak seluruhnya terkaper dengan baik, terutama di Kecamatan Blanakan masih ada kendala yakni kurang lancarnya pasokan
“Diakui, pihak kami belum dapat memberikan pelayanan secara baik, terutaman didaerah Blanakan dari sebanyak 150 pelanggan masih kedodoran dalam pelayanan,”akunya
Berbeda dengan Kepala PDAM Cabang Pamanukan, meskipun dari sebanyak 4.400 pelanggan yang tersebar di Kecamatan Pamanukan, Legon Kulon, Binong dan pelanggan yang ada di Kecamatan Tambak Dahan, pihaknya meskipun tidak dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan baik, namun pihaknya masih dapat melayani pelanggan baru dengan sitem tambal sulam
“Pelayanan kami dalam pasokan air tersendat pada fasilitas mesin penghantar air yang tidak memadai, namun untuk melayani pelanggan baru masih bisa dilakukan dengan tidak menambah jumlah pelanggan, dengan system tambal sulam dengan resiko biaya mahal,”ucapnya@ PIRDAUS.
Selengkapnya...
BERITA METRO, PURWAKARTA- Yayah (40) Tahun, perwakilan warga kampung Bongaskolot Rt.08/03 Desa Cikadu Kec. Cibatu Purwakarta menuntut kepada Pemerintah setempat, terhadap Perusahaan Galian agar tidak melewati jalan Desa. Pasalnya jalan ini kondisinya memperhatinkan dan mengganggu aktivitas warga setempat seperti karyawan dan anak sekolah
Kekhawatiran Yayah dan warga lainnya bukan tanpa alasan, pasalnya sudah sejak lama warga Desa Cikadu menginginkan jalan desanya diperbaiki. Apalagi pasca terpilihnya Bupati Purwakarta Periode 2007-2012, namun pemerintah setempat terkesan tutup mata terhadap masalah ini
Keinginan Yayah dikuatkan oleh salah seorang pemuda berinisial AWR, ketika ditemui Berita Metro mengatakan, "Pada intinya kami tidak melarang beroperasi dan keberadaan galian, hanya janganlah fasilitas jalan umum desa digunakan untuk lalu lintas galian." ungkapnya
Ditempat terpisah Didi Junaedi, S,Kom Ketua Bamusdes Cikadu menguatkan
pendapat Yayah dan AWR. Bahkan Bamusdes telah mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan aspirasi warga, namun pemerintah Desa Cikadu belum berbuat apa-apa. Walaupun Camat Cibatu Hj. Entin dan Yayat dari pihak Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kab. Purwakarta sudah mendatangi lokasi galian, agar pihak perusahaan tidak melanjutkan aktivitasnya sebelum izin keluar.
Hingga berita ini diturunkan, masih bergulir penolakan dan menjadi perbincangan dikalangan warga yang melarang penggunaan jalan desa@ TOMY
Selengkapnya...
Selain Rombongan Wakil Bupati Subang, pada acara tersebut hadir pula Muspida dan anggota DPRD Kabupaten Subang, Mimin Hermawan, serta Kades Mandalawangi H.E. Surya.
Prosesi kegiatan ruat bumi dimulai pukul 15.30 hingga pukul 17.00, diawali dengan upacara adat yang kemudian acara inti prosesi ruat bumi dengan tema mengembangkan adat merupakan bagian upaya melestarikan budaya bangsa. Untuk itu keterlibatan ratusan masyarakat dan tokoh/petani desa Mandalawangi berantusian untuk mengikuti
kegiatan selain untuk melestarikan budaya bangsa juga sebagai ajang silaturahmi dan syukuran bersama
Menurut Kepala Desa Mandalawangi, H.E. Surya, bahwa sejak dimekarkannya Desa Mandalawangi pada tahun 1992, pelaksanaan ruat bumi ini baru pertama kali dilaksanakan se Desa Mandalawangi, yang sebelumnya hanya mencakup satu dusun.
