BERITA METRO, CIREBON - Ratusan guru honorer swasta yang didominasi perempuan mengepung Gedung DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat, para guru ini menilai, bahwa keberadaan mereka dianaktirikan atau telah terjadi diskriminasi antara guru honorer swasta dan Guru Negeri (PNS), Kamis (21/1)
Untuk itu mereka meminta ada kesamaan hak, dikarenakan dalam pengabdian yang selama ini mereka lakukan sama sebagaimana yang dilakukan oleh guru negeri, yakni mecerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu mereka pun meminta agar diakomodir menjadi PNS pada tahun 2010 ini
Hasil Pantauan dilapangan, ratusan guru yang tergabung dalam Forum Tenaga Honorer Sekolah Swasta (FTHSS) Kota Cirebon ini, mengawali aksi dengan cara berjalan kaki menuju Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan (BK Diklat)
Usai menyampaikan aspirasinya, ratusan guru ini pun kembali berjalan kaki menuju Gedung DPRD Kota Cirebon. Mereka tidak masuk ke halaman gedung wakil rakyat tersebut, melainkan duduk di Jalan Siliwangi, sambil menunggu perwakilan mereka yang masuk menemui Ketua DPRD Nasarudin Azis, Wakil Ketua DPRD Edi Suripno, Komisi A dan Sekretaris Daerah (Sekda) Hasanudin Manaf
Dede Permana, kordinator aksi demo didepan ketua DPRD dan Sekda mengungkapkan, seperti contoh di Kabupaten Pacitan dan Ngawi, Jawa Timur, semua gurunya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Melihat kondisi Kota Cirebon yang lebih kecil, seharusnya bisa juga mengambil kebijakan seperti itu,”ungkap Dede
Ditambahkannya Dede, Salah satu alasan kami menuntut menjadi PNS, karena tenaga honoror yang diterima selama mengajar di sekolah swasta sangat jauh dari mencukupi. Saat ini setiap guru honor mendapat bayaran sebesar Rp 150 ribu setiap bulannya, sedangkan bagi guru negri (PNS) mereka menerima hampir jutaan rupiah
"Bagaimana mau berbicara peningkatan kualitas pendidikan kalau guru-guru, masih banyak yang harus memikirkan bagaimana caranya mencari tambahan penghasilan agar dapur tetap ngebul
Kami para guru honorer menuntut, agar Pemkot Cirebon bisa mengakomodir guru honorer disekolah swasta langsung menjadi PNS, lanjut Dede, maka RPP tentang seleksi tenaga honorer untuk dapat menjadi calon PNS, harus direvisi. “Karenanya kami sangat mendukung adanya revisi mengenai RPP tersebut,”tandasnya @ MOCH MANSUR
