Belum hilang penderitaan akibat kenaikan BBM beberapa hari yang lalu, penderitaan warga di 16 Kecamatan di Kabupaten Cirebon makin bertambah menyusul aktifitas pencarian sumber minyak (Seismik) oleh Pertamina yang belakangan hanya menyisahkan kerusakan lingkungan dibekas galian. Dengan kekhawatiran akan terjadi dampak semburan lumpur panas terjadi di Sidoharjo Jawa Timur, Kamis (29/5) kemarin, mahasiswa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mahasiswa Demokrasi Cirebon (Somasi.C) melakukan aksi Demontrasi di Kantor Bupati
Aksi Demo yang dilakukan persis ditangga masuk ke kantor bupati dan ditemui Kepala Satpol PP, H. Moch Sopian, karena Bupati Cirebon yang dicari pengunjukrasa sedang tidak berada di tempat. Namun aksi itu tidak berakhir bentrok karena mendapatkan pengamanan ketat dari polisi dan Satpol PP. Akhirnya mahasiswa hanya bisa melakukan orasi
Para pengunjukrasa menuntut agar Bupati Cirebon, Drs H Dedi Supardi MM secepatnya mencabut surat Nomor: 500/695 PEREK yang telah dibuatnya, karena surat tersebutlah yang menjadi landasan pihak Pertamina untuk melakukan survey pencarian sumber baru minyak,“Bupati harus tahu kondisi yang ada di masyarakat terutama di 16 kecamatan yang selama ini dijadikan tempat survey pencarian sumber minyak, dimana lahan pertanian milik masyarakat sudah banyak yang rusak,” kata Sandi salah satu pengunjukrasa kepada METRO CIREBON dilokasi para Mahasiswa mengadakan aksi demo.
Mahasiswa menilai, pihak Pertamina tidak merealisasikan beberapa item yang ada dalam surat tersebut, diantaranya tidak dilakukan soasialisasi terlebih dahulu, serta belum adanya ganti rugi atas kerusakan lahan milik masyarakat yang rusak akibat kegiatan seismik itu,“Ini jelas sebuah pelanggaran, karenanya kami meminta bupati untuk segera mencabut surat tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP, Moch Sopian ketika dikonfirmasi menjelaskan, pihaknya bisa saja bersikap keras berupa pencabutan perijinan tentang PEREK, jika di lapangan pihak Pertamina tidak melaksanakan sejumlah rekomendasi yang tertera di dalam surat tersebut.
Namun ketika disinggung soal lemahnya pengawasan yang dilakukan Pemkab Cirebon, Sopian hanya menjawab jika kegiatan yang dilakukan Pertamina itu baru berupa survey semata,“Rasanya pengawasan belum perlu toh Pertamina baru survey kok, namun jika bicara pengawasan adalah kewenangannya dari Dinas Pertambangan,”tegas Sopian, mantan Kabag Perekonomian pada saat pengeluaran surat ijin tersebut@ MOCH. MANSUR