“Mudah-mudahan saja kegiatan ruat bumi ini selain menjadi ajang
silaturahmi juga dapat dijadikan ajang syukuran bersama dalam rangka
pasca panen dan turunnya petani kesawah masing-masing,”ucap Kades,
Wakil Bupati Subang, Ojang Sohandi dalam pidato singkatnya, mengatakan bahwa
kegiatan ruat bumi tersebut merupakan kegiatan positif baik dalam
melestarikan budaya bangsa, mempererat tali silaturahmi, melimpahkan
rasa syukur bersama yang selama ini telah diberikan oleh sang pencipta
kepada masyarakat desa Mandalawangi.
Yang lebih penting lagi, dalam kegiatan seperti ini pemkab Subang, melalui dirinya dapat menyampaikan program pemkab Subang yang saat ini sedang digembor-gemborkannya, dlam program Desa Mandiri Gotong royong yang berbasis kemasayrakatan. Yang artinya pemkab Subang dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang melibatkan dan perlunya partisipasi masyarakat, baik dalam pengawasan maupun partisannya ikut
membangun desanya menuju desa mandiri.
“Dalam program Desa Mandiri Gotong royong, pemkab Subang tidak akan
mampu mesukseskan program tersebut apabila tidak didukung oleh
masyarakat,”katanya @ Firdaus Selengkapnya...
BERITA METRO, CIREBON - Upaya untuk meningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan nasional, sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah mengucurkan bantuan dana pembangunan pendidikan dalam bentuk, Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang Pendidikan, di Kab. Cirebon sebanyak 151 Sekolah
Implementasi DAK tersebut kadangkala tidak semulus apa yang telah digariskan. Di beberapa tempat, program bantuan ini seringkali menjadi ajang bancakan oleh beberapa oknum di Sekolah. Di sisi lain sekolah memang sangat membutuhkan bantuan tersebut untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya, namun di sisi lain resiko yang dihadapi juga tidak sederhana, bahkan diantaranya ada kepala sekolah yang menjadi korban dan terpaksa harus berurusan dengan pihak lembanga hukum
Untuk tahun anggaran 2009 ini pemerintah telah meluncurkan kebijakan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan yang dituangkan dalam Permendiknas No. 3 Tahun 2009
Pantauan Berita Metro di lapangan dari 151 Sekolah penerima DAK, didapati fakta-fakta yang cukup mencengangkan. Banyak sekolah yang secara fisik masih terlihat cukup layak mendapatkan program DAK 2009 yang pengerjaannya dilakukan secara swakelola, sementara disisi lain banyak sekolah-sekolah yang layak untuk mendapatkan program DAK 2009 malah tidak mendapatkan program DAK tersebut
Salah satu sekolah yang memperoleh program tersebut adalah SDN 3 Winong Kec. Gempol, SDN 1 Bojong Lor Kec. Jamblang, SDN 1 Jemaras Kidul serta SDN 2 Slangit Kecamatan Klangenan. Namun di SDN 3 Winong yang sebenarnya masih layak untuk tidak mendapatkan bantuan DAK, tetapi Sekolah tersebut malah mendapatkan 3 lokal, jadi Bantuan DAK sendiri tidak tepat sasaran
Dalam bentuk anggaran SDN 3 Winong mendapatkan 210 juta dan Rp70/perlokal Dengan pelaksanaan rehab seperti yang dilaksanakan di SDN 3 Winong tersebut banyak pihak yang mempertanyakan apakan sekolah tersebut memang layak untuk memperoleh Bantuan, Ketika Berita Metro Konfirmasikan terhadap Kepala sekolah selalu tidak ada di tempat dengan alasan lagi keluar kata salah seorang staf pengajar disekolah tersebut
Seperti disuarakan dalam demontrasi mahasiswa dan elemen masyarakat pada hari selasa 10 Nopember 2009 di Kantor Dinas Pendidikan Nasional, seperti yang telah tertuang dalam Berita Metro hari selasa. Para mahasiswa menduga jangan-jangan ada main mata antara pihak Dinas Pendidikan dengan sekolah penerima program DAK 2009. Mahasiswa mempertanyakan pra-syarat sekolah penerima DAK 2009 dan meminta untuk dilakukan audit pelaksanaanya.
