METRO
Rakor itu dihadiri Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Ir. H. Ali Effendi, Kepala Dinas PSDA & Pertambangan Drs. H. Achsanudin Adi, MM, unsur Bapeda, PDAM, serta perwakilan dari BBWS Cimanuk Cisanggarung. Hadir juga para Kuwu, Camat, serta Perkumpulan Petani Pengelola Air (P3A) yang ada di Kabupaten
Kadis PSDA & Pertambangan Kabupaten Cirebon Drs. H. Achsanudin Adi, MM, usai rakor kepada Pelita menyampaikan, ada dua persoalan krusial yang dibahas bersama stakeholder menyangkut evaluasi MT I dan MT II di Kabupaten Cirebon. Dikatakan Adi, untuk persiapan MT II hasil rapat koordinasi telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan untuk menjaga produktifitas pertanian agar tidak sampai menurun
“Kami sangat menyadari betul karena itu menyangkut masalah ketahanan pangan dan produktifitas pertanian, jangan sampai karena masalah air, kemudian hasil produktifitas pertanian jadi menurun, utuk itu kami menyiapkan langkah-langkah untuk pengamanan,”ujarnya
Sementara, hasil evaluasi MT-I menurut dia ketersediaan air dirasakan cukup, hanya saja, masih ada area pertanian di wilayah barat tergenang air, menurut Adi, air melimpah akibat saluran pembuang kurang maksimal, serta banyaknya pintu-pintu air yang rusak dan hilang dicuri orang, hal ini menyebabkan air limpas masuk ke persawahan. “Penyebab lainnya yakni adanya sedimentasi pengendapan lumpur, sehingga mengurangi daya tampung saluran,”tambahnya
Sedangkan untuk masalah MT-II, dijelaskan Adi adalah masa-masa kekurangan air, persoalannya disebabkan karena luas areal yang ada tidak seimbang dengan ketersediaan air yang ada,“Ada 23 ribu hektar luas areal yang ada, dari jumlah luas tersebut, wilayah kekurangan air ada 5 ribu hektar tersebar di 10 kecamatan,”jelas Adi
Untuk itu, dalam rapat tersebut dibahas langkah-langkah strategis antara lain, mempercepat pola tanam, diharapkan sampai pertengahan Mei 2009 tanaman padi sudah harus tertanam, kemudian langkah lain menyangkut kultur, yakni merubah sifat pola tanam padi ke palawija yang umurnya lebih pendek
Adi mengatakan perlunya ada keterpaduan stakeholder dalam masalah ini sebab, ada gangguan dari hilir ke hulu,“Orang-orang atau masyarakat yang ada di hilir kebanyakan memotong kompas dengan memasang pompa penyedot air, sehingga, akibatnya masyarakat yang ada di hulu tidak kebagian air, untuk itu, Pemkab Cirebon akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengamanan hal tersebut,”tegasnya
