BERITA METRO SUBANG - Alokasi dana aspirasi DPRD Propinsi yang dialokasikan kesejumlah kegiatan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Subang perlu dipertanyakan, pasalnya dari beberapa bantuan program berupa bantuan keuangan dibeberapa daerah di Kabupaten Subang
Disinyalir diselewengkan dan bahkan ada yang tidak diterapkan sesuai fungsinya.Sementara itu sesuai dengan surat Bupati Subang nomor 910.01/1554/B2pp/XII/2009 perihal usulan dan rekomendasi kehiatan tahun anggaran 2009 yang dialokasikan kesejumlah program pendidikan formal, program keagamaan berupa bantuan keuangan jelas peruntukannya
Akan tetapi dari hasil penelusuran RAKA kesejumlah penerima bantuan dana aspirasi tersebut ada yang diterapkan pun ada pula yang diselewengkan dan ada pula yang sama sekali tidak diterapkan pada visik bangunan maupun visik kegiatan.
Yakni bantuan dana spirasi yang diterimakan oleh sejumlah pengusul berupa bantuan keuangan operasional, pembangunan, dan rehabilitasi sejumlah bangunan sekolah, madrasah, lembaga pendidikan, perkantoran dan kegiatan lainnya perlu ditinjau ulang.
Sebab dana bantuan yang diterimakan disejumlah programbantuan keuangan yang nilainya mulai dari Rp.5 juta hingga ratusan juta rupiah yang diterima oleh pengusul baik oleh Ketua Yayasan, Kepala LPK, Kepala Sekolah, Kepala TPA, Panitia, pengurus,
Ketua kelompok, Ketua KUD, Kepala UPTD, Kepala Desa/Lurah dan para Camat terkesan tidak ada pengawasan dari pemkab Subang.Akibatnya dana bantuan yang semula dapat mengoptimalkan kegiatan pendidikan, lembaga pendidikan, ekonomi, peningkatan visik kantor dan sarana lainnya terkesan asal jadi dan bahkan ada yang tidak diterapkan sama sekali namun hingga sampai saat ini belum ada tindakan atau mungkin karena tidak adanya pengawasan penyeleweng bantuan tersebut adem-adem saja.
Seperti yang terjadi diwilayah Pantura, terdapat di LPK Indosatu Ciasem yang menerima dan keuangan sebesar Rp.100 juta bentuk kegiatannya tidak jelas dan perlu dipertanyakan semua pihak, bahkan pada saat wartawan koran ini akan mengkonfirmasi Ketua yayasan, dokter Didi Setiadi, yang bersangkutan sulit ditemui, dan bahkan pada saat mendatangi langsung kantor LPK pun yang bersangkutan tidak muncul juga
Selain LPK tersebut masih ada lagi beberapa titik pengusul penerima bantuan yang belum dapat dikonfirmasi, karena yang bersangkutan tidak ada ditempat, demikain pula dari berbagai informasi masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan, menginformasikan adanya sejumlah lembaga yang memperoleh dana bantuan tersebut tapidiselewengkan@PIRDAUS/AGUSHIDAYAT
Disinyalir diselewengkan dan bahkan ada yang tidak diterapkan sesuai fungsinya.Sementara itu sesuai dengan surat Bupati Subang nomor 910.01/1554/B2pp/XII/2009 perihal usulan dan rekomendasi kehiatan tahun anggaran 2009 yang dialokasikan kesejumlah program pendidikan formal, program keagamaan berupa bantuan keuangan jelas peruntukannya
Akan tetapi dari hasil penelusuran RAKA kesejumlah penerima bantuan dana aspirasi tersebut ada yang diterapkan pun ada pula yang diselewengkan dan ada pula yang sama sekali tidak diterapkan pada visik bangunan maupun visik kegiatan.
Yakni bantuan dana spirasi yang diterimakan oleh sejumlah pengusul berupa bantuan keuangan operasional, pembangunan, dan rehabilitasi sejumlah bangunan sekolah, madrasah, lembaga pendidikan, perkantoran dan kegiatan lainnya perlu ditinjau ulang.
Sebab dana bantuan yang diterimakan disejumlah programbantuan keuangan yang nilainya mulai dari Rp.5 juta hingga ratusan juta rupiah yang diterima oleh pengusul baik oleh Ketua Yayasan, Kepala LPK, Kepala Sekolah, Kepala TPA, Panitia, pengurus,
Ketua kelompok, Ketua KUD, Kepala UPTD, Kepala Desa/Lurah dan para Camat terkesan tidak ada pengawasan dari pemkab Subang.Akibatnya dana bantuan yang semula dapat mengoptimalkan kegiatan pendidikan, lembaga pendidikan, ekonomi, peningkatan visik kantor dan sarana lainnya terkesan asal jadi dan bahkan ada yang tidak diterapkan sama sekali namun hingga sampai saat ini belum ada tindakan atau mungkin karena tidak adanya pengawasan penyeleweng bantuan tersebut adem-adem saja.
Seperti yang terjadi diwilayah Pantura, terdapat di LPK Indosatu Ciasem yang menerima dan keuangan sebesar Rp.100 juta bentuk kegiatannya tidak jelas dan perlu dipertanyakan semua pihak, bahkan pada saat wartawan koran ini akan mengkonfirmasi Ketua yayasan, dokter Didi Setiadi, yang bersangkutan sulit ditemui, dan bahkan pada saat mendatangi langsung kantor LPK pun yang bersangkutan tidak muncul juga
Selain LPK tersebut masih ada lagi beberapa titik pengusul penerima bantuan yang belum dapat dikonfirmasi, karena yang bersangkutan tidak ada ditempat, demikain pula dari berbagai informasi masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan, menginformasikan adanya sejumlah lembaga yang memperoleh dana bantuan tersebut tapidiselewengkan@PIRDAUS/AGUSHIDAYAT