Pembangunan lokal yang masih dalam proses penyelesaian ini menyisakan beberapa pekerjaan rumah seperti beberapa tembok yang terlihat retak-retak walau belum dipergunakan dan sisa lokal yang menggantung.
Di tempat yang berbeda Kepala sekolah SDN 1 Bojong Lor Kec. Jamblang Turmana, SPd ketika dikonfirmasi fihak Berita Metro mengatakan bahwa pihaknya hanya melaksanakan rehab sesuai program yaitu 3 lokal. Sementara sisanya dibiarkan menggantung dan pihaknya menyerahkan sisa anggarana satu lokal ini kepada kebijakan komite sekolah dan orang tua siswa, tandas Turmana
Tersendat Anggaran
Sementara itu pelaksanaan program DAK 2009 di SDN 1 Jemaras Kidul terkendala oleh dana tahap ke II yang sampai hari ini masih belum dapat dicairkan. “Kami sudah berhutang pada pihak lain (toko dan supplier banguan-red) lebih dari 13 juta rupiah”, seperti dijelaskan oleh Durakim, AmPd salah seorang pengajar di SDN 1 Jemaras Kidul mewakili kepala sekolah yang sedang tidak berada di tempat.
Masih dikatakan Durakim, banguan yang tidak sesuai dengan bestek seperti tembok bagian belakang yang tidak menggunakan besi bertulang, bahkan jendela belakang ditanam langsung dengan cara hanya melubangi tembok seukuran jendela dengan menyisakan gembolan banguan lama, pihaknya merasa tidak mengetahui secara pasti karena proyek swakelola itu pengerjaannya diserahkan sepenuhnya pada pihak lain.
Hal yang sama juga kami temukan di SDN 2 Slangit Kecamatan Klangenan. Besi sloop/balok yang dipergunakan adalah besi ukuran 8. Penggunaan besi 8 ini jelas terlihat dari sloop yang belum tertutup oleh lepahan (adukan-red). Sementara dilapangan para pekerja bekerja seolah tanpa ada pengawasan, baik datri Sekolah maupun Konsultan
Hj. Eliyatih Kepala Sekolah SDN 2 Slangit tidak ada di ruangann, ibu sedang menunaikan haji, ujar salah seorang guru SDN 2 Slangit. Yang lebih anehnya lagi H. Aksan selaku komite sekolah yang bertanggung jawab pada pelaksanaan proyek DAK 2009 dengan nilai 210 juta rupiah untuk 3 lokal bangunan malah terlihat menghindar ketika akan dimintai konfirmasi. Padahal yang bersangkutan ada dilokasi@ Agus Arifin/Sukirno
Selengkapnya...
Bupati Cirebon Drs. H. Dedi Supardi MM, memaparkan dalam sambutannya,”Kita semua patut bersyukur akan jabatan yang kita pegang dikarenakan Jabatan itu adalah amanat. Sehingga kita harus mengemban amanat tersebut
Disamping itu juga kita harus benar-benar menjaga dengan pertanggungjawaban, itu juga dengan niat bekerja yang lebih baik semata-mata karena Allah SWT. Kita juga harus menjaga persatuan dan kesatuan demi terselenggaranya Pembangunan Cirebon yang kondunsif
Dedi Seraya menambahkan,”Dilantiknya Pejabat eselon II dan III ini mudah-mudahan bukan hanya sekedar pormalitas belaka tetapi, para pejabat yang masih di berikan kepercayaan untuk menduduki jabatan baru agar bisa berperan aktif dalam mengedepankan roda pembangunan yang produktif dalam kinerjanya, sehingga para Pejabat sendiri dapat bertanggungjawab yang sebaik-baiknya, tandas Dedi
Pelantikan tersebut yang mengambil tempat di Kantor Pemerintah Kab. Cirebon ruang Ny Mas Gandasari, Hadir pula Wakil Bupati Cirebon H. Ason Sukasa Sm,Hk unsur Muspida, para Kepala Dinas, Camat dan pejabat di lingkungan pemkab Cirebon, serta para tamu undangan
Acara tersebut dimulai pada pukul 09.30 WIB ini, merupakan bagian integral dari konsep reformasi di bidang aparatur, sebagai wujud kesungguhan pemerintah daerah dalam menata struktur kepegawaian yang kuat dan kompeten, guna menjalankan prinsip pelayanan prima dan kepudilannya kepada masyarakat@ Nasimin, Imey, Kokom Selengkapnya...
