BERITA METRO, CIREBON - Upaya untuk meningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan nasional, sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah mengucurkan bantuan dana pembangunan pendidikan dalam bentuk, Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang Pendidikan, di Kab. Cirebon sebanyak 151 Sekolah
Implementasi DAK tersebut kadangkala tidak semulus apa yang telah digariskan. Di beberapa tempat, program bantuan ini seringkali menjadi ajang bancakan oleh beberapa oknum di Sekolah. Di sisi lain sekolah memang sangat membutuhkan bantuan tersebut untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya, namun di sisi lain resiko yang dihadapi juga tidak sederhana, bahkan diantaranya ada kepala sekolah yang menjadi korban dan terpaksa harus berurusan dengan pihak lembanga hukum
Untuk tahun anggaran 2009 ini pemerintah telah meluncurkan kebijakan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan yang dituangkan dalam Permendiknas No. 3 Tahun 2009
Pantauan Berita Metro di lapangan dari 151 Sekolah penerima DAK, didapati fakta-fakta yang cukup mencengangkan. Banyak sekolah yang secara fisik masih terlihat cukup layak mendapatkan program DAK 2009 yang pengerjaannya dilakukan secara swakelola, sementara disisi lain banyak sekolah-sekolah yang layak untuk mendapatkan program DAK 2009 malah tidak mendapatkan program DAK tersebut
Salah satu sekolah yang memperoleh program tersebut adalah SDN 3 Winong Kec. Gempol, SDN 1 Bojong Lor Kec. Jamblang, SDN 1 Jemaras Kidul serta SDN 2 Slangit Kecamatan Klangenan. Namun di SDN 3 Winong yang sebenarnya masih layak untuk tidak mendapatkan bantuan DAK, tetapi Sekolah tersebut malah mendapatkan 3 lokal, jadi Bantuan DAK sendiri tidak tepat sasaran
Dalam bentuk anggaran SDN 3 Winong mendapatkan 210 juta dan Rp70/perlokal Dengan pelaksanaan rehab seperti yang dilaksanakan di SDN 3 Winong tersebut banyak pihak yang mempertanyakan apakan sekolah tersebut memang layak untuk memperoleh Bantuan, Ketika Berita Metro Konfirmasikan terhadap Kepala sekolah selalu tidak ada di tempat dengan alasan lagi keluar kata salah seorang staf pengajar disekolah tersebut
Seperti disuarakan dalam demontrasi mahasiswa dan elemen masyarakat pada hari selasa 10 Nopember 2009 di Kantor Dinas Pendidikan Nasional, seperti yang telah tertuang dalam Berita Metro hari selasa. Para mahasiswa menduga jangan-jangan ada main mata antara pihak Dinas Pendidikan dengan sekolah penerima program DAK 2009. Mahasiswa mempertanyakan pra-syarat sekolah penerima DAK 2009 dan meminta untuk dilakukan audit pelaksanaanya.
Pembangunan lokal yang masih dalam proses penyelesaian ini menyisakan beberapa pekerjaan rumah seperti beberapa tembok yang terlihat retak-retak walau belum dipergunakan dan sisa lokal yang menggantung.
Di tempat yang berbeda Kepala sekolah SDN 1 Bojong Lor Kec. Jamblang Turmana, SPd ketika dikonfirmasi fihak Berita Metro mengatakan bahwa pihaknya hanya melaksanakan rehab sesuai program yaitu 3 lokal. Sementara sisanya dibiarkan menggantung dan pihaknya menyerahkan sisa anggarana satu lokal ini kepada kebijakan komite sekolah dan orang tua siswa, tandas Turmana
Tersendat Anggaran
Sementara itu pelaksanaan program DAK 2009 di SDN 1 Jemaras Kidul terkendala oleh dana tahap ke II yang sampai hari ini masih belum dapat dicairkan. “Kami sudah berhutang pada pihak lain (toko dan supplier banguan-red) lebih dari 13 juta rupiah”, seperti dijelaskan oleh Durakim, AmPd salah seorang pengajar di SDN 1 Jemaras Kidul mewakili kepala sekolah yang sedang tidak berada di tempat.
Masih dikatakan Durakim, banguan yang tidak sesuai dengan bestek seperti tembok bagian belakang yang tidak menggunakan besi bertulang, bahkan jendela belakang ditanam langsung dengan cara hanya melubangi tembok seukuran jendela dengan menyisakan gembolan banguan lama, pihaknya merasa tidak mengetahui secara pasti karena proyek swakelola itu pengerjaannya diserahkan sepenuhnya pada pihak lain.
Hal yang sama juga kami temukan di SDN 2 Slangit Kecamatan Klangenan. Besi sloop/balok yang dipergunakan adalah besi ukuran 8. Penggunaan besi 8 ini jelas terlihat dari sloop yang belum tertutup oleh lepahan (adukan-red). Sementara dilapangan para pekerja bekerja seolah tanpa ada pengawasan, baik datri Sekolah maupun Konsultan
Hj. Eliyatih Kepala Sekolah SDN 2 Slangit tidak ada di ruangann, ibu sedang menunaikan haji, ujar salah seorang guru SDN 2 Slangit. Yang lebih anehnya lagi H. Aksan selaku komite sekolah yang bertanggung jawab pada pelaksanaan proyek DAK 2009 dengan nilai 210 juta rupiah untuk 3 lokal bangunan malah terlihat menghindar ketika akan dimintai konfirmasi. Padahal yang bersangkutan ada dilokasi@ Agus Arifin/Sukirno
