METRO CIREBON – Masyarakat Kab.Cirebon nampaknya mengharapkan Pembangunan di segala bidang baik untuk pembangunan infrastruktur, pandidikan, kesehatan dan lainnya demi kemajuan daerah, yang mana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) sangat diharapkan bagi masyarakat di Cirebon, tetapi dengan adanya desas desus informasi, bahwa anggaran tersebut terancam tidak turun
Pasalnya, Anggaran yang di keluarkan melalui dana Jaring Aspirasi Masyarakat bagi salah satu parpol yang duduk sebagai Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan (Dapil) VIII Jabar periode 2004 hingga 2009, ada sebagian anggota DPR-RI yang tidak mau memperjuangkan aspirasi masyarakat Cirebon, untuk pembangunan Infrastruktur maupun di dunia Pendidikan
Permasalahan kisru tersebut muncul di daerah Cirebon, berawal dari keluhan masyarakat cirebon nampaknya meruncing dengan diklaimnya bantuan APBN, terutama di program pendidikan, bahwa beberapa masyarakat wilayah timur keluhkan sikap putra daerah yang tidak membangun daerahnya, padahal dana Jaring Aspirasi Masyarakat tersebut sangat dibutuhkan bagi pembangunan Cirebon, tandas beberapa masyarakat yang tidak mau menyebutkan jati dirinya
Ketika METRO CIREBON Konfirmasikan hal tersebut kepada Arief Rachman, ST anggota DPRD Kab.Cirebon F.PKS mengungkapkan, “kami, sebetulnya untuk dana bantuan aspirasi itu tidak ada yang namanya pengklaiman, tetapi menyangkut anggaran APBN yang diperuntukan bagi Program Pendidikan yang jumlahnya milyaran rupiah tersebut itu hasil anggota DPR-RI dari PKS Komisi X yang menangani pendidikan, dan anggota tersebut asli orang cirebon, dan selaku orang cirebon beliau sudah berpihak dan membangun Cirebon
Arief seraya menambahkan pihak PKS menyatakan bahwa tidak ada klaim bentuk bantuan apa saja bagi pembangunan Masyarakat Kab.Cirebon, namun sesuatu yang tidak dipungkiri bahwa lembaga yang mengusulkan program melalui anggota PKS dan bantuan itu terlealisasi, padahal bantuan tersebut tidak melalui musyawarah di DPRD Kab.Cirebon, yang kami ketahui bahwa dari Dinas Pendidikan mengusulkan langsung ke DPR-RI, dan bantuan itu tidak ada yang namanya sunat-menyunat (potongan-red), ungkapnya
Sama halnya dikatakan sumber kuat dari Dinas Pendidikan Kab.Cirebon bahwa dirinya menghendaki kalau toh bantuan tersebut terlealisasi untuk pembangunan pendidikan, maka, “Kami, menginginkan tidak adanya pemotongan sepersen pun, demi terlaksananya pendidikan yang handal sesuai program pemerintah @ MOCH. MANSUR