BERITA METRO, SUMBER – Saat digelar peringatan hari pahlawan di GOR Ranggajati Kabupaten Cirebon diwarnai aksi demo para mahasiswa di kantor Dinas Pendidikan. Dalam aksi tersebut antara Mahasiswa dan aparat kepolisian terlibat bentrok, bahkan salah seorang aksi jatuh pingsan akibat terinjak-injak
Pantauan di lapagan, bentrokan antara mahasiswa dengan aparat Polres Cirebon itu, terjadi ketika mahasiswa mencoba membakar ban bekas persis di depan kantor yang dipimpin Dudung Munyana. Belum sempat ban itu dibakar, beberapa anggota polisi yang memang sudah melakukan blokade lalu merampasnya, sehingga terjadi bentrokan
Upaya pencegahan oleh polisi itu, rupanya mendapatkan perlawanan dari mahasiswa sehingga teerjadi aksi saling tarik menarik ban bekas yang mau di baker para aksi. Suasana makin tak terkendali ketika sejumlah anggota polisi yang lain juga turun dan mendorong para mahasiswa
Desakan anggota polisi ini membuat seorang mahasiswa bernama Jeni Sandi Purwanto terjatuh dan sempat terinjak-injak hingga yang bersangkutan jatuh pingsan. Bahkan bebeapa mahasiswa yang lain pun mengalami luka lecet-lecet, baik yang luka maupun yang pingsan kemudian dilarikan kerumah sakit untuk mendapatkan penanganan tim medis dari Rumah sakit
Sebelum terjadinya bentrok, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Reformasi (FMR), sempat melakukan orasi yang berisi tentang adanya ketidakseriusan Disdik Kabupaten Cirebon dalam upaya mencerdaskan bangsa dalam bidang pendidikan. Ini dapat dibuktikan dengan masih adanya murid SDN Gebang Mekar yang terpaksa harus lesehan di lantai akibat ketidaktersediaan mebeler (bangku dan meja belajar)
"Inikan jelas, pasalnya konon katanya pemerintah sudah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk dunia pendidikan, pertanyaannya kemanakah dana itu mengalir,"kata Endin, kordinator lapangan aksi tesebut
Pada bagian lain, mahasiswa juga menyoroti tentang pengucuran Dana Alokasi Khusus (DAK), yang diminta untuk tetap mengedepankan aturan yang ada, dan sesuai dengan juklak/juknis sebagaimana diatur dalam permendiknas nomor: 3 tahun 2009
"Jangan sampai DAK ini menjadi ajang permainan para mafia pendidikan guna mengeruk keuntungan baik untuk pribadi atau golongan tertentu,"kata Endin lagi.
Melihat fenomena itulah, FMR lalu menuntut distopnya aksi komersialisasi pendidikan, dan yang terpenting segera dilakukan audit erhadap kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
Ditempat terpisah Berita Metro konfirmasi Kepala Dinas Pendidikan Kab.Cirebon Drs. H. Dudung Mulyana, M.Si tidak terlihat batang hidungnya ada dugaan oerang nomor satu di Disdik kab. Cirebon itu sengaja mnghindar tidak masuk kantor karena mendengan akan ada aksi demo di kantornya @ MOCH MANSUR
Selengkapnya...
BERITA METRO, SUBANG - Pembangunan doking kapal tahap pertama tahun 2008 di lokasi Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BP 4) KUD Mina Bahari Desa Muara Kecamatan Blanakan Subang Jawa barat dengan anggaran 400 juta dalam penyelesaian proyek tersebut diduga bermasalah sehingga berurusan dengan pihak bawasda dan persoalanya telah diselesaikan dengan bawasda
Kemudian tahun 2009 proyek tahap kedua pembangunan doking kapal dilanjutkan dengan anggaran yang lebih besar 800 juta dan hasil pekerjaan yang sedang berjalan pakta dilapangan disinyalir tidak tranparan hingga dipertanyakan public sehingga ada dugaan pembangunan tersebut hanya menghaburkan uang rakyat
Menurut Mamat Suardi ketika dikompirmasi mengatakan proyek doking kapal tahap pertama tahun 2008 dirinya yang menjabat Pelaksanan Proyek tehnis lapangan (PPTK) dengan nilai anggaran sebesar 400 juta dan dari pihak pemborong ada kesalahan berupa pemasangan rel yang seharusnya berukuran 25 inc sementara yang rel yang terpasang ukuran 9 inc dengan kondisi tersebut telah ditolak karena tidak sesuai dengan bestek adapun rel yang ada kini itu milik pemborong adapun dana yang semula untuk biaya rel tersebut telah dikembalikan ke negara kemudian pada pekerjaan lanjutan material rel telah dicantumkan dan masuk pada RAB ‘ujar mamat
Drs Abbas kepala BP 4 KUD TPI Mina Bahari mengatakan program lanjutan pada proyek pembangunan dok kapal tersebut besaran anggaran sebesar 800 juta yang akan diterapkan untuk proyek ini namun sayangnya Abbas tidak bisa menerangkan secara ekplisit (Gamblang )peruntukanya anggaran tersebut
Kemudian saat ditanya media tidak adanya papan proyek dan direksikit serta nama kontaktor yang melaksanakan proyek tersebut kontraktor (perusahaan ) yang sama atau berbeda menurut abbas kedua jenis tersebut tidak ada dalam bestek “saya tidak bisa menguraikan alokasi dana yang digunakan untuk apa saja dalam proyek pembangunan doking kapal tahap lanjutan karena datanya ada dibandung “kata abas
Kemudian masih kata abbas kontraktor yang melaksanakan proyek tahap pertama nama kontraktornya abas mengaku sudah tidak angat adapun kontraktor yang mengerjakan tahap kedua menurutnya CV Ratu Jaya dari Subang
Hasil investigasi lapangan serta Pengakuan abas dan pengakuan pekerja ternyata simpang siur karena ketika media ini mendatangi para pekerja” mengatakan menurut para pekerja yang mengerjakan proyek tersebut berasal dari majalengka termasuk pekerja yang mengerjakan proyek ini berasal dari majalengka dan sangat disayangkan para pekerja tidak bisa menyebutkan nama kontraktornya
Dengan adanya program lanjutan pengerjaan doking kapal mulai tahap pertama dan kini dilanjutkan tahap kedua dengan anggaran yang cukup besar namun hasil pekerjaan dilapangan patut dipertanyakan apalagi dari hasil kompirmasi media kepada abbas ketika menjawab beberapa pertanyaan wartawan seputar perintukan anggaran dan nama kontraktor dalam memberikan jawaban begitu grogi dan salah tingkah padahal dirinya sebagai pengguna kuasa anggaran pada proyek tersebut namun anehnya hanya memberikan sedikit data pekerjaan terkesan menyembunyikan data terutama mengenai ketentuan pekerjaan yang sedang diawasinya
Dengan adanya pengerjaan proyek doking kapal mulai tahap pertama dan tahap lanjutan yang akan menghabiskan anggaran yang sangat besar tentunya public (masyarakat ) diminta untuk menyikapinya ,mengawasinya proyek tersebut karena anggaran yang sangat besar itu merupakan uang rakyat (Negara )@ Hidayat
Selengkapnya...
Para Aksi tersebut menuntut terhadap pihak Dinas Pendidikan Kab. Cirebon, pasalnya Kurangnya kepedulian dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kab. Cirebon Jawa Barat terhadap Sekolah-sekolah yang ada di Cirebon, seperti tuntutan Para aksi tersebut terhadap SDN II Gebang Mekar yang kini dalam belajar mengajar tidak mempunyai meubeuler (bangku-red) sekolah
Aksi sendiri menuntut atas ketidakadilan dan transparasinya dana DAK, terutama untuk SDN 2 Gebang Mekar Kabupaten Cirebon. Tuntutan Mahasiswa: Seperti di Kabupaten Cirebon, selama ini Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai Juknis.Pelayanan Pendidikan dengan prinsip keadilan yang merata
Saat Orasi para pendemo mengutuk keras tindakan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon perihal pembagian dana bantuan DAK, pasalnya dana DAK tersebut tidak sesuai dengan peruntukan bagi sekolah yang memerlukan dan Sekolah yang tidak diperlukan
Saat Metro Cirebon mengkonfirmasikan ke salah satu pendemo sebut saja namanya AU dirinya mengatakan, Sekolah Dasar Negeri 2 Gebang memang keadaannya sangat memprihatinkan, apalagi sudah 2 (dua) tahun sekarang tidak adanya fasilitas bangku dan meja
Guru dan murid merasakan ketidaknyamanan dalam kegiatan belajar mengajar, bagaimana kita menjadi penerus bangsa yang berkualitas apabila semua fasiltas kepintaran kita tersendat seperti ini, tandas AU
Ditempat terpisah Berita Metro Konfirmasi Kepala Dinas Pendidikan Drs.H.Dudung Mulyana, M.Si beliau sedang ke Bandung mendampingi Bupati Cirebon menerima Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat, namum melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Drs. Doddy Rusnandy mengatakan pihak kami sudah memprioritaskan masalah pendidikan apalagi di SDN II Gebang Mekar yang sekarang mendapatkan bantuan dari APBD Kab. Cirebon dan meubeler
Sehingga apa yang dipermasalahkan oleh para aksi demontrasi tersebut, memang di Kabupaten Cirebon sekolah yang rusak sebanyak 2161 sekolah dan yang sedang dibangun sebanyak 403 sekolah, yang anggarannya baik dari DAK maupun APBD, tandas Doddy
Doddy seraya menambahkan bantuan anggaran dari APBD Kab. Cirebon sebesar Rp.2.57 Milyar, dari APBD I tidak ada bantuan dan dari APBN sebesar Rp.25,7 Milyar. Itu semua adalah bantuan tahun 2009, dan untuk sekolah yang sebanayak 1758 Sekolah yang rusak akan dipwerioritaskan tahun 2010 dan selanjutnya, dikarenakan keterbatasan anggaran baik dari Pusat maupun dari APBD Kab. Cirebon, ungkap Doddy@ NASIMIN Selengkapnya...
BERITA METRO, SUMBER – Nampak saling tuding antara Dinas Pendidikan dengan Konsultan Pendamping USB di Kab. Cirebon, dari 8 Sekolah USB rata-rata ditemukan banyak ganjalan (kesalahan tekhnis-red) pembangunan di lapangan. Baik dari cara pembangunannya sampai bahan material yang digunakannya
Seperti halnya terjadi di SMPN II Klangenan, yang kini banyak disorot oleh berbagai pihak seperti dari LSM, Media Nasional maupun Media Lokal, Pasalnya dalam melaksanakan Pembangunan terkesan asal-asalan tidak sesuai dengan juklak dan juknis
Pembangunannya tersebut sudah mencapai pondasi dan rancangan betton terpaksa harus di bongkar (pembangunan mencapai 20 prsen), tandas Iman, seraya menambahkan pondasi yang tidak diketahui berapa kedalamannya itu dilihat dari realita. Begitu juga batu yang digunakan adalah batu putih (batu apung) sedangkan batu yang sebenarnya adalah batu kali yang kekuatan dan mutunya lebih baik
Hal tersebut juga terjadi di SMPN II Depok, penggunaan pasirnya adalah pasir putih dan kedalaman pondasi juga kurang dalam. Kesalahan dalam pembangunan USB ini bukan kesalahan yang kecil tapi kesakahan sedikit yang bisa berakibat fatal untuk kedepannya, menyangkut keselamatan bagi para murid di sekolah terkait dan juga sebagai genersi penerus harapan bangsa juga pihak yang terkait
Ketika Berita Metro konfirmasi hal tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab Cirebon Drs. H. Dudung Mulyana M.Si tidak ada di ruang kerjanya dengan alasan bapak sedang rapat, ungkap salah seorang stafnya, sama halnya dengan Kabid Dikmendas Drs. H. Hartono MM tidak ada di ruangan
Ditempat terpisah Berita Metro menemui Drs. H. Iman Sukiman MM selaku sekertasris TTK USB mengatakan,”Pihak disdik hanya mengusulkan sekolah-sekolah untuk dibangunnya USB kepada pemerintah Pusat dalam hal ini Depdiknas. Namun, di kab. Cirebon hanya mendapatkan 8 USB yang ada di Kab Cirebon, Disdik hanya melakukan monitoring. Menyangkut tentang, pertanggung jawaban itu semua adalah konsultan.”Tandas Iman
Mengenai banyaknya kesalahan yang ditemukan dilapangan lanjut Iman, tentu saja yang lebih bertanggung jawab adalah konsultan, adapun laporan yang masuk kepada kami, maka kami akan cepat tanggap dan membantu melaporkannya pada konsultan
Ditempat terpisah BM konfirmasi kepada Konsultan yang mengaku bernama Teguh melaui telephon cellulernya, teguh mengatakan, kami tidak bias berkomentarm, silahkan bapak konfirmasi ke pihak Disdik, dan bila ada kesalahan maka Disdik akan memanggil saya sbgai konsultan, semua masalah tersebut tanggung jawab Disdik, tuturnya singkat
Dari peninjauan BM untuk kesalahan-kesalahan yang ditemui di lapangan antara Disdik dan konsultan saling tuding, terbukti saat dimintai konfirmasi Disdik mengarahkan tanggung jawab pembangunan kepada konsultan serta sebaliknya konsultan mengarahkan kepada Disdik
Masih dikatakan Iman, dalam pelaksanaan di lapangan komite sokolah memang tidak dipungsikan, namun pihak sekolah sendiri membentuk Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KPUSB), yang di ketuai oleh seorang guru PNS dari hasil musyawarah di sekolah, Musyawarah tersebut melibatkan unsure Komite sekolah, Guru, Kepala Desa, Masyarakat, Disdik, dan lainnya, ungkap Iman
Dana Sharring APBD Kab. Cirebon
Pemerintah Kab.Cirebon Jawa Barat menyediakan anggaran Sharring 3 Milyar lebih dari APBD II yang diperuntukan bagi sewa Tanah bagi USB, namun dana Sharring apa yang diugkapkan Iman adalah tidak ada padahal Pemda sendiri sudah menyediakan anggaran hingga milyaran rupiah
Tetapi pada kenyataanya tanah untuk bangunan yang lokasinya diperuntukan bagi USB 90 persen bermasalah, sehingga Disdik terkesan tidak bertanggung jawab, pasalnya masalah tersebut timbul dari tanah yang dibangun untuk USB itu adalah tanah desa
Sehingga pemerintah daerah berupaya untuk mengadakan sosialisasi yang diikuti oleh Kepala Desa, BPD, BPM, Pemdess Kab Cirebon, Disdik dan masyarakat hingga kini belum ada hasil yang pasti tentang pembebasan tanah namun, hasil musyawarah tersebut hanya menghasilkan kesepakatan sewa tanah@ team berita metro
Selengkapnya...